KESADARAN HUKUM : Landasan Memperbaiki Sistem Hukum

25 02 2009

PAKAR hukum UGM Yogyakara, RM. Sudikno Mertokusumo (Artikel , 2008: 2) mengatakan bahwa kesadaran hukum menunjuk pada kategori hidup kejiwaan pada individu, sekaligus juga menunjuk pada kesamaan pandangan dalam lingkungan masyarakat tertentu tentang apa hukum itu, tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat dalam menegakkan hukum atau apa yang seyogyanya tidak kita lakukan untuk terhindar dari perbuatan melawan hukum. Problema dari kesadarn hukum sebagai landasan memperbaiki sistem hukum adalah, kesadaran hukum bukan merupakan pertimbangan rasional, atau produk pertimbangan menurut akal, namun berkembang dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti faktor agama, ekonomi, politik dan sebagainya, dan pandangan ini selalu berubah. Oleh karena itu kesadaran hukum merupakan suatu proses psikhis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin tidak timbul. Akan tetapi, tentang asas kesadaran hukum, ada pada setiap manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan. Begitu pentingnya kesadarn hukum di dalam memperbaiki sistem hukum, maka tak heran dari tokoh-tokoh mazhab sejarah seperti Krabbe dan Kranenburg bersikukuh mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan satu-satunya sumber hukum. Bahkan Paul Scholten sendiri yang melahirkan teorinya tentang kesadaran hukum disebut Rechtsgefuhl atau Rechtsbewustzijn dengan tegasnya menyatakan bahwa, kesadaran hukum adalah dasar sahnya hukum positif (hukum tertulis) karena tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum, karenanya kesadaran hukum adalah sumber dari semua hukum. Selengkapnya Paul Scholten mengatakan: Met den term rechtsbewustzijn meent men niet het rechtsoordeel over eenig concreet geval, doch het in ieder mensch levend bewustzijn van wat recht is of behoort te zijn, een bepaalde categorie van ons geestesleven, waardoor wij met onmiddellijke evidentie los van positieve instellingen scheiding maken tusschen recht en onrecht, gelijk we dat doen tusschen waar en onwaar, goed en kwaad, schoon en leelijk. (Pandangan Scholten di atas pada intinya menjelaskan kepada kita bahwa istilah kesadaran hukum, tidak dipandangnya sebagai penilaian hukum mengenai suatu kejadian konkrit, melainkan suatu kesadaran yang hidup pada manusia mengenai apa yang hukum, atau apa yang seharusnya hukum. Kesadaran hukum masuk kategori tertentu dari kehidupan kejiwaan kita, yang menyebabkan kita dengan evidensi melepaskan diri dari lembaga-lembaga hukum positif, dalam membedakan antara hukum dan bukan hukum, seperti kita membedakan antara benar dan tidak benar, baik dan buruk, cantik dan jelek). Di Indonesia masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang sangat penting di dalam pembangunan sistem dan politik hukum, dan kesadaran hukum merupakan salah satu asas dari pembangunan nasional. Dalam Program Pembangunan Nasional di Bidang HukumPROPENAS 2000-2004; RPJMN 2004-2009) menyebutkan bahwa: Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum. a. Kesadaran hukum masyarakat yang menurun ? Secara teori maupun kenyataan, yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat Indonesia secara kultural dan keagamaan adalah terdiri atas kelompok besar dan bersifat majemuk. Begitu pula fakta mengenai kebutuhannya, dan kepentingan manusia. Di dalam memenuhi kebutuhannya yang begitu banyak itu, senantiasa dalam ancaman dan boleh jadi menimbulkan gesekan yang tidak diharapkan. Karenanya yang sangat diperlukan adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum sejatinya adalah kesadaran akan hak dan kewajiban dari individu-individu, kesadaran akan tanggung jawab sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat. Fenomena kesadaran hukum di masyarakat kita, cenderung menurun untuk menghindari ungakapan semakin karuan. Menurunnya kesadaran hukum dari bangsa ini, menyemntuh semua elemen dan lapisan masyarakat, mulai dari hilir sampai hulu, alias dari rakyat jelata hingga penguasa, dari yang kaum terdidik hingga kaum putus sekolah. Betapa banyak dari kaum bangsa ini menggunakan cara kekerasan atau main hakim sendiri (eigin rechting) untuk memenuhi kepentinganya, entah itu pencurian, korupsi, pemerkosaan, selingkuh, pembunuhan dsb. Yang melakukannya itu, tak berbilang dari orang biasa, dan orang penting, bahkan untuk mencapai maksud jahatnya, menyewa orangpun tak masalah, jika ia orang berduit. Kini banyak produk hukum berupa undang-undang dan peraturan lainnya yang sudah ditetapkan, tapi tidak dijalankan dengan baik, bahkan belum dijalankan, atau paling tidak belum ada PPnya yang keluar, UUnya sudah diamandamen llagi. Akhir-akhir ini, yang fenomenal kasusnya adalah, pelanggaran atas UU paket politik. Contoh, caleg-caleg yang sudah jelas-jelas mendapat hukuman atau ancaman hukum 5 tahun keatas, masih saja mendaftar sebagai calon legislator, bahkan ngotot dan mengancam untuk diloloskan, karena jika tidak, akan menurunkan massa untuk mengacaaukan jalannya pemilu. Pada hal ia tahu bahwa peraturan tersebut dibuat oleh dewan, atau dibuat oleh institusi tempatnya kelak bekerja (UU. no. 10 tahun 2008). Pada hal tidakkah mereka sadar, dan tidakkah mereka membaca undang-undang tersebut sebelum mereka melamar jadi caleg. Belum lagi penyelenggara Pemilu, juga banyak dilanggar, seperti ketika sudah menjadi anggota BAWASLU (Panwas), atau anggota KPU, maka pekerjaan-pekerjaan sebelumnya sudah harus ditinggalkan (nonaktif). UU no. 22 tahun 2007. Bahkan rekomendasi dari atasan pun (bagi mereka dari instansi Pemerintah, BUMN, BUMD) sudah dikeluarkan, tapi toch kesadaran hukumnya belum juga muncul, sehingga yang didapat dilapangan adalah rangkap jabatan, tentunya juga rangkap gaji. Jadi selain yang bersangkutan melanggar, juga atasan yang sudah mengeluarkan rekomendasi pun ikut melanggar hukum, lantaran membiarkan masalah ini berlangsung terus. Konsekwensi pelanggaran aturan di atas, adalah timbulnya resiko berupa pelanggaran hukum dan pembengkakan keuangan negara, karena dari tempat kerjanya semula gajinya pun berjalan, juga ditempat barunya juga dapat gaji baru. Oleh karena itu apa yang diharapkan dari adanya Pemilu yang banyak menelan biaya, waktu, tenaga, bahkan (mungkin) korban nyawa, bagi kemajuan demokrasi untuk bangsa, negara dan masyarakat; untuk perbaikan sendi-sendi hukum, dan kesejahteraan secara lahiriyah jikalau pelaksana dan out futnya (produknya: anggota DPR/DPRD, DPD; Presiden dan Wakil Presiden), tidak menuntaskan masalah dalam dirinya sendiri b. Bagaimana Membangun Kesadaran hukum yang baik ? Membangun sistem hukum adalah penting, tapi membangun kesadaran hukum masyarakat adalah lebih penting, karena kesadaran hukum menyangkut pemahaman, penerapan dan pelaksanaan hukum. Sedangkan membangun sistem hukum terkait dengan tiga hal, yakni struktur hukum; substansi hukum dan budaya hukum. Tiga unsur dari sistem hukum ini diteorikan Lawrence M. Friedman sebagai Three Elements of Legal System. Struktur hukum menurut Friedman, adalah rangkanya atau kerangka, dan sebagai bagian-bagian dari hukum yang tetap senantiasa bertahan, atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum, seperti Lembaga Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian. Jumlah Hakim Agung, dan umur seorang Hakim Agung misalnya 70 tahun. Subtansi atau materi hukum, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Subtansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluargkan, aturan baru yang mereka susun. Subtansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya pada aturan yang ada dalam kiba hukum (law in books). Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Budaya hukum juga mencakup suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar dikeranjang, bukan seperti ikan hidup berenang di laut. Cara lain dalam mengambarkan 3 (tiga) unsur hukum itu oleh Friedman, adalah struktur hukum diibaratkan seperti mesin; subtansi hukum diibartakan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaiaman mesin tersebut digunakan. Dalam menjadikan kesadaran hukum sebagai landasan dalam memperbaiki sistem hukum, Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1980) mengajukan 4 (empat) indikator, yaitu; kesadaran tentang ketentuan-ketentuan hukum; kesadaran tentang pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum; kesadaran akan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum; dan kesadaran pada penaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Mengenai (empat) indikator itu masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, dalam menuju adanya pengetahuan hukum, pemahaman hukum; sikap dan pola prilaku/penerapan hukum. yang bukan saja menjadi milik bagi sarjana hukum, atau penegak hukum, tetapi milik semua masyarakat, karena dimasyarakatlah hukum dilaksanakan. Untuk membangun sistem hukum yang lebih baik, bukan semata membangun ketiga unsur sistem hukum yang sudah dikemukakan di atas, bukan pula hanya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga membina kesadaran hukum masyarakat. Terkait dengan terkhir ini, RM. Sudikno Mertokusumo (2008:2-3) menawarkan 2 (dua) sikap penting untuk dipelihara, karena kedua hal itu berimplikasi positip terhadap cara berhukum seseorang sebagai akibat dari pembinaan kesadaran hukum, yaitu sikap tepo sliro dan kesadaran akan kewajiban hukum. Tepo sliro, berarti bahwa seseorang harus mengingat, memperhatikan, memperitungkan dan menghormati kepentingan orang lain, dan terutama tidak merugikan orang lain, karenanya penyalah gunaan hak atau abus de droit bertentangan dengan sikap tepo sliro. Adapaun kesadaran akan kewajiban hukum artinya tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum untuk taat terhadap ketentuan undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis., yang dalam bahasa reformasi hukum adalah menghargai dan memelihara kearifan lokal, dan sebaliknya tidak berkiblat pada hukum barat. Banyak nilai-nilai hukum lokal patut diangkat untuk membangun sistem hukum, selain tepo seliro, tetapi juga seperti siri napacce, sipakatau, sipakainge, sipakalebbi dsb. Nilai-nilai hukum ini diharapkan tetap menjadi kesadaran hukum masyarakat, karenanya menghargai kearifan lokal berarti menghargai kebudayaan bangsa yang majemuk ini, sedangkan kebudayaan yang majemuk itu merupakan suatu ”blueprint of behaviour” yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum. Wallahu A’lam. G. Kesadaran Hukum. 1. Pengertian Kesadaran Hukum. Berbicara masalah kesadaran hukum menurut Sunaryati Hartono (1991, 151) berarti berbicara dalam masalah budaya, khusunya pada nilai-nilai sosial dan budaya hukum bangsa. Menurut Paul Scholten dalam Sudikno Mertokusumo (http://sudiknoartikel.blogspot.com, 2008:1) bahwa kesadaran hukum adalah: Kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Selanjutnya Paul Scholten (1934: 166) mengungkapkan sebagai berikut: Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Bukankah hukum itu merupakan kaidah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia?. Oleh karena itu menurut Sudikno Mertokusumo (http://sudiknoartikel.blogspot.com, 2008:2) kesadaran hukum adalah: Kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap tepo sliro atau toleransi. Juga pendapat Soekanto dan Mustafa Abdullah, (1980: 210) bahwa,. Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan/atau hukum yang tidak baik. Penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum tadi adil atau tidak adil, oleh karena keadilan yang diharapkan oleh warga masyarakat. Permasalahan kesadaran hukum timbul di dalam kerangka mencari dasar sahnya hukum yang merupakan konsekwensi dari masalah yang timbul di dalam penerapan tata hukum atau hukum positif. Dengan demikian, berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa kesadaran hukum merupakan suatu kategori penilaian, berdasarkan kenyataan tertentu yang sesungguhnya hidup dalam kejiwaan manusia yang menyebabkan manusia dapat memisahkan antara hukum (kebenaran) dan yang bukan hukum (kebatilan), jadi tidak ubahnya mana yang benar dan yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang buruk. 2. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Dalam berbagai TAP MPR (PROPENAS 2000-2004; RPJMN 2004-2009) disebutkan bahwa, pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo (http://sudiknoartikel.blogspot.com, 2008:2) bahwa, berbicara tentang peningkatan kesadaran hukum masyarakat, maka akan timbul pertanyaan, apakah kesadaran hukum masyarakat sudah sedemikian merosotnya, sehingga perlu ditingkatkan dan bagaimana cara meningkatkannya?. Karena jumlah manusia itu banyak, maka kepentingannyapun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis. Oleh karenanya dibutuhkan peningkatan kesadarn hukum masyarakat, agar kehidupan lebih terjamin dari rasa aman dan tenang. Sehubungan dengan di atas, Sudikno Mertokusumo (http://sudiknoartikel.blogspot.com, 2008:2) berpendapat: Bahwa Kepentingan-kepentingan manusia itu selalu diancam oleh segala macam bahaya berupa pencurian terhadap harta kekayaannya, pencemaran terhadap nama baiknya, pembunuhan dan sebagainya. Maka oleh karena itulah manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Salah satu perlindungan kepentingan itu adalah hukum. Dikatakan salah satu oleh karena disamping hukum masih ada perlindungan kepentingan lain berupa kaedah kepercayaan, kaedah kesusilaan dan kaedah kesopanan. Dalam melindungi kepentingannya masing-masing, maka manusia di dalam masyarakat harus mengingat, memperhitungkan, menjaga dan menghormati kepentingan manusia lain, jangan sampai terjadi pertentangan atau konflik yang merugikan orang lain. Tidak boleh kiranya dalam melindungi kepentingannya sendiri, atau dalam melaksanakan haknya, berbuat semaunya, sehingga merugikan kepentingan manusia lain (eigenrichtig). Bagi masyarakat yang sedang berkembang, termasuk masyarakat Indonesia, bahwa masalah kesadaran hukum kian bertambah rumitnya, oleh karena berbagai faktor yaitu; bahwa masyarakatnya sedang mengalami masa transisi di mana sistem norma-norma yang lama ingin ditinggalkna, akan tetapi sistem norma-norma yang baru belum terbentuk secara mantap (Soekanto dan Mustafa Abdullah (1980: 208). Bahkan kesadaran akan kewajiban hukum ini sering timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata. Kalau suatu peristiwa terjadi secara terulang dengan teratur atau ajeg, maka lama-lama akan timbul pandangan atau anggapan bahwa memang demikianlah seharusnya atau seyogyanya dan hal ini akan menimbulkan pandangan atau kesadaran bahwa demikianlah hukumnya atau bahwa hal itu merupakan kewajiban hukum. Suatu peristiwa yang terjadi berturut-turut secara ajeg dan oleh karena itu lalu biasa dilakuan dan disebut kebiasaan, lama-ama akan mempunyai kekuatan mengikat (die normatieve Kraft des Faktischen). Penekanan mengenai pentingnya memupuk dua hal di atas, oleh Sudikno Mertokusumo (http://sudiknoartikel.blogspot.com, 2008:5-6) mengatakan sebagai berikut: Kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan.. Dengan demikian maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif dan efisien ialah dengan pendidikan. Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang ”einmalig” atau insidentil sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinyu dan intensif dan terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum ini akan memakan waktu yang lama. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat kita lihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 18 atau 19 tahun lagi. Ini bukan suatu hal yang harus kita hadapi dengan pesimisme, tetapi harus kita sambut dengan tekad yang bulat untuk mensukseskannya. Dengan pendidikan sasarannya akan lebih kena secara intensif daripada cara lain yang bersifat drastis. Pendidikan yang dimaksud di sini bukan semata-mata pendidikan formal disekolah-sekolah dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, tetapi juga pendidikan non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas. Yang harus ditanamkan baik dalam pendidikan formal maupun non formal ialah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi masyarakat Indonesia yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus tahu tentang undang-undang yang berlaku di negara kita. Tidak tahu undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf (ignorantia legis excusat neminem). Asas ini yang lebih dikenal dengan kata-kata bahasa Belanda dengan ”iedereen wordt geacht de wet te kennen” berlaku di Indonesia harus ditanamkan dalam pendidikan tentang kesadaran hukum. Ini tidak hanya berarti mengenal undang-undang saja, tetapi mentaatinya, melaksanakannya, menegakkannya, dan mempertahankannya. Lebih lanjut ini berarti menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum serta kewajiban hukum, tidak boleh berbuat merugikan orang lain dan harus bertindak berhati-hati di dalam masyarakat terhadap orang lain. Suatu pengertian yang pada hakekatnya sangat sederhana, tidak ”bombastis”, mudah dipahami dan diterima setiap orang. Sesuatu yang mudah dipahami dan diterima pada umumnya mudah pula untuk menyadarkan dan mengamalkannya. Tawaran selanjutnya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah pengejawantahan rasa keadilan dalam masyarakat, sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto (1980: 210) yang mengatakan bahwa, rasa kadilan merupakan asas dari kesadarn hukum, dan setiap manusia memiliki kesadaran hukum oleh karena dalam diri setiap manusia mempunyai rasa keadilan. Lanjut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1980: 211) mengatakan: Penilaian tentang adil tidaknya suatu hukum positif (tertulis) senantiasa tergantung pada taraf persesuaian antara rasa keadilan pembentuk hukum dengan rasa keadilan warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya diatur oleh hukum tadi. Namun demikian, bagaiaman pun juga di lain segi sebagai fakta, bahwa pembaruan hukum selalu terjadi disetiap masyarakat, baik dalam masyarakat yang terbilang maju (modern) maupun pada masyarakat yang tergolong masih terkebelakang. Dengan demikian dalam upaya pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral diperlukan sebagai manisfestasi dari kesadaran hukum masyarakat yang menghendaki perlunya pembinaan di bidang hukum ini agar dapat terwujud keadilan. Di dalam kenyataannya bahwa pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral dengan fokus pada relevansi beberapa asas dari hukum kewarisan menurut KUHPerdata, menurut hukum Islam dan menurut hukum Adat yang merupakan hukum positif, bukan saja terpaut pada faktor kesadaran hukum, tetapi juga faktor agama, adat dan kepercayaan serta sifat kekerabatan masyarakat yang turut menentukan perlu dan tidaknya diadakan pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral. Dengan demikian, pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral agar sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, maka berbagai faktor di atas menjadi bagian yang sepatutnya diintegrasikan dalam perumusan peraturan hukumnya. 3. Kesadaran Hukum Sebagai Landasan Memperbaiki Sistem Hukum. Dengan demikian, di dalam rangka menjadikan kesadaran hukum sebagai landasan memperbaiki sistem hukum, maka menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1980: 216-219) diperlukan 4 (empat) faktor sebagai berikut: 1. Pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan hukum, artinya secara tradisional ada suatu peraturan-peratura yang say secara legislative, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Setidak-tidaknya menjadi suatu asumsi umum bagi para pembentuk hukum. 2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, artinya pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum tertentu berarti bahwa mereka mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya adanaya suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentua-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa pada pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, memiliki tingkatan kesadaran hukum lebih tinggi dibandingkan dari sekadar pengetahuan belaka. 3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, artinya bahwa ketentuan-ketentuan hukum berlaku karena dihargai oleh masyarakat. Suatu ketentuan-ketentuan hukum dihargai atau tidak dihargai karena disebabkan dengan beberpa hal, yaitu: a) Ketentuan-ketentuan hukum tertulis tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan masyarakat yang terjadi. b) Hukum tidak sesuai dengan sistem nilai yang berlaku. c) Khususnya mengenai hukum baru, dapat timbul perbedaan oleh karena hukum tadi berhasil mengubah pendapat umum masyarakat. d) Adanya perbedaan-perbedaan antara apa yang dikehendaki dari hukum dengan apa yang dikehendaki masyarakat umum. 4. Penaatan/kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, artinya bahwa dengan diumumkannya suatu ketentuan hukum, dengan sendirinya masyarakat akan mengetahuinya dan selanjutnya mematuhinya. Kesadaran hukum sebagai landasan di dalam memperbaiki sistem hukum, yang terpenting pula adalah kesesuaian antara nilai-nilai yang ada pada diri seseorang dan masyarakat dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga pada gilirannya peraturan hukum yang berlaku tersebut memiliki kedaulatan. Seperti dikatakan Lili Rasyidi (1990, 59) bahwa, “kalau ada peraturan hukum berlaku secara efektif berarti peraturan hukum tersebut sesuai dengan nilai bathin yang terdapat dalam diri individu-masyarakat yang terjelma dalam peraturan hukumnya”. Jadi suatu peraturan hukum dapat “tegak dan dipatuhi anggota masyarakat, karena didasari atas faktor kesadaran hukum, selain faktor-faktor karena takut kena sanksi apabila melanggar peraturan hukum; atau karena faktor kepentingannya merasa dijamin oleh peraturan hukum tersebut” (Manan, 2005, 90). Berdasarkan dengan berbagai pendapat yang dikemukakan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum tercermin pada sikap bathin manusia dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dengan demikian faktor kesadaran hukum menjadi faktor utama dalam menunjuk keberhasilan penegakan hukum dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan menjadi landasan dalam memperbaiki sistem hukum, sebab tanpa kesadaran hukum amatlah sulit mencapai apa yang dinamakan supremasi hukum. Diungkapkan Bagir Manan dalam Abdul Manan (2005, 91) bahwa, “faktor kesadaran hukum merupakan salah satu penyebab dapat tegaknya supremasi hukum, yang diwujudkan melalui tiga hal yakni kepastian hukum, kemanfaatn dan keadilan. Penganut mazhab sejarah juga telah menempatkan kesadaran hukum sebagai satu-satunya sumber hukum, sebagaimana diungkapkan Krabbe dalam Paul Scholten (1934: 166) bahwa “menurut ahli bahwa kesadaran hukum adalah sumber dari semua hukum”. Pandangan mazhab sejarah ini di ilhami dari pendapat von Savigni yang mengatakan: Das Recht wird nicht gemacht, est und wird mit dem volke, artinya hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (Rasyidi, 2004: 65). b) Teori Lawrence M. Friedman. Landasan teoritik dari Friedman ini, digunakan sebagai Middle Range Theory, yang berkaitan dengan variabel hukum kewarisan sebagai sistem hukum atau sub sistem hukum dari sistem hukum yang berlaku positip di tanah air kita. Friedman (2001: 7-8) Penggunaan teori Friedman dalam penulisan ini, adalah sebagai alat atau penuntun dalam menganalisis fungsi sistem hukum kewarisan sebagai kontrol sosial. Seperti dikatakan Friedman (2001: 11) bahwa: Sistem hukum sebagai bagian dari sistem sosial, menjadi kontrol sosial, sehingga semua sistem yang lain kurang lebih menjadi sekunder atau berada di bawah sistem hukum. Setiap masyarakat, atau setiap negara, mempunyai norma hukum, dan karenanya selalu saja ada pendapat mengenai hukum, namun demikian menurut Friedman (2001:8-9) bahwa “dengan itu, tidak berarti bahwa setiap orang dalam suatu komunitas memberikan pemikiran yang sama. Karena ada banyak sub-sub budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bahkan bukan hanya berbeda, tetapi juga terus mengalami perubahan. Namun ada bagian-bagian dari hukum, perubahannya terjadi dengan sangat cepat, dan ada pula perubahannya lambat, bahkan cenderung bertahan untuk tidak berubah. Bahwa bagian hukum yang cenderung bertahan atau tidak berubaha itulah struktur hukum” (Friedman (2001: 8). Agar pembaruan bidang hukum kewarisan berjalan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat sebagai yang dipersyaratkan dari sebuah pembaruan hukum, maka dalam upaya pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral, unsur subtansi atau materi serta budaya hukum hukum dari hukum kewarisan menjadi fokus analisis. Oleh karena itu subtansi hukum kewarisan yang diharpakan adalah subtansi hukum yang memiliki norma hukum berpijak pada perilaku yakni sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum kewarisan yang terus mengalami pertumbuhan dan kemajuan, seiring dengan pertumbuhan dan kemajuan masyarakatnya. Dengan demikian, subtansi hukum sebagai unsur dari sistem hukum menurut teori Friedman di atas, akan digunakan untuk menguraikan upaya pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral. Untuk struktur hukum dikesampingkan, mengingat bahwa struktur hukum (Friedman, 2001: 7) adalah kerangka atau rangkanya dari suatu kelembagaan hukum yang senantiasa bertahan atau tidak mengalami perubahan. Dengan demikian struktur hukum dimaksud tidak masuk dalam wilayah kajian dalam upaya pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: