MENGGAGAS HUKUM KEWARISAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF BILATERAL

15 01 2009

11_a_nuzul5

Abstrak
Hukum Kewarisan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralistis. Pluralistis, yaitu Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Islam, dan Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata. Pluralistis tidak lepas dari latar belakang kebhinekaan etnis atau suku, kekerabatan, agama, dan adat istiadat masing-masing penduduk.
Keinginan untuk membentuk Hukum Kewarisan Nasional dengan perspektif bilateral adalah dalam rangka kodifikasi dan unifikasi dibidang Hukum Kewarisan, sehingga hanya ada satu bentuk Hukum Kewarisan yang mengatur seluruh warga negara. Akan tetapi kodifikasi dan unifikasi ini tidak dimaksudkan untuk menghapus atau meniadakan perbedaan-perbedaan yang sifatnya prinsipil yang memang tidak mungkin untuk disatukan dari ketiga jenis sistem Hukum Kewarisan di atas, melainkan perbedaan-perbedaan yang ada itu tetap harus ada, dihargai, dan berlaku bagi masing-masing penganutnya namun di dalam wadah Hukum Kewarisan Nasional. karenanya  pola penyusunannya akan mengikuti pola penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci: Menggagas Hukum Kewarisan Nasional, dan Perspektif Bilateral

I
PENDAHULUAN
Garis Politik Hukum Nasional untuk dewasa ini  menghendaki terbentuknya kodifikasi dan unifikasi pada tiap-tiap bidang hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Kodifikasi adalah penggolongan jenis hukum tertentu berdasarkan asas-asas tertentu ke dalam buku undang-undang yang baku (Sudarsono, 1999: 222). Atau dalam kamus Black’s Law Dictonary (Bryan A. Garner, 1999: 252) menyebutkan bahwa kodifikasi meliputi:

  1. The process of compiling, arranging, and systematizing the laws  of a given jurisdiction, or of a discrete branch of the law, into an ordered code.
  2. The code that results from this process.

Adapun unifikasi adalah penyatuan atau penyeragaman jenis hukum tertentu, sehingga jenis hukum tertentu itu  berlaku untuk seluruh warga negara (Sudarsono, 1999: 528).  Unifikasi hukum  terkait dengan upaya pembentukan hukum pada  bidang hukum tertentu menjadi seragam, oleh karena itu unifikasi dapat dilakukan melalui  jalan kodifikasi dan  pembaharuan hukum.
Kodifikasi hukum dilakukan untuk memenuhi dan mencapai tujuan tertentu, (Soekanto, dan Mustafa Abdullah, 1980: 74), yaitu; pertama, untuk mencapai kesatuan dan keseseragaman hukum (rechseenheid); kedua, untuk mencapai kepastian hukum (rechszekerheid); dan yang ketiga, untuk penyederhanaan hukum (rechsvereenvoudiging).
Di dalam mengadakan kodifikasi hukum, maka ketiga dari tujuan minimal kodifikasi seperti dikemukakan di atas tidak berdiri sendiri, karena tujuan kodifikasi tidak akan mungkin tercapai, bila hanya satu atau dua tujuan yang dalam kenyataan benar-benar terwujud (Soekanto, dan Mustafa Abdullah, 1980: 74).
Dalam konteks kodifikasi Hukum Kewarisan, maka tujuan yang dimaksudkan (A. Nuzul, Tesis, 2001: 132) adalah, pertama,agar tercipta  keseragaman pedoman bagi masyarakat dalam waris mewaris; kedua, agar lahir nilai-nilai hukum Kewarisan sesuai yang diinginkan secara bersama dari kesadaran hukum masyarakat; dan ketiga, agar ada pedoman secara seragam sebagai rujukan bagi aparat penegak hukum (Hakim Peradilan) di Indonesia.
Keinginan untuk kodifikasi dan unifikasi pada  bidang Hukum Kewarisan adalah sesuai dengan amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara telah tertuang di dalam berbagai Ketetapan MPR (MPRS) misalnya pada TAP MPRS No. II/MPRS/1960, TAP No.IVMPR/1973, TAP MPR.No. IV/MPR/1978, TAP MPR. No. II/MPR/1983, dan TAP MPR. No. IV/MPR/1999). Misalnya di dalam TAP MPR. No. IV/MPR/1973 disebutkan bahwa:
Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan:

  1. Peningkatan dan penyempurnaan Pembinaan Hukum Nasional antara lain dengan mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang–bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
  2. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
  3. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.

Kemudian pokok-pokok kebijaksanaan dalam bidang pembinaan hukum selanjutnya dimuat dalam setiap rencana pembangunan nasional di bidang hukum tertentu beserta proyeknya.
Selanjutnya di dalam TAP MPRS. No. II/MPRS/1960 pada lampiran A  angka 402 huruf  C 2 dan 4 dalam nomor 38 disebutkan bahwa;   “Mengenai  penyempurnaan Undang-Undang Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat, dan lain-lainnya” (Panitia Pembina Djiwa Revolusi: Tudjuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi, Bagian Ringkasan TAP MPRS. No. II/MPRS/1960: 83). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan keluarnya TAP MPRS. No. II/MPRS/1960 ini merupakan  dasar hukum di dalam pembentukan Hukum Kewarisan Nasional, meskipun TAP MPRS ini sudah dicabut berdasarkan TAP MPRS no. XXXVIII/1968, akan tetapi secara substansi hukum dalam membentuk hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem  bilateral, semangat TAP MPRS no. II/MPRS/1960 di atas tetap relevan.
Disadari adanya, bahwa sampai saat ini Hukum Kewarisan yang berlaku bagi masyarakat Indonesia masih bersifat pluralistis, yaitu:

  1. Hukum Kewarisan yang terdapat dalam Hukum Adat dan berlaku bagi golongan Indonesia Asli (bumiputra).
  2. Hukum Kewarisan yang terdapat di dalam Hukum Islam dan berlaku bagi golongan Indonesia Asli yang bergama Islam dan golongan –golongan bangsa lain yang beragama Islam di luar dari golongan Indonesia asli yang bergama Islam.
  3. Hukum Kewarisan yang terdapat di dalam KUH Perdata dan berlaku bagi golongan  Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, orang-orang Timur Asing Tionghoa dan orang-orang Timur asing lainnya, serta orang-orang Indonesia asli yang melakukan penundukan diri pada Hukum Eropa.

Menyusun Hukum Kewarisan Nasional  untuk seluruh warga negara, memang terasa berat dan memerlukan waktu serta kehati-hatian, mengingat akan sifat pekanya bidang hukum ini karena erat hubungannya dengan faktor agama,  kepercayaan dan kebudayan masyarakat. Selain itu, agar tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat di mana nantinya bidang hukum ini berlaku. Lebih dari itu pula  sistem kekeluargaan yang berlaku bagi penduduk Indonesia Indonesia, tidak hanya bersifat bilateral atau parental melainkan terdapat juga sistem kekeluargaan yang bersifat patrilineal  dan matrilineal. Pada hal sistem kekeluargaan atau kekerabatan itu sendiri mempengaruhi sifat hukum kewarisan, sebagaimana  dikemukakan Hazairin (1982: 11) bahwa, sistem kekeluargaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat akan mencerminkan hukum kewarisan dan hukum perkawinannya.
Gambaran Hukum Kewarisan yang masih bersifat pluralistis itu, adalah sebagai akibat  dari keberanekaragaman hukum (hukum Adat, hukum Eropa, dan hukum Islam) yang berlaku bagi setiap penduduk (masyarakat) di Indonesia, di samping karena kebijakan politik Pemerintah Penjajah sejak lama pernah membagi-bagi penduduk Indonesia ke dalam berbagai golongan. Pada zaman Hindia Belanda, penduduk Indonesia (Hindia belanda) dibagi kepada 3 (tiga) golongan sesuai dengan Pasal 163 IS tahun 1925 yang mulai berlaku 1 Januari 1926 yaitu, golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumiputra (Soepomo, 1997: 25).
Akan tetapi pada saat ini penduduk Indonesia telah diatur berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan RI  Nomor 62 tahun 1958 jo UU.No. 3 tahun 1976; jo UU. RI no. 12 tahun 2006 yang pada intinya mengatur bahwa  penduduk Indonesia hanya dibedakan kepada; pertama, Warga negara  Indonesia  dan kedua, Orang Asing (penduduk yang bukan warga negara Indonesia).
Dengan  undang-undang tersebut berarti di Indonesia saat ini sudah tidak  ada lagi penggolongan warga negara seperti masa sebelum undang-undang tersebut dibentuk. Apalagi dengan adanya penegasan melalui Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966 menyangkut hal untuk tidak menggunakan penggolongan-penggolongan warga negara Indonesia, serta  Surat Edaran bersama Departemen Kehakiman RI dan Departemen Dalam Negeri No. Pemdes 51/1/3 J.A.2/2/5  tanggal 28 Januari 1967 perihal Perlaksanaan Keputusan Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966.
Dengan dihapuskan penggolongan warga negara Indonesia berdasarkan keturunan atau clas menjadi hanya hanya 1 (satu) golongan warga negara  yakni golongan warga negara Indonesia tanpa diembel-embeli, maka sudah pada tempatnya  berlaku pula hukum kodifikasi untuk  golongan warga negara tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya sampai saat ini cita-cita untuk membentuk Hukum Kewarisan Nasional belum juga terujud. Suasana pluralistis Hukum Kewarisan, kenyataannya masih tetap mewarnai sistem dan penerapan Hukum Kewarisan di Indonesia. Pada hal sebagai  negara  yang  telah  lama  merdeka  sudah   pada    tempatnya  apabila Hukum Kewarisan yang berlaku di dalam masyarakat berbentuk kodifikasi dan unifikasi. Karena dengan hukum kodifikasi dan unifikasi dapat menjadi sarana efektif di dalam mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, di samping untuk menciptakan kepastian dan ketertiban hukum di dalam masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip atau kaedah-kaedah agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat. Berdasarkan dengan hal-hal di atas, maka dalam tulisan ini diajukan permasalahan sebagai berikut: Apakah dimungkinkan terbentuknya suatu Hukum Kewarisan Nasional di dalam tatanan masyarakat Indonesia, mengingat pluralistis Hukum Kewarisan serta berbagai ragam sifat kekeluargaan atau kekerabatan masih saja berlaku ? Apakah Hukum Kewarisan Nasional yang akan dibentuk di kemudian hari itu memungkinkan bersifat  bilateral ?

II
SIFAT KEKERABATAN MASYARAKAT INDONESIA DAN KEADAAN HUKUM KEWARISANNYA.
A.  Keadaan Dan Perkembangan Hukum Kewarisan Adat
Dalam Hukum Kewarisan Adat sendiri terdapat  berbagai sistem yang sesungguhnya dipengaruhi oleh bentuk etnis diberbagai daerah lingkungan hukum adat. Seperti diketahui bahwa di Indonesia menurut Van Vollenhoven di dalam Bushar Muhammad (1981: 99) menyebutkan, “terdapat 19 (sembilan belas) lingkungan hukum adat (rechtskring)”. Dengan wilayah lingkungan hukum adat sebanyak itu sudah tentu sistem kekerabatnnya beraneka ragam pula keadaannya. Dengan sistem kekerabatan yang beragam itu, maka pengaruh selanjutnya adalah, terjadinya sistem Hukum Kewarisan yang berbeda-beda pula  bagi masing-masing golongan masyarakat adat. Karena itu,  G.H.S.L.Tobing (1989:27) berpendapat bahwa, “kalaupun dikatakan bahwa Hukum Kewarisan Adat bukan berarti bahwa hukum adat itu seragam atau sama untuk seluruh Indonesia, melainkan keadaannya adalah beragam walaupun juga terdapat persamaan yang luas”.
Ketentuan yang mengatur mengenai pewarisan menurut hukum adat mempunyai hubungan yang cukup erat dengan sifat kekeluargaan, termasuk juga di dalam menentukan jenis harta benda yang dapat diwariskan, sedangkan cara peralihannya dapat dipengaruhi oleh perbuatan atau keputusan (amanat) dari pewaris sebelum meninggal dunia, misalnya harta benda  untuk sementara waktu tetap dibiarkan dalam keadaan utuh (tidak dibagi-bagi atau dipisah-pisah) untuk masing-masing ahli waris, karena sesuai dengan keputusan (amanat) pewaris kepada seluruh ahli warisnya.
Menurut Wirjono Prodjodikoro (1983: 15-16) bahwa di antara orang-orang Indonesia asli ditemukan 3 (tiga) macam golongan kekeluargaan atau kekerabatan yaitu; pertama, golongan kekeluargaan yang bersifat Kebapakan (Patriachaat, Vaderrechtelijk); kedua,  golongan kekeluargaan yang bersifat keibuan (Matriachaat, Moderrechtelijk); ketiga, golongan kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan (Parental,Ouderrechtelijk).
Pada susunan kekeluargaan yang bersifat kebapakan (Patriachaat, Vaderrechtelijk) atau istilah Patrilineal (Tobing, 1989: 27) menganut paham bahwa hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris, oleh karena anak perempuan setelah ia kawin, keluar dari lingkungan keluarganya yang semula, yaitu lingkungan patrilinealnya yang semula (Tobing, 1989: 29). Jadi anak laki-laki di dalam sistem kekeluargaan kebapakan ini mendapat warisan dari bapak maupun ibunya. Kekelurgaan yang bersifat kebapakan ini terdapat di daerah Tanah Gayo, Alas, Batak, ambon, Irian, Timor, dan Bali (Prodjodikoro, 1983: 16).
Dalam susunan kekeluargaan yang bersifat keibuan (Matriachaat, Moderrechtelijk) atau istilah Matrilineal (Tobing, 1989: 27) yang menjadi ahli waris adalah semua anak dari  si isteri, dan si suami turut berdiam di rumah si isteri atau keluarganya. Si suami sendiri tidak masuk keluarga si isteri, dan si ayah pada hakekatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya (Prodjodikoro, 1983: 16). Anak-anak keturunannya hanya di anggap kepunyaan ibunya saja, bukan kepunyaan ayahnya. Jika si suami  meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya adalah saudara-saudara perempuannya beserta anak-anak mereka (Tobing, 1989: 30). Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini, di Indonesia hanya terdapat di Minangkabau (Prodjodikoro, 1983: 16).
Kemudian dalam susunan kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan (Parental ouderrechtelijk) yaitu, pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara suami dan isteri perihal kedudukannya dalam keluarga masing-masing. Si suami berbagai akibat dari perkawinan menjadi anggota keluarga si isteri, dan si isteri juga menjadi anggota keluarga si suami. Jadi masing-masing suami isteri, sebagai akibat suatu perkawinan, masing-masing mempunyai 2 (dua) kekelurgaan, sedangkan dalam kekeluargaan dari orang-orang tuanya mereka masing-masing juga mempunyai  2 (dua) kekeluargaan, yaitu dari ayahnya dan ibunya. Demikian juga seterusnya untuk anak-anak keturunannya tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, antara cucu laki-laki dan cucu perempuan (Prodjodikoro, 1983: 17). Juga pada susunan kekeluargaan ini dikenal pula adanya penggantian tempat (Plaatsvervulling) (Tobing, 1989: 30).
Sifat kekerabatan kebapak-ibuan atau parental  (bilateral) bagi masyarakat hukum Indonesia menurut Sudarsono  (1991: 174) adalah bahagian dari budaya hukum masyarakat Indonesia, karena sifat kekerabatan bilateral  inilah yang sangat dominan di seluruh Indonesia. Kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan ini adalah paling merata terdapat di Indonesia, yaitu, Di Jawa, Madura, Suimatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok (Prodjodikoro, 1983: 17).
Sistem Hukum Kewarisan Adat sendiri dikenal dengan 3 (tiga) macam sistem yaitu, Sistem Kewarisan Kolektif, Kewarisan Mayorat, dan Kewarisan Individual, sekalipun di antara ketiga sistem kewarisan tersbut dalam kenyataannya ada yang bersifat campuran (Hadikusuma, 1992: 212-213).
Sistem Kewarisan Kolektif yaitu, sistem kewarisan di mana para ahli waris tidak diperbolehkan memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan hanya diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya, (di ambon seperti tanah dati yang diurus oleh kepala dati, di Minagkabau dengan ganggam bauntut). Pada sistem Kewarisan Kolektif pada umumnya terdapat harta peninggalan harta  leluhur yang disebut dengan harta pusaka.
Sistem kewarisan mayorat yaitu, apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya (pria dan wanita) sampai mereka dapat berdiri sendiri, seperti; adat pepaduan di daerah Lampung di mana seluruh harta peninggalan jatuh pada anak tertua laki-laki yang disebut anak Punyimbang, dan hal sama juga terdapat di Irian Jaya (Papua) dengan anak mayorat laki-lakinya. Di daerah Semendo Sumatera Selatan harta peninggalan dikuasai oleh anak perempuan yang disebut dengan Tunggu Tubang (penunggu harta) yang didampingi oleh Payung jurai  sebagai mayorat wanita.
Pada sistem Kewarisan individual yaitu, apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perseorangan dengan hak milik. Sistem kewarisan  ini  berlaku dikalangan masyarakat yang parental,  juga dianut dalam Hukum Kewarisan Barat (KUH Perdata), dan Hukum Kewaraisan Islam.

B. Keadaan Dan Perkembangam Hukum Kewarisan  Islam
Sesungguhnya di dalam  Hukum kewarisan Islam pun, banyak pula ajaran yang ditemukan seperti ajaran kewarisan Islam menurut Ahlus Sunnah Waljamaah dan ajaran kewarisan menurut Syi’ah. Di dalam ajaran kewarisan menurut Ahlus Sunnah Waljama’ah sendiri terdapat 4 (empat) Mazhab atau aliran yaitu, Mazhab Syafii’, Mazhab Hanafi, Mazhab Hanbali, dan Mazhab Maliki. Untuk di Indonesia, Hukum Kewarisan Islam yang dianut adalah ajaran Hukum Kewarisan menurut  Ahlus Sunnah Waljama’ah,  dan dari ajaran Ahlus Sunnah Waljama’ah  ini pun yang paling dominan  dianut adalah ajaran kewarisan menurut Mazhab  Syafii’ (Ramulyo, 1994: 2).
Selain dari  Hukum Kewarisan ajaran Ahlus Sunnah Waljama’ah yang tergolong Pluralistis itu, dalam masyarakat Islam Indonesia sejak tahun  1950 (Ramulyo, 1994: 2), ternyata ajaran Hukum Kewarisan yang bercorak bilateral, yang diperkenalkan Hazairin cukup besar pula pengaruhnya. Ajaran Hukum Kewarisan Hazairin  (bilateral)  inilah  kenyataannya yang akan dikembangkan dalam menuju pembentukan Hukum Kewarisan Nasional. Untuk  sekarang ini telah ada 1 (satu) Kompilasi Hukum Kewarisan yang berlaku bagi kalangan interen umat Islam Indonesia  yaitu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan INPRES No. 1 tahun 1991 yang meliputi Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakapan, dan ternyata Hukum Kewarisan menurut KHI tersebut menganut sistem Hukum Kewarisan bilateral.

C. Keadaan Dan Perkembangan Hukum Kewarisan KUHPerdata
Kemudian pada bidang Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata, diatur  dalam Buku II Bab XII s d  Bab XVII dari Pasal 830 s d  Pasal 1130. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang di dalamnya meliputi Hukum Kewarisan, oleh Pemerintah Belanda dinyatakan   berlaku di Indonesia (Hindia Belanda saat itu)   sejak 1 Mei 1848 sesuai    pengumuman tanggal 30 April 1847  dengan Staatsblad (S) nomor 23, sedangkan di Negri Belanda  sendiri Burgerlijk Wetboek mulai berlaku sejak 1838.
Hukum Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia semula hanya berlaku bagi golongnan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan dengan asas konkordansi (Concordantie Beginsel) yang dinyatakan dalam Pasal 131 IS (Indische Staatsregeling) ayat (2) sub a (Safioedin, 1990: 3). Pada ketentuan pasal tersebut disebutkan bahwa terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya. Pada perkembangan berikutnya dengan melalui ketentuan Pasal 131 IS jo S. 1917 No.129 jo S. 1924 No.556, jo S. 1924 No. 556, dan jo S. 1925 No. 92  maka Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata tersebut berlaku juga bagi golongan:

  1. Orang-orang Timur Asing Tionghoa.
  2. Orang-orang Timur Asing bukan Tionghoa, namun hanya untuk      pewarisan berdasarkan testamen, sedangkan pewarisan berdasarkan Undang-Undang (ab-intestato) tidak berlaku.

Kemudian selanjutnya, dengan melalui Pasal 13 IS ayat (4), yang diperkuat dengan  S. 1917 no. 12  kemudian staatsblad ini diubah dengan S. 1926 no.360 yaitu, “Regeling of de vrijwillige onderwerping aan het Europesch privaatrecht” ternyata orang-orang bumiptra secara perseorangan dapat pula memberlakukan Huku.m Kewarisan menurut KUH Perdata dengan jalan menghapuskan berlakunya hukum adat terhadap dirinya sendiri dengan cara penundukan diri atas kemauannya  sendiri (Soepomo, 1997: 124; Safioedin, 1990: 9).
Pada hal apabila orang Indonesia asli melakukan penundukan diri secara sukarela pada KUH Perdata, dapat saja menimbulkan berbagai kesulitan. Kesulitan-kesulitan itu timbul sebagai akibat perbedaan sifat kekerabatan, nilai-nilai budaya dan kepercayaan orang Indonesia asli yang tercermin di dalam hukum adat dengan sistem kekerabatan yang diatur dalam KUH Perdata, terutama sekali bagi masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal.
Sebenarnya berlakunya ketentuan Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata bagi golongan Indonesia asli dengan penundukan diri atas kemauannya sendiri (S. 1917 No. 12 jo S. 1926 No. 360) merupakan suatu strategi dari politik Belanda yang berusaha untuk menjauhkan orang-orang Indonesia asli dari hukum adatnya, dan orang Indonesia asli yang beragama Islam dari hukum agamanya. Bahkan antara hukum adat dengan hukum Islam melalui politik hukumnya yang licik itu  di adu dengan melalui penerapan Theori Receptio, sehingga orang Indonesia asli yang bergama Islam tidak boleh menerapkan hukum agamanya, karena hukum Islam menurut teori tersebut  bukanlah hukum, dan hukum Islam baru dapat diakui sebagai hukum jika hukum Islam itu telah berubah menjadi hukum adat (Hazairin, 1968: 5). Maka tidak mengherankan, jika Theori Receptio ini oleh Hazairin (1968: 5) disebutnya  sebagai teori iblis.
Sekalipun sebagian besar wilayah di Indonesia, masyarakatnya menganut sistem kekeluargaan parental, seperti halnya kekerabatan masyarakat barat di dalam KUH Perdata yaitu, sistem kekerabatan yang garis keturunannya ditarik baik dari garis laki-laki maupun dari garis perempuan, karena itu kedudukan anak laki-laki sama dengan kedudukan anak perempuan. Akan tetapi segera pula muncul perbedaan yaitu, saat  akan dilakukan pewarisan, karena menurut kekerabatan parental atau bilateral berdasarkan hukum adat, terlebih dengan sistem kekerabatan bilateral menurut hukum Islam, di mana antara anak laki-laki dan anak perempuan sama kedudukan dalam keluarga dan dalam mewaris, akan tetapi tetap ada porsi yang berbeda dalam perolehan harta warisan yakni, porsi 2: 1 (dua berbanding satu). Artinya  dua untuk perolehan anak laki-laki dan satu untuk perolehan anak perempuan. Porsi pembagian ini dianut Hukum Kewarisan Islam dan Hukum kewarisan Adat. Misalnya di dalam Hukum Kewarisan Adat, dikenal dengan istilah sepikul segendong untuk di daerah Jawa (Sukisno, Penelitian, 1988: 5), atau istilah majjujung mallempa untuk di daerah Bugis. Menurut Ahyar (1998:48), bahwa adanya perbedaan porsi pembagian (2:1) tersebut, selain karena petunjuk akidah (agama) dan kepercayaan yang mereka anut, juga perbedaan porsi pembagian itu harus pula dikaitkan dengan hukum imbalan yang akan diberikan (diterima) wanita berupa mahar dan nafkah, sedangkan menurut KUH Perdata dengan sistem kekerabatan bilateral nya tiada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam mewaris. Antara anak laki-laki dan anak perempuan  mempunyai kedudukan dan perolehan harta warisan yang sama (Pasal 852 ayat (1) KUH Perdata). Antara anak laki-laki dan perempuan memiliki persamaan hak dan kemanusian serta nilai ekonomis (Ahyar, 1998: 48).

III
LANDASAN HUKUM PEMBENTUKAN HUKUM KEWARISAN NASIONAL

Pluralistis Hukum Kewarisan  sampai saat ini masih terlihat, karena dalam bidang hukum ini terdapat  keanekaragaman sistem hukum (Hukum Adat, Hukum Islam, dan KUH Perdata). Di dalam hukum adat sendiri terdapat beberapa macam sistem yang dianut masing-masing masyarakat adat (Sistem Parental, Matrilineal, dan Sistem Patrilineal), juga dalam Hukum Islam terdapat beberapa mazhab (aliran) fikih yang berbeda satu sama lain. Dalam KUH Perdata, walaupun masih digunakan oleh masyarakat pemilihnya dan belum pernah dicabut berlakunya, akan tetapi sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyetujuinya karena tidak sesuai dengan budaya dan kesadaran hukum masyarakat  pada umunya.
Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN 1978, 1983, 1988, dan 1999) antara lain menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan hukum perlu peningkatan dalam upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu dengan membentuk sedapat mungkin kodifikasi hukum dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu, serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan, menata sistem hukum nasional yang menyuluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender, memperhatikan tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.
Kemudian dalam ketentuan Wawasan Nusantara, disebutkan bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Dari ketentuan yang tercantum dalam GBHN dan Wawasan Nasional tersebut terlihat jelas, bahwa arah pembinaan hukum adalah menuju pembangunan hukum berupa pembaharuan hukum tertulis atau suatu kodifikasi dan unifikasi hukum.
Kerena itu berkenaan dengan Hukum Kewarisan, tercatat adanya politik hukum Pemerintah Indonesia dalam bidang hukum ini melalui TAP MPRS. No. II/MPRS/1960 yang menghendaki adanya produk Hukum Kewarisan yang bersifat nasional dan bercorak bilateral, dengan tetap memperhatikan hukum agama, adat, dan lain-lainnya. Dengan memperhatikan petunjuk dan arahan TAP MPRS tersebut, kemudian dihubungkan dengan politik hukum yang tertuang dalam GBHN, maka terlihat dengan jelas adanya komitmen untuk membangun masyarakat Indonesia di atas pundasi Hukum Kekeluargaan  yang berwawasan Nusantara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pemikiran ke arah pembentukan Hukum Kewarisan Nasional, telah dimulai sejak tahun 1960 yakni dengan lahirnya TAP MPRS No. II/MPRS/1960 (Lampiran A angka 402 huruf C 2 dan 4 nomor 38)
Setelah adanya keputusan yang dihasilkan LPHN (BPHN) seperti dikemukakan di atas, kemudian dilanjutkan dengan berbagai penyelenggaraan forum ilmiah (seminar, simposium, lokakarya) dalam bidang hukum ini yang juga dilakukan oleh BPHN antara lain:

  1. Seminar Hukum Nasinal pertama yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) pada tahun 1963. Dalam seminar (khususnya di dalam bidang Hukum Kewarisan) tesebut melahirkan kesepakatan untuk membentuk Hukum Kewarisan Nasional dengan cara mengadakan kodifikasi dan unifikasi Hukum Kewarisan Nasional untuk seluruh rakyat Indonesia.
  2. Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan kesepakatan dalam seminar tersebut, oleh Hazairin telah diselesaikan satu RUU Hukum Kewarisan Nasional pada tahun 1963.
  3. Kemudian pada tahun 1973 telah pula disusun satu Draft Hukum Kewarisan Nasional oleh Lembaga Pembinaan Hukum nasional (LPHN).
  4. Pada tahun 1985/1986, tahun 1993/1994, dan atau  tahun 1995  BPHN telah membentuk tim penyusun naskah akademis tentang peraturan perundang-undangan Hukum Kewarisan Nasional. Dari tim ini Pada lahirnya RUU Hukum Kewarisan beserta Naskah Akademiknya.

Patut  untuk dikemukakan di sini mengenai hasil kesimpulan seminar Hukum Nasional pertama pada tahun 1963, karena  selain hasil kesimpulan seminar tersebut  akan dijadikan pedoman dalam pembentukan Hukum Kewarisan Nasional, juga hasil kesimpulan  seminar tesebut selalu menjadi bahan acuan di dalam setiap  penyelenggaraan seminar atau pun setiap simposium dan pertemuan ilmiah lainnya menyangkut rencana pembentukan Hukum Kewarisan Nasional. Hasil kesimpulan dari seminar yang dimaksud ( Nasution, 1992: 59), yaitu:

  1. Dasar Pokok Hukum Nasional RI ialah Pancasila.
  2. Hukum Nasional bersifat kekeluargaan.
  3. Semua hukum sebanyak mungkin dibentuk tertulis.
  4. Mengenai Hukum Kekeluargaan ditetapkan asas-asas;
  • Di seluruh Indonesia hanya berlaku satu sistem kekeluargaan, yaitu sistem parental yang diatur dengan undang-undang dengan menyesuaikan pada sistem-sistem lain yang terdapat dalam hukum adat kepada sistem parental.
  • Dalam setiap perkawinan diakui adanya harta bersama antara suami isteri atas harta benda yang diperoleh dalam perkawinan itu.
  • Hukum Kewarisan untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral-individual, dengan kemungkinan adanya variasi dalam sistem bilateral tersebut untuk kepentingan golongan Islam yang memerlukannya.
  • Sistem keutamaan dan sistem penggantian dalam Hukum Kewarisan pada prinsipnya sama untuk seluruh rakyat Indonesia dengan sedikit perubahan bagi Hukum Kewarisan Islam.
  • Hukum Adat dan yurisprudensi dalam bidang Hukum Keluarga diakui sebagai hukum pelengkap di sisi hukum perundang-undangan.

5.  Hukum Kewarisan dalam kesatuan bulat Tata Hukum Nasional.

6.  Unifikasi dan Kodifikasi Hukum Kewarisan.

7.  Hukum Kewarisan tertulis di zaman Hindia Belanda dicabut seluruhnya

8.  Untuk rakyat yang bukan beragama Islam tidak diadakan variasi dalam sistem kewarisan parental individual.

9.  Janda dan duda sebagai ahli waris.

10. Keutamaan dan penggantian tempat (ahli waris) menurut hukum adat.

11.   Tanggung jawab ahli waris secara terbatas.
Penggarapan mengenai konsep Hukum Kewarisan Nasional yang dilakukan oleh BPHN terus berlanjut walaupun sampai kini masih ada pihak-pihak yang mengingatkan persoalan  ini sebagai cukup sensitif dan peka, karena itu perlu ditangani secara hati-hati (Nasution, 1992: 61). Jadi, sangat dipahami jika ada peringatan seperti itu, mengingat Hukum Kewarisan adalah menyentuh wilayah hukum yang tidak netral karena sangat erat hubungannya dengan hukum agama, adat, dan kepercayaan masyarakat.
Hasil konkret dari kegiatan-kegiatan atau pertemuan ilmiah di dalam kerangka pembentukan Hukum Kewarisan Nasional, antara lain dapat dilihat pada :”Simposium Hukum Kewarisan Nasional Dalam Era Pembangunan Yang  Diselenggarakan BPHN pada tanggal 1 s/d 2 Nopember 1989”, di mana telah disepakati atas beberapa asas-asas Hukum Kewarisan Nasioanal  yang akan dibentuk dikemudian hari (Nasution, 1992: 65), yaitu:

  1. Asas Kekeluargaan
  2. Asas Kemanfaatan.
  3. Asas Keadilan.
  4. Asas Kepastian hukum.
  5. Asas Musyawarah.
  6. Asas Keseimbangan.
  7. Asas Pewarisan diatur menurut hukum yang berlaku untuk pewaris.
  8. Asas Parental-individual
  9. Asas relegius.

Guna mendalami materi hukum Kewarisan Nasional yang akan datang, agar tidak menimbulkan permasalahan dan keresahan dalam masyarakat, maka didalam pembentukannya,  tetap memperhatikan asas-asas hukum tidak tertulis  (asas hukum kewarisan  menurut agama dan menurut hukum adat), dan asas-asas Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata yang relevan untuk menjadi asas-asas hukum dalam wadah Hukum Kewarisan  kodifikasi atau Hukum Kewarisan Nasional.
Kodifikasi dan unifikasi Hukum Kewarisan Nasional sudah merupakan kebutuhan paling tidak untuk beberapa waktu mendatang, karena itu sesuai dengan wawasan pembangunan nasional maka penyusunan Hukum Kewarisan Nasional   menurut Rumonda Nasution (1992: 64) hendaknya berdasarkan kepada:

  1. Wawasan Nusantara yang melihat tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan  bukan hanya dekadar gabungan dari bagian-bagian untuk itu diperlukan adanya hukum nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia.
  2. Wawasan Kebangsaan, yang melihat penduduk Indonesia tidak lagi terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok etnis akan tetapi sebagai bangsa sebagaiamana telah dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, kemudian sejak Proklamasi Kemerdekaan kita sudah menjadi anggota bangsa dan warga negara Indonesia.
  3. Wawasan Bhineka Tunggal Ika yang mengakui adanya perbedaan-perbedaan sepanjang tidak melemahkan wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara.

Pengakuan pada  ke bhinekaan suku, budaya, dan agama di Indonesia sebagai suatu kenyataan tidak boleh dikesampingkan, karena ke bhinekaan seperti itu menjadi ciri kebangsaan bagi bangsa Indonesia, dan kebhinekaan yang dimiliki hendaknya menjadi alat perekat dan penyubur rasa persatuan dan kesatuan. Jadi dalam rangka untuk membentuk Hukum Kewarisan Nasional, maka pluralistis Hukum Kewarisan sebagai kenyataan yang ada tidak boleh dikesampingkan dalam arti  bahwa Hukum Kewarisan yang pluralistis tersebut harus menjadi sumber materinya Hukum Kewarisan Nasional yang dicita-citakan.
Dengan demikian kodifikasi dan unifikasi di bidang hukum tertentu, hendaknya harus dipahami sebagai seruan untuk melakukan pembaharuan  dan pembentukan hukum secara bertahap dan hati-hati, karena dalam kenyataannya memang tidak mungkin dilakukan kodifikasi dan unifikasi hukum secara serentak untuk seluruh bidang hukum yang ada. Diakui oleh G.H.S.L. Tobing (1989: 27) bahwa, “kiranya disadari, bahwa pekerjaan kodifikasi hukum bukan suatu pekerjaan yang mudah dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang pendek”. Karena itu, dalam hal kodifikasi dan unifikasi untuk bidang hukum yang tidak netral memang seharusnya dilakukakan dengan sangat hati-hati serta senantiasa memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, akan tetapi bukan berarti terhadap bidang hukum ini tidak boleh disentuh kodifikasi dan unifikasi. Maka dalam pada itu, G.H.S.L.Tobing (1989: 27) lebih lanjut berpendapat, “betapapun banyaknya faktor penghambat, namun tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak memulai dari sekarang terhadap pelaksanaan kodifikasi dan unifikasi hukum demi untuk meningkatkan rasa kesatuan bangsa dan tercapainya kepastian hukum”.  Senada dengan pendapat  Sunaryati Hartono (2006: 26) yang mengatakan bahwa:
Bagaimanapun juga, akibat munculnya kembali  pemikiran pluralisme, mau tidak mau tidak lagi dapat kita biarkan bagian hukum yang “sensitif” tidak tersentuh, terkatung-katung secara tidak menentu. Sebab hal itu pun juga akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang terdiri dari kaum wanita, nasibnya tidak menentu dan hak asasi manusianya begitu mudah diperkosa, baik secara hukum maupun secara nyata, sebagaimana kini sudah terbuka pengakuan bahwa kekerasan di dalam keluarga kian meningkat. Karena itu, kita harus bertindak sekarang.

IV

HUKUM KEWARISAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF BILATERAL DENGAN POLA PENYUSUNAN MENGIKUTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Kalau dilihat isi dari TAP MPRS No.II/MPRS/1960 yang menyangkut pembentukan Hukum Kewarisan adalah bersifat parental,  maka hakekatnya tidak akan mengalami hambatan dari masyarakat yang terhadapnya berlaku KUH Perdata karena sistem yang dianutnya pula adalah bersifat parental, demikian pula Hukum Islam, kecuali pada masyarakat yang menganut sistem Hukum kekeluargaan patrilineal dan matrilineal karena pada mereka masih ada keinginan untuk mempertahankannya (Nasution,1992: 58).
Membentuk Hukum Kewarisan Nasional atau Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Kewarisan secara bilateral sebagaimana yang diamanatkan di dalam TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tersebut dari waktu ke waktu  terus bergulir, seperti terlihat di dalam berbagai forum ilmiah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang sekarang disebut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Misalnya, Keputusan Badan Perencanaan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) tanggal 28 Mei 1962 mengenai pembentukan Hukum Kekeluargaan dan Hukum Kewarisan antara lain menyebutkan:
a  s/d  e …
f.    Hukum Waris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral individual, dengan kemungkinan adanya variasi dalam sistem bilateral tersebut untuk kepentingan golongan Islam yang memerlukannya.
g.    Sistem keutamaan dan sistem penggantian dalam hukum waris pada prinsipnya sama untuk seluruh Indonesia, dengan sedikit perubahan bagi waris Islam.
h.    Hukum Adat dan Yurisprudensi dalam bidang Hukum Kekeluargaan di akui sebagai hukum pelengkap di sisi Hukum Perundang-Undangan (Hazairin, 1968: 11, BPHN, 1989: 138-139).

Sistem Hukum Kewarisan  secara bilateral akan menjadi acuan dalam pembentukan Hukum Kewarisan Nasional dan telah banyak bukti ke arah itu, misalnya pada seminar  Hukum Kewarisan bagi umat Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama RI, melalui Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Binbaga Islam pada tanggal 22 s/d 26 Mei 1978 yang menghendaki, “agar Lembaran Kerja RUU tentang Hukum Kewarisan Nasional yang diperkenalkan Hazairin dijadikan acuan di dalam membentuk Hukum Kewarisan Nasional dikemudian hari”. Sedang diketahui bahwa Hazairin menghendaki terbentuknya Hukum Kewarisan Nasional dengan sistem bilateral. Bahkan di dalam Panel diskusi dari tim Pengkajian Hukum Islam BPHN pada tanggal 20 Desember 1981 di Yogyakarta secara tegas menyebutkan bahwa, “ Rencana untuk pembentukan Hukum Kewarisan Nasional yang bersifat bilateral individual adalah sesuai dengan asas-asas Hukum Kewarisan Islam”.
Kalau dilihat dari berbagai hasil pertemuan ilmiah tentang keinginan untuk membentuk Hukum Kewarisan Nasional dikemudian hari yang pernah dilaksanakan baik oleh BPHN (Hasil-Hasil Pertemuan Ilmiah BPHN dari tahun 1979 s/d 1983) maupun oleh instansi lainnya, seperti Departemen Agama RI melalui Proyek Pembinaan Badan Peradilan agama Dirjen Binbaga Islam (22 s/d 26 Mei 1978; 5 s/d 8 April 1982), serta dari berbagai pendapat yang berkembang, seperti pendapat Muhammad Daud Ali (2000: 198), G.H.S.L.Tobing (BPHN, 1989: 35) menghendaki agar pola penyusunan Hukum Kewarisan Nasional nantinya mengikuti pola penyusunan Undang-Undang Perkawinan (UU.No.1 tahun 1974). Karena dengan pola penyusunan seperti UU.No 1 tahun 1974 maka nantinya Hukum Kewarisan Nasional yang terbentuk itu tetap memberi ruang perbedaan di dalam pelaksanaannya berdasarkan hukum yang berlaku bagi masing-masing anggota masyarakat. Seperti diketahui bahwa UU. No. 1 tahun 1974 dalam keberadaannya tetap mengakui dan menghormati adanya perbedaan hukum agama dan kepercayaan yang dianut bagi setiap anggota masyarakat (Pasal 2 ayat (1) UU. No. tahun 1974).
Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional secara bilateral kalau ingin diselidiki, sebenarnya tidak  lain adalah komitmen  keinginan  membentuk sistem Hukum Kekeluargaan Nasional, sedangkan sistem kekeluargaan saat ini cenderung ke arah sistem kekeluargaan yang bersifat bilateral atau parental. Menurut Ahyar di dalam Jurnal Hukum dan Keadilan (1998: 54) bahwa, “Hukum kekeluargaan Indonesia menuju ke arah Parental, sedangkan bentuk kekeluargaan dan pengertian keluarga menentukan sistem kewarisan”.
Menuju pembentukan hukum kekeluargaan bilateral tidak lepas dari pengaruh perkembangan masyarakat di dalam berbagai segi kehidupan, terutama di dalam menerima dan memahami perang masing-masing dari anggota keluarganya di dalam memperoleh hak-haknya tanpa membeda-bedakan jenis kelaminnya. Hak dan kesempatan bagi kaum perempuan di dalam setiap keluarga untuk memperoleh atau mendapatkan penghidupan yang layak, akan diberikan sama seperti halnya dengan kaum laki-laki, misalnya di dalam memajukan ekonomi rumah tangga mereka. Bagi masyarakat yang kekerabatannya bilateral baik laki-laki maupun perempuan    mempunyai    hak untuk   sama-sama mewaris (Haryono, 1976: 63).
Apabila Hukum Kewarisan Nasional nantinya menganut sistem  bilateral maka penegakan nilai-nilai kesamaan di dalam setiap anggota keluarga akan semakin nampak. Asumsi ini, akan semakin kuat manakala sistem  bilateral  itu diartikan sebagai fenomena dari asas kesamaan laki-laki dan perempuan di dalam memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kerabatnya (keluarga) terutama di dalam lapangan harta kekayaan, yang sewaktu-waktu akan menjadi harta warisan. Sebab, adilkah misalnya, jika saudara perempuan tidak akan mendapatkan hak apa-apa dalam harta warisan  hanya karena ia secara bersama-sama dengan saudara laki-lakinya  mewaris, sedangkan keadaan semacam ini berlaku di dalam masyarakat yang menganut kekerabatan patrilineal. Ataukah seorang suami tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap anak-anaknya oleh karena anak-anak tersebut bukan kepunyaannya, melainkan hanya kepunyaan sang ibu. Bahkan suami karena perkawinannya dengan keluarga yang menganut susunan kekerabatan matrilineal, mereka (suami) itu tidak masuk menjadi keluarga isteri.
Seperti yang telah disebutkan terdahulu bahwa, menyusun Hukum Kewarisan Nasional  untuk seluruh warga negara, memang terasa berat dan memerlukan waktu serta kehati-hatian, mengingat  faktor ketidaknetralan hukum ini karena faktor agama,  kepercayaan dan kebudayan masyarakat. Oleh karena itu, untuk kepentingan pembentukan Hukum Kewarisan Nasional dalam perspektif bilateral atau parental, maka perlu   dipertimbangan  gagasan di bawah ini yakni:
Agar Hukum waris nasional yang akan disusun nanti tidak perlu seluruhnya bersifat memaksa (dwingen recht) akan tetapi di mana perlu ada bahagian-bahagian yang bersifat mengatur saja (regelend recht).
Pola penyusunannya dapat dilakukan sesuai dengan UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang masih membuka kemungkinan diterapkannya hukum dari masing-masing golongan (Hasil-Hasil Pertemuan Ilmiah  BPHN tahun 1979 s/d 1983,  1983: 227).

Jadi ke arah pembentukan Hukum Kewarisan Nasional ada baiknya pola penyusunannya  mengikuti pola penyusunan Unadang-Undang No. 1 tahun 1974   tentang  Perkawinan  sebagaimana  pendapat Mohammad Daud Ali (200: 198); G.H.S.L. Tobing (BPHN: 35); Hasil pertemuan Ilmiah BPHN dari tahun 1979 s/d 1983 (1983: 227). Mengikuti pola penyusunan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menurutnya merupakan model yang tepat, juga logis  karena antara Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan merupakan dwitunggal yang menyatu dalam Hukum Keluarga. Karena kedua bidang hukum ini sebagai cerminan dari sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.
Mengikuti pola penyusunan UU no. 1 tahun 1974, berarti melahirkan kodifikasi dan unifikasi hukum kewarisan dengan pola penyusunan bersifat differensiasi. Apa yang dimaksud dengan Kodifikasi dan unifikasi differensiasi?. Yang dimaksudkan adalah Kodifikasi dan unifikasi differensiasi  atas hukum kewarisan adalah kodifikasi dan unifikasi yang memberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk kesatuan hukum, namun di sisi lain, tetap terbuka ruang terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum yang dirumuskan dalam kalimat yang bersifat umum sehingga dapat dipergunakan oleh semua kelompok masyarakat yang berbeda karena   tidak ditujukan secara khusus bagi satu golongan saja. Dengan  rumusan ketentuan hukum terhadap kodifkasi dan unifikasi hukum kewarisan  secara differensiasi  berarti  ditekankan:
(a)    Tidak seluruhnya bersifat memaksa (dwingen recht), tetapi  terdapat pula bagian-bagian yang bersifat mengatur saja (regelend recht). Ketentuan hukum yang bersifat memaksa artinya ketentuan hukum yang dibuat mengikat dan tanpa kecuali berlaku untuk seluruh golongan masyarakat. Adapun ketentuan hukum yang sifatnya mengatur berarti, ketentuan hukum  tersebut, penerapannya akan diserahkan  pada kelompok masyarakat mana yang tunduk atas ketentuan yang diatur tersebut.
(b)    Tetap diterapkannya hukum kewarisan berdasarkan hukum agama dan hukum adat atau kebiasaan masing-masing golongan, serta hukum kewarisan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan landasan hukum hukum kewarisan nasional yaitu Pancasila, UUD tahun 1945,  dan Wawasan Nasional.
Sistem  kodifikasi dan unifikasi hukum secara differensiasi  atas hukum kewarisan nasional yang dicita-citakan, tidak bertentangan  pembangunan hukum nasional berdasarkan Pancasila   dan wawasan nasional yang tetap mengakui kebhinekaan masyarakat Indonesia. Atas landasan tujuan negara dan wawasan nasional tersebut, maka upaya pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral  melalui sistem kodifikasi dan  unifikasi secara diferensiasi menjangkau seluruh kepentingan masyarakat di bidang hukum ini, serta tetap memenuhi  sifat umum dari undang-undang yang menurut  pandangan Sudikno Mertokusumo (1996: 15-16) mencakup  4 (empat) bagian, yaitu:

  1. Sifat umum menurut waktu, artinya pada dasarnya peraturan hukum berlaku untuk waktu tidak tertentu (tidak terbatas) sampai dicabut atau ada aturan hukum yang baru.
  2. Sifat umum menurut tempat, artinya sebuah aturan hukum (undang-undang) dalam keberlakuannya tidak dibatasi oleh wilayah (daerah) berlakunya, kecuali dibatasi oleh wilayah negara. Jadi sifat umum ini  berkaitan dengan asas territorial.
  3. Sifat umum menurut orang (normadressaat), artinya aturan hukum pada dasarnya berlaku  pada setiap orang tanpa kecuali, tanpa dibedakan  jenis kelamin, ras/keturunan dan kepercayaan (agama).
  4. Sifat umum menurut isinya, artinya peristiwa yang diberi akibat hukum oleh peraturan hukum tidak boleh hanya terjadi sekali saja (einmalig), tetapi harus ada kemungkinannya terulang.

Berdasarkan berbagai uraian, penjelasan dalam pembahasan di atas, maka kiranya dapat dipahami bahwa upaya pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral  melalui sistem kodifikasi dan unifikasi differensiasi merupakan langkah penyusunan yuridis dari kebutuhan  hukum di bidang hukum kewarisan bagi masyarakat, sehingga dengan demikian baik yang bersifat memudahkan maupun yang bersifat membatasi upaya pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukannya,  agar sungguh-sungguh diterima dan berlaku positif dalam kehidupan bersama masyarakat. Jadi kiranya faktor-faktor yang bersifat menghambat  tidak seharusnya melulu  dijadikan alasan untuk menolak upaya pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral, tetapi perbedaan-perbedaan yang ada kiranya menjadi bahan memperkaya ketentuan-ketentuan hukumnya, dan mencerminkan elastisitas hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral nanti.
Ada pemahaman bahwa pembentukan kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu seperti yang dimaksudkan di dalam TAP MPR No. IV/MPR/1973 di awal tulisan ini  hanyalah ditujukan pada bidang-bidang hukum yang sifatnya netral seperti pada bidang hukum perikatan, bidang hukum jaminan, dan pada bidang hukum benda. Pada sektor hukum yang tidak netral seperti bidang hukum kewarisan tidak perlu diadakan kodifikasi   dan unifikasi mengingat sektor hukum ini termasuk bidang hukum yang sangat sensitif atau peka karena bidang hukum ini sangat erat kaitannya dengan agama, tradisi, dan kepercayaan yang dianut dan berlaku dalam masyarakat. Pandangan seperti ini tidak sepenuhnya  benar bahkan keliru, karena di dalam kenyataannya oleh BPHN (Tobing, 1989: 27),”terus menerus dengan giatnya melakukan upaya-upaya pembinaan tata hukum nasional, seperti usaha menciptakan sistem hukum perdata   yang uniform bagi seluruh rakyat. Hal ini berarti melaksanakan kodifikasi dan unifikasi di bidang hukum perdata yang berarti pula di dalamnya termasuk Hukum Kewarisan”.
Selain dengan alasan di atas, juga dalam kenyataan bahwa Hukum Perkawinan sebagai bidang hukum yang tidak netral seperti halnya Hukum Kewarisan, namun telah ada kodifikasi dan unifikasi yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Apabila pola penyusunan Hukum Kewarisan Nasional di kemudian hari seperti halnya pola penyusunan Undang-Undang No.1 tahun 1974, maka akan mempermudah di dalam penggarapannya. G.H.S.L. Tobing (1981: 34) berpendapat bahwa; “Dengan lahirnya Undanmg-Undang Nomor 1 tahun 1974  akan sangat membantu di dalam penyeragaman di bidang hukum kewarisan, karena Undang-Undang tersebut telah mengadakan penyeragaman mengenai Hukum Harta Benda Perkawinan, seperti yang dimuat dalam Pasal 35 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni, “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedang harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.
Dengan berpedoman pada pola penyusunan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka penyusunan Hukum Kewarisana Nasional nantinya menjadi sebuah bentuk kodifikasi dan unifikasi yang tetap menghormati secara penuh adanya perbedaan berdasarkan agama, adat, dan kepercayaan masing-masing masyarakat, namun dalam kerangka di bawah payung Hukum Kewarisan Nasional. Dengan ini pula, sekaligus bertujuan untuk memperlengkapi segala apa yang tidak ada atau belum diatur secara jelas hukumnya dalam Hukum Kewarisan menurut agama, dan hukum adat. Jadi  walaupun terdapat perbedaan pada masing-masing sistem Hukum Kewarisan yang berlaku didalam masyarakat (Hukum kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Islam, dan Hukum Kewarisan menurut KUH Perdat) selama ini, namun tetap sangat diharapkan diketemukannya asas-asas hukum atau prisnsip-prinsip Hukum Kewarisan yang dapat berlaku secara unifikasi untuk seluruh rakyat, baik diperoleh melalui salah satu dari sitem hukum itu, atau asas-asas hukum itu diperoleh karena kesamaan asas  ataukah asass hukum itu diambil dari asas hukum yang berbeda dari masing-masing sistem hukum itu, namun pada hakekatnya dapat dipertemukan. Sebab kenyataannya dari ketiga sistem hukum yakni, Hukum Adat, Hukum Islam, dan KUH Perdata adalah sumber Hukum Positif di Indonesia

V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Upaya Kodifikasi dan unifikasi Hukum Kewarisan secara bilateral harus diartikan sebagai ujud pembinaan hukum kekelurgaan nasional, yang pada tataran selanjutnya berfungsi  untuk menyempurnakan tatanan hukum nasional dengan  melalui  penciptaan perangkat peraturan perundang-undangan yang sesuai tuntutan zaman. Karena itu, dalam upaya pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral, dengan pola differensiasi sebagai kerangka pembinaan Hukum Nasional harus mengandung setidak-tidaknya  3 (tiga) dimensi  yaitu:

  1. Dimensi pemeliharaan berarti, tatanan hukum kewarisan yang bersifat prinsipil berdasarkan agama dan kepercayaan masyarakat yang tidak dapat disatukan harus tetap dipelihara, dihargai dan dihormati agar tidak timbul kekosongan hukum, seperti keberadaan harta pusaka, kedudukan anak angkat pada masyarakat tertentu dsb..
  2. Dimensi pembaharuan berarti, dalam usaha meningkatkan dan menyempurnakan sistem hukum kewarisan yang terasa pluralistis  itu, karena berasal dari ke tiga (3) sistem Hukum Kewarisan menjadi hukum kewarisan nasional harus dilakukan, terutama pada bagian-bagian  yang kemungkinannya  dapat disatukan (diseragamkan), seperti; pengertian hukum kewarisan, unsur dan syarat terjadinya pewarisan, harta warisan, serta beberapa asas yang memiliki kesamaan dari  ke tiga (3) sistem kewarisan, seperti asas individual; asas penderajatan; asas keadilan berimbang; asas bilateral; asas hubungan darah dan perkawinan; maupun asas yang kelihatan berbeda namun dapat saling melengkapi seperti asas plaatvervulling/mawaly (KUHPerdata dan hukum kewarisan Islam) dengan asas musyawarah dalam hukum kewarisan adat; asas individual dalam hukum kewarisan KUHPerdata dan hukum kewarisan Islam dengan  asas kollektif  dalam hukum kewarisan adat, dsb., sehingga akan membuat kuat substansi dan sistem hukum kewarisan nasional secara bilateral nantinya.
  3. Dimensi penciptaan, pada dimensi ini diciptakan peraturan perundang-undangan yang baru di bidang Hukum Kewarisan Nasional yang n sebelumnya belum pernah ada guna menghadapi tuntutan kemajuan zaman dan pengaruh dari masyarakat dunia yang lebih bersifat terbuka atas nilai-nilai baru di dalam masyarakat modern, seperti; tuntutan di dalam kesetaraan pria dan wanita, dan sebaliknya menolak ketidakadilan jender; penegakan Hak Asasi Manusia, dan sebaliknya menolak akan sifat diskriminatif.

B. Saran

  1. Karena Hukum Kewarisan merupakan bidang hukum yang sangat berkaitan erat dengan pandangan atau falsafah hidup serta keyakinan spritual masyarakat, sehingga dalam pembinaaannya ke arah pembentukan Peraturan Perundang-undangan Hukum Kewarisan Nasional perlu dengan sungguh-sungguh memperhatikan kemajemukan masyarakat Indonesia, namun tetap diarahkan mengabdi kepada kepentingan nasional.
  2. Mengingat sifat Hukum Kewarisan yang didasarkan pada kemajemukan masyarakat Indonesia dalam arti luas, maka diperlukan kecermatan untuk menggantinya guna menjembatani berbagai prinsif dan asas-asas yang saat ini nampak adanya pertentangan untuk dapat diatur dalam satu Undang-Undang Hukum Kewarisan Nasional.
  3. Di dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan Hukum Kewarisan Nasional, perlu memanfaatkan hasil-hasil penelitian, pengkajian, seminar dan hasil penyusunan Naskah Akademis dan RUU yang telah diadakan selama ini baik oleh BPHN maupun oleh pihak lain.
  4. Dalam pembentukan Hukum Kewarisan Nasional atau kodifikasi dan unifikasi Hukum Kewarisan, hendaknya tidak berbuat seakan-akan di dalam masyarakat Indonesia belum ada susunan Hukum Kewarisan sehingga keberadaan Hukum Kewarisan menurut agama, adat, dan menurut KUH Perdata diabaikan, pada hal pembentukan Hukum Kewarisan Nasional justeru dimaksudkan ingin memayungi ketiga dari sistem Hukum Kewarisan tersebut.
  5. Agar Hukum Kewarisan Nasional yang akan disusun nanti tidak perlu seluruhnya bersifat memaksa  (dwingen recht),  tetapi  tetap perlu bagian-bagian yang bersifat mengatur (regelend recht) saja, oleh karena  itu dalam penyusunannya, sebaiknya diikuti pola penyusunan  Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang masih membuka kemungkinan berlaku hukum dari masing-masing golongan, karenanya upaya kodifikasi dan unifikasi terhadap hukum kewarisan tepat jika  berbentuk differensiasi.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Ali. 1986. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian. Cet.III. Jakarta: Bina Aksara.
Ali, Mohammad Daud. 2000. Hukum Islam. Cet. VIII. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka.
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)  1983. Hasil-Hasil Pertemuan Ilmiah (Simposium, Seminar, Lokakarya 1979-1983) Jakarta.
______1989. Simposium Hukum Waris,(10 s/d 12 Pebruari 1983). Jakarta.
Hazairin. 1968. Hukum Kekeluargaan Nasional. Et. II. Jakarta: Tintamas.
______  1982. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadith. Cet. VI. Jakarta: Tintamas.
Harjono, Anwar. 1976. Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, (In Memoriam Prof. Dr.Hazairin,S.H). Jakarta: UIP
Hadikusuma, Hilman. 1992. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Cet. I. Bandung: Mandar Maju.
Jurnal. 1998. Hukum Dan Keadilan. Vol.1, Nomor 1 Tahun 1998. Yogyakarta: UII
Perangin, Effendi. 997. Hukum Waris. Cet. II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Nasution, H.Ny. Rumonda.  1992.  Harta   Kekayaan   Suami   Isteri    dan Kewarisannya. Jakarta: BPHN.
Nuzul. A. 2001.Tinjauan Atas Beberapa Asas Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata Di Dalam Kerangka Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional (Tesis). Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
_____. 1999. Kompromistis Hukum Waris KHI Dengan Ilmu Faraid, Hukum Waris Adat dan Barat. Jurnal, Mimbar Hukum, No. 44 tahun X 1999. Pen: Al Hikmah & Ditbibapera  Dep. Agama RI.
Muhammad, Bushar. 1981. Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar).Cet. III. Jakarta: Pradnya Paramita.
Prodjodikoro, Wirjono. 1983. Hukum Waris Di Indonesia. Cet. II. Bandung:Sumur.
Ramulyo, Idris. 1994. Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW). Cet. I. Jakarta:Sinar Grafika.
Soepomo. 1997. Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II. Cet. XV. Jakarta: Pradnya Paramita.
Safioedin, Asis. 1990. Beberapa hal Tentang Burgerlijk Wetboek. Cet. VII. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Sudarsono. 1991. Hukum Waris Dan Sistem Bilateral. Cet. I. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Sadikin. 1995/1996. Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Keluarga Dan waris. Jakarta: BPHN.
Soekanto, Soerjono, dan Mustafa Abdullah. 1980. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. Cet. I. Jakarta: Rajawali.
Tobing, G.H.S.L. 1989. “Pengaturan Hukum waris Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional”. Majalah BPHN  Nomor 1 Tahun 1989. Jakarta.
Usman, Suparman. 1993. Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata (BW). Cet. II. Darul Ulum Press.

Peraturan Perundang-undangan:

Biro Bina Pemerintahan  Setwilda Tingkat I Jawa Tengah. 1989. Himpunan Peraturan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1978 ( TAP. NO.II/ MPR/1978).
______ Tahun 1983 (TAP. MPR. NO.II/MPR/1983).
______ Tahun 1999 (TAP. MPR. NO.IV/MPR/1999).
Panitia Pembinaan Diwa Revolusi. 1961. Tudjuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi. Jakarta.
RUU Hukum Kewarisan Tahun 1995 beserta Naskaha Akademiknya:  BPHN, 1995, Jakarta.
Subekti Dan Tjitrosoedibio. 1996.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet. XXVIII.  Jakarta: Pradnya Paramita.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.

Lain-Lain:

Ranuhandoko, I.P.M. 1996. Terminologi Hukum. Cet. X. Jakarta: Sinar Grafika.
Sudarsono. 1999. Kamus Hukum. Cet. II. Jakarta: Rineka Cipta.
TAP MPRS No. II/MPRS/1960.


Aksi

Information

One response

31 01 2009
to bone

salam kenal

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: