PERLUKAH MAHKAMAH KONSTITUSI DI DAERAH DAN BAGAIMANA KEWENANGANNYA?

31 01 2009

Mahkamah Konstitusi Dalam Catatan Sejarah
Salah satu produk penting  legislatif senayan belakangan ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sehingga kehadiran Mahkamah Konstitusi semakin mempertegas kembali jati diri negara Indonesia  sebagai negara hukum (Recht Staate).  Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu  lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia, mempunyai peranan penting  dalam usaha menegakkan hukum dan prinsip-prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Penegakan konstitusi merupakan amanat konstitusional dalam Undang-Undang Dasar  tahun 1945, karenanya  dalam menegakkannya diperlukan satu lembaga yang disebut Mahkamah Konstitusi. Dahlan Thaib mengatakan bahwa, dalam berbagai lieratur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang  ruang lingkup paham konstitusi yang bisa diperankan oleh Mahkamah Konstitusi menunjuk pada dimensi yang terdiri atas, yaitu:

1.  Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum.
2.  Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
3.  Peradilan yang bebas dan mandiriu.
4. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai  sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Ke empat prinsip atau ajaran di atas merupakan “maskot” bagi suatu pemerintahan yang konstitusional yang harus dimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan negara. Oleh karna itu peranan Mahkamah Konstitusi dalam menguji perundang-undangan, adalah suatu praktik konstitusional.

Subtansi penting perubahan UUD tahun 1945 adalah amanat tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfunsi menangani perkara-perkara tertentu dibidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Karenanya keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggara pemerintahan negara yang stabil, juga untuk koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan masal lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Catatan histories timbulnya lembaga Mahkamah Konstitusi, sebenarnya merupakan proses sejarah  panjang dan selalu saja menarik untuk dikaji. Karena keberadaannya  dari sisi fungsi dan kewenangannya, lembaga  ini  cukup signifikan memiliki kewenangan dalam percaturan politik ketatanegaraan setiap negara. Mahkamah Konstitusi di beberapa negara, paling tidak ditemukan 78 negara  sekarang ini telah memiliki  Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi Indonesia merupakan “varian baru” dari model-model Mahkamah Konstitusi yang ada dibeberapa negara tersebut.

Kalau Mahkamah Konstitusi yang ada di Amerika Serikat, dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung,  demikian juga dengan Venuzuela, di mana Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari Mahkamah Agung, atau istilah lainnya merupakan salah satu kamar dari Mahkamah Agung. Sedangkan  di negara Perancis Mahkamah Konstitusinya diberi nama  Dewan Konstitusi, sedangkan fungsii dan kewenangannya dalam konteks  judicial reviewi hanya terbatas pada undang-undang yang belum diundangkan secara resmi.  Sedangkan di Belgia sama dengan di Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi tersendiri atau terpisah dari  Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi di Indonesia
Keberadaan Mahkamah Konstitusi kita ini bila dikaji secara teoritik, secara jujur bisa dikatakan modelnya belum begitu mapan dan konsisten dengan aturan yang ada, atau paling tidak model ini belum begitu sepenuhnya sejalan dari kehendak pembentuk Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga yang diharapkan  berdiri sendiri dan terpisah dari Mahkamah Agung. Mengapa demikian ?. Bila memperhatikan dengan cermat  ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi kita  kedudukannya dapat diartikan terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi bila dikaitkan dengan  Pasal 24 ayat (2) UUD tahun 1945 hasil amandamen dan kemudian dihubungkan dengan  Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Ketentuan- Ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa, organisasi, administrasi keuangan badan-badan peradilan ada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, berarti termasuk Mahkamah Konstitusi (Pasal 11 UU No. 35 tahun 1999). Dengan demikian dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung menjadi bagian dari Mahkamah Agung. Ini mengandung konsekwensi, bahwa pesan Pasal 24 ayat (2) UUD tahun 1945 hasil  amandamen, lalu dihubungkan dengan  Undang-undang Nomor 35 tahun 1999, di mana  Mahkamah Konstitusi kita seolah-olah menjadi  bagian satu kamar dari Mahkamah Agung, berarti pula mengikuti varian dari Mahkamah Konstitusi Amerika Serikat dan Venuzuela. Berarti pula belum lahir konsistensi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, dan belum terpenuhinya harapan dari  yang melahirkan lembaga ini yang harus terpisah dan berdiri sendiri dari Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Tinggi Negara
Meskipun pada tulisan yang lalu dikatakan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi belum mapan dan belum konsistensi sejalan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD tahun 1945 hasil amandamen maupun dengan undang-undang yang mengaturnya, namun dari lain sisi, dipandang dari kemajuan ketatanegaraan kita, lahirnya Mahkamah Konstitusi menandai suatu era baru dan perkembangan cukup mendasar kalau tidak ingin dikatakan reformasi cukup tajam dalam ketatanegaraan bangsa Indonesia. Perkembangan yang cukup penting ini  terjadi tat kala di lakukan amandamen pada UUD tahun 1945, yakni tepatnya pada pasca amandamen ketiga UUD tahun 1945, para wakil rakyat kita di senayan telah melahirkan Lembaga Tinggi Negara  yang namanya  Mahkamah Konstitusi.

Secara signifikansi mahkamah peradilan  baru ini telah mengurangii kekuasaan penuh wakil rakyat dan eksekutif untuk melahirkan regulasii dalam  bentuk perundang-undangan. Karena secara  kewenangan Mahkamah Konstitusi berhak melakukan pengujian (judicial revieuw) atas  Undang-Undang terhadap UUD tahun 1945 yang dapat dikatakan selama ini (sebelum UUD tahun 1945 dilakukan amandamen) sesuatu kemustahilan (tabu) untuk dilakukan. Sehingga dewasa ini,  dapat dikatakan bahwa ditangan Mahkamah Konstitusi ini, sebuah undang-undang bukan hanya dimungkinikan dapat diamandamen, melainkan  memungkin untuk dihapus/dicabut. Termasuk lewat Mahkamah Konstitusi dapat ditentukan mengenai hidup matinya partaii politik;  menyelesaikan kewenangan antar lembaga negara;  kewenangan menyelasaikan sengketa/perselisihan hasil pemilu dan memungkinkan Presiden dan Wakil presiden  bisa ditetapkan untuk diberhentikan darii jabatannya berdasarkan usul dari DPR RI, dengan kata lain kewenangan dalam memutus upaya impeachment dari DPR  karena dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan.

Kewenangan yang signifikan dari Mahkamah Konstitusi kita dapat dilihat pada Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003. yaitu 1)  Unadng-Undang dapat dimohonkan untuk diuji ( Pasal 50) (Undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD tahun 1945); 2) Permohonan pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh beralkunay suatu undang-undang (dapat diajukan perorangan WNI; Badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara (Pasal 51); 3)  menyelasaikan perseteruan /sengketa antara lembaga negara, (Pasal 61); 4) Kewenangan dalam menangani pembubaran Parpol (Pasal 68);5) kewenangan dalam menangani  perselisihan hasil pemilihan umum (Pasal 74); 6)  Kewenangan dalam memutus  upaya impeachment dari DPR RI terhadap Presiden dan /atau Wakil Presiden atas adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan ( Pasal 80).

Jadi jelas di sini, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangqn yang sangat penting dan strategis dalam rangka untuk mengawal penyelengaraan pemerintahan dan politik serta menyelasaikannya atas terjadinya konflik-konflik konstitusional yang dimaksud. Karena itu Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusionalnya sudah sepatutnya mendapat pengawalan dan pemantauan dari seluruh elemen bangsa ini terutama darii masyarakat. Karena bila tidak, dikhawatirkan akan terjadi kontaminasi “kontra produktif” dari fungsinya sebagai lembaga tinggi negara dari pihak dan oknum tertentu. Dengan perkataan lain agar kewenangan yang strategis ini tidak mengalami intervensi dan pengaruh dari kekuatan-kekuatan lain di luar dari dirinya yang ingin mencari keuntungan untuk kepentingan golongan tertentu pula.

Mungkinkah Mahkamah Konstitusi terbentuk Di Daerah
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Uud tahun 1945 hasil amandamen. Dan Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip-prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Kini saatnya menjawab judul yang ditawarkan oleh penggagas yang menurut hemat penulis sekaligus sebagai keinginan penggagas  untuk menempatkan  Mahkamah Peradilan yang baru ini terjangkau sampai di daerah, atau konkretnya “perlukah Mahkamah Konstitusi di daerah”?

Sepintas pertanyaan ini amat berguna, jika ingin melihat keberadaan Mahkamah Konstitusi  dalam rangka menjaga terselenggaranya negara yang stabil, sekaligus menjadi koreksi atas pengalaman kehidupana ketatanegaraan yang masa lalu seperti yang penulis sudah singgung  di awal-awal tulisan. Akan tetapi dalam konteks ini, tidak harus didekati dengan pendekatan praktis seperti praktisnya pertanyaan di atas, melainkan harus diletakkan pada proporsional Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Tinggi negara yang meiliki fungsi dan kewenangan yang sangat tertentu dalam ketatanegaraan kita.

Di samping juga  bahwa Mahkamah Konstitusi dalam sejarah ketatanegaraan  negara-negara di dunia selalu saja menempatkan Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota negara, sepertii halnya lembaga-lembag tinggi negara lainnya. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi,  Kedudukan dan susunannya sudah sangat jelas, yaitu “ Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, selanjutnya disebutkan “Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota  Negara Republik Indonesia” (Pasal 2 dan 3 UU No. 24 tahun 2004).

Memperhatikan kembali kewenangan yang ada dimiliki Mahkamah Konstitusi sebagaiman yang sudah dikemukakan di atas, menunjukkan  posisi Mahkamah   Konstitusi sesuai pada tempatnya, sebagai lembaga tinggi negara oleh karena kasus yang ditanganinya, adalah kasus-kasus yang dampak politisnya dalam ketatanegaran kita cukup strategis. Artinya Mahkamah Konstitusi adalah  dibentuk dengan tujuan khusus dalam menangani  bidang-bidang ketatanegaraan dan politik tertentu yang terjadi di bangsa ini. Karena itu dikatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” dalam soall tertentu yang sudah digariskan secara tegas dalam undang-undang (sekarang menurut UU. No. 24 tahun 2004 Pasa l0).

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara penting tertentu, dan hakim mahkamah ini  secara limitatif hanya berjumlah 9 orang, (1 orang Ketua  merangkap anggota, seorang Wakill Ketua merangkap anggota dan selebihnya menjadi anggota hakim konstitus). Hakim-hakim dimaksud merupakan hakim pilihan yang ditetapkan berdasarkan dengan Keputusan Presiden. (Pasal 4 UU. No. 24 tahun 2004).

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara sangat tidak mungkin untuk keberadaannya di daerah, dan dengan berkedudukan di Ibu Kota Negara, tidak mengahalanginya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah menjadi kewenangannya yang justeru penerapannya berada di daerah-daerah, seperti Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review  atas suatu undang-undang yang diterapkan  diseluruh daerah di Indonesia; memutus pembubaran partai politik yang bukan hanya partai politik tersebut berada di pusat melainkan  ada di seluruh tingkatan sampai di ranting desa; memutus  perselisihan tentang hasill pemilihan umum yang sesungguhnya awal kejadiannya dimulai dari kesalahan di tingkat daerah pemilihan, dsb.

Penutup

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang kewenangannya menyelesaikan konflik konstitusional   sudah sangat jelas diatur dalam undang-undang, sudah sepatutnya dalam perjalanannya mendapat pengawalan dan pengawasan yang ekstra ketat dari segenap  komponen bangsa. Karenanya  dalam menjaga tidak terjadinya intervensi dan campur tangan pihak lain atas penyelenggaran kewenangannya, tidak perlu lagi diberi tugas tambahan, di luar yang sudah diatur dalam undang-undang. Yang saya maksudkan,adalah Mahkamah Konstitusi tidak perlu memberi fatwa atas sesuatu masalah yang diajukan oleh pihak tertentu karena di luar dari kewenangannya seperti selama ini terjadi. Apalagi  sebuah fatwa  pada prinsipnya tidak memiliki kekuatan mengikat, tidak sama dengan  putusan hakim konstitusi harus bersifat final dan mengikat. Selain dari itu untuk menjaga  wibawa (wisdom) lembaga ini   agar terhindar dari kepentingan golongan.Wallahu A’lam


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: