KORUPTOR

26 06 2012

Katakan Tidak (Pada hal) Korupsi Dr. A. Nuzul Judul di atas, tidak ada kaitannya dengan tagline yang pernah dipopulerkan salah satu partai politik beberapa waktu lalu dalam upaya pemberantasan korupsi. Judul ini semata-mata untuk sebuah tulisan dalam mencermati perilaku manusia dalam berbagai kejahatan yang merusak negeri ini. Judul di atas bisa mewakili kasus-kasus kejahatan besar lainnya yang selama ini banyak dipermainkan. Judul di atas bisa ditarik sama maknanya ketika judul serupa pada masalah “narkoba” yang akhir-akhir ini semakin meluas peredaran dan kalangan pemakai, tak terkecuali yang terjadi di Lembaga Pemasyarakat (LP) sebagaimna pemberitaan selama ini. Atau kejahatan terorisme yang bahayanya sama dahsyatnya dengan korupsi dan narkoba, namun masih saja ada oknum dan kelompok menyerukan kejahatan itu. Misalnya judul di atas bisa diubah kalimatnya menjadi, “Katakan tidak (pada hal) Narkoba”, atau Katakan tidak (pada hal) Terorisme”. Karenanya sejatinya terorisme, narkoba, dan korupsi haruslah kita tempatkan sebagai musuh bersama dari bangsa dan negara, ketiganya tergolong ekstraordinary crime. Kalau korupsi akan memiskinkan negara dan rakyat serta mengacaukan program pembangunan (Indonesia pernah masuk ranking 4 negara korup), maka narkoba akan merusak mental masyarakat, moral dan masa depan generasi (Indonesia peringkat 3 negara pasaran narkoba dunia). Sedangkan terorisme (Indonesia juga masuk negara yang tidak aman dari terorisme) membuat rakyat ketakutan serta merusak citra salah satu agama tertentu mengingat di Indonesia bahkan dunia, terorisme sering dikait-kaitkan dengan kelompok penganut agama tertentu dengan mempersepsikan terorisme sama dengan jihad. Pada hal jihad dan terorisme adalah tidak sama dan tidak akan mungkin disamakan. Jihad menurut Islam adalah perintah agama, sedangkan terorisme adalah dikutuk oleh Islam. Orang boleh berjihad untuk menghancurkan tindakan terorisme, tetapi tidak dengan sebaliknya bahwa terorisme tidak menjadi jalan yang benar dalam berjihad. Bila korupsi, narkoba dan terorisme di Indonesia tidak tertangani secara baik, dan malahan semakin meraja lela, maka bukan “tidak mungkin” negara Indonesia dalam jangka tertentu akan tinggal namanya saja sebagai negara yang besar yang pernah ada, negara yang memiliki penduduk (warga negara) dengan falsafah hidup yang relgius dan pluralis. Mudah-mudahan kita semua, dan aparat hukum tidak bermain-main dalam penanganan kasus-kasus yang tergolong jenis kejahatan ekstara ordinary crime itu. Sebab terkesan selama ini terutama koruptor dan pemakai narkoba masih bebas berkeliaran seolah tak tersentuh hukum, pada hal bukti awal sudah ada untuk dikembangkan penanganannya. Ada kekeliruan selama ini dan entah siapa dan dari mana asal muasalnya yang mengembang biakkan pernyataan, ketika ada proses hukum yang berlangsung, tiba-tiba muncul pernyataan “ya persoalan salah atau benar, ada pelanggaran atau tidak” kita lihat nanti di proses hukumnya. Pernyataan di atas tidak sepenuhnya salah, tapi ada yang lebih patut diyakini kebenarnnya, bahwa hidup di jagad raya ini manusia dipagari atau diawasi beberapa kaidah/norma yang dalam bahasa hukum disebut kaidah/norma sosial, berupa kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan (adat kebiasaan, kearifan loka) dan kaidah hukum. Kaidah/norma hukum hanyalah salah satu dari kaidah/norma sosial, sehingga kejahatan bukan hanya bisa ditentukan dari norma hukum, tetapi juga dari norma sosial lainnya. Semua norma sosial bisa menentukan tindakan manusia salah atau tidak, benar atau tidak, etis atau tidak, melanggar atau tidak, dll. Fungsi kaidah-kaidah sosial dalam kehidupan manusia (individu dan kelompok) dalam rangka mewujudkan tertib sosial, yaitu satu keadaan suasana kebatinan manusia (individu dan kelompok) tercipta secara aman, tenteram, tidak ada perbuatan semena-semena merugikan hak dan kepentingan orang lain (secara individu dan kelompok). Jika tertib sosial terwujud dipastikan hidup manusia (individu dan kelompok) penuh dengan keadilan serta kesejahteran dan kemakmuran secara bersama. Keadaan demikian rasanya amat sulit, bahkan mungkin (mustahil) bisa tercapai dengan 100%, namun yang pokok adalah upaya keras dan sungguh-sungguh menuju kearah itu, oleh karena inti dari kaidah/norma sosial atau tertib sosial untuk kehidupan manusia secara wajar, dan benar baik secara individu maupun sosial, baik dalam hubungannya sesama manusia maupun dalam hubungan antara manusia dengan sang pencipta-Nya. Kurang dapat dimengerti dan tidak masuk akal jika pelaku kejahatan yang menurut perhitungan bukti awal sudah terindikasi kuat keterlibatannya dalam kejahatan yang sedang diproses, namun akhirnya menjadi hilang, tak tahu rimbanya. Jika menggunakan norma/kaida-kaidah sosial yang ada sebagai barometer di samping kaidah hukum, maka bersangkutan pasti sudah tahu dirinya akan keterlibatannya atau tidak tanpa perlu berlindung dibalik pernyataan “salah atau tidaknya” nanti proses hukum yang menentukan. Kaidah-kaidah sosial diluar hukum dibeberapa negara seperti Jepang, China, Korea sangat dipentingkan dan pengaruhnya di masyarakat serta dipemerintahan sangat kuat. Tidak jarang kita mendengar dan melihat seorang oknum pejabat publik mundur dari jabatannya, bahkan memberi saknsi dirinya dengan cara gantung diri sebelum ada proses hukum karena merasa dirinya sudah bersalah secara sosial. Ia menilainya bahwa norma/kaidah hukum merupakan kaidah/norma sosial yang paling belakangan lahir setelah norma-norma sosial lainnya. Sungguh kontras di bangsa ini, pelakunya sudah tertangkap tangan membawa narkoba, tapi masih mengatakan bahwa barang haram itu dititip dari orang lain, atau milik temannya. Sudah terendus melakukan korupsi, tapi masih mengatakan bahwa itu adalah kesalahan administrasi, bahwa uang itu adalah pinjaman sementara, bahwa uang itu hanya sebagai uacapan terima kasih yang tidak pernah dipaksakan. Pesan yang ingin disampaikan dalam paragraf ini adalah mestinya kita sedikit demi sedikit dari hari ke hari mengurangi perilaku berbohong kita dan memulainya pekerjaan dan tugas kita secara jujur dan benar menurut hukum, agama dan sosial. Salah satu kelemahan dalam sistem peradilan kita, kurang memperhitungkan norma lain bahkan mungkin tidak sama sekali dalam penyelesaian kasus atau kejahatan. Tidak pernah kita mendengar dalam proses hukum (mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada pengambilan putusan hukum), mencoba mengajak pelaku kejahatan itu dengan nasihat bahwa, tahu Anda disamping ada hukum, juga ada kesusilaan, ada kultur dan kearifan lokal (adat kebiasaan), dan ada agama yang kesemuanya itu sangat tegas melarang kejahatan. Sistem hukum dan sistem peradilan kita mengandalkan bukti fisik (bukti yuridis) ketimbang etika, moral dan agama, atau dalam istilah kalangan terpelajar, lebih mengutamakan mencari keadilan dan pembenaran secara prosedural dari pada menegakkan keadilan dan kebenaran secara substansial. Keadilan prosedural lebih mengandalkan pada bukti dan keterangan yang terperiksa, akibatnya peluang pelaku untuk berbohong, menyogok, mark up dan memanipulasi data/bukti sangat besar. Bahkan peluang untuk dihukum dengan ringan, atau mungkin saja bebas dari hukuman (sanksi yuridis). Ini terjadi karena longgarnya hubungan antara norma/kaidah hukum dengan norma/kaidah sosial lainnya dalam proses peradilan sejak dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai pada tingkat penuntutan dan putusan). Tentu juga turut menentukan itu semua adalah perilaku dan mentalitas serta SDM penegak hukum. Akibat dari longgarnya hubungan antara norma/kaidah hukum dengan norma/kaidah sosial lainnya dalam penanganan kasus-kasus korupsi dan narkoba termasuk jenis kejahatan yang lainnya, maka seorang oknum yang sedang terperiksa dengan enteng dan berani saja berbohong. Cukup hanya melakukan pembelaan dengan menggunakan 3 pilihan kalimat saja yaitu, “Saya tidak tahu”, “Saya tidak ingat/lupa”, dan “Saya tidak kenal”. Ketiga kalimat ini silih berganti digunakan, merupakan senjata ampuh ketika berhadapan dengan aparat hukum. Ketiga kalimat ini laris manis bagi seorang terperiksa, dihadapan penegak hukum. Entah kalimat-kalimat itu murni lahir dari inisiatip terperiksa karena kebiasaan berbohong atau diajarkan oleh orang lain, misalnya dari pengacara jika kebetulan yang terperiksa menggunakan jasa pengacara. Kalimat-kalimat sandiwara dihadapan hukum itu, biasanya dipakai ketika terperiksa disuruh menceriterakan kejadian dari peristiwa hukum yang menyeretnya. Atau untuk mengkonprontir adanya tanda tangan terperiksa di kwitansi fiktif, didokum palsu, ataukah di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ataukah untuk mejawab pertanyaan yang berhubungan dengan orang-orang yang sebelumnya sering bekerja sama melakukan kejahatan, misalnya terperiksa mengatakan, saya tidak kenal dengan saksi, saya tidak kenal direktur CV A, atau kontraktor B, dst. Maka dari itu pilihannya adalah, apakah ingin menyelamatkan kehidupan masyarakat, dan kelangsungan generasi serta negara ini, ataukah memilih membiarkan koruptor, pemakai narkoba dan teroris terus yang suka main petak umpet mengelabui penegak hukum yang sudah jelas-jelas merusak dan berbahaya itu. Sementara prinsip hukum adalah lex dura sed tamen skripta, (hukum itu kejam, tetapi memang demikian adanya), penjabarannya nilainya (ekspose value) prinsip hukum ini adalah sekalipun besok akan kiamat, penjahat terakhir pun tetap dihukum. Wallahu A’lam. Penulis, Doktor Hukum UGM Yogyakarta dan dosen Ilmu Hukum STAIN Wtp





KORUPTOR

24 06 2012

KORUPTOR

Katakan Tidak (Pada hal) Korupsi

Dr. A. Nuzul

Judul di atas, tidak ada kaitannya dengan tagline yang pernah dipopulerkan salah satu partai politik  beberapa waktu lalu dalam upaya pemberantasan korupsi. Judul ini semata-mata untuk sebuah tulisan dalam mencermati perilaku (kita) manusia dalam berbagai kejahatan yang sangat merusak negeri ini.  Judul di atas bisa mewakili  pada kasus-kasus kejahatan besar yang selama ini banyak dipermainkan. Judul  di atas bisa  ditarik sama maknanya ketika dibuat judul yang serupa pada masalah “narkoba” yang akhir-akhir ini semakin meluas peredarannya, tak terkecuali di beberapa Lembaga Pemasyarakat dikendalikan oleh tahanan narkoba sendiri.  Atau kejahatan terorisme yang bahayanya sama kejamnya dengan korupsi dan narkoba namun masih saja ada oknum dan kelompok yang menyerukan kejahatan itu.

 Misalnya judul di atas bisa diubah kalimatnya menjadi, “Katakan tidak (pada hal) Narkoba”, atau Katakan tidak (pada hal) Terorisme”. Sejatinya terorisme, narkoba, dan korupsi  haruslah kita tempatkan sebagai  musuh bersama dari bangsa dan negara, ketiganya tergolong ekstraordinary crime. Kalau korupsi akan memiskinkan negara dan rakyat,  maka narkoba akan merusak mental masyarakat,  moral dan masa depan generasi. Sedangkan terorisme akan membuat negara dalam keadaan tidak aman, rakyat ketakutan dan merusak citra salah satu agama tertentu mengingat  terorisme di Indonesia bahkan dunia sering mengait-ngaitkan kelompok penganut agama  tertentu dengan mempersepsikan terorisme sama dengan jihad. Pada hal jihad dan terorisme adalah tidak akan mungkin sama, dan tidak boleh disamakan. Jihad menurut Islam adalah perintah agama, sedangkan terorisme adalah dikutuk oleh Islam. Orang boleh berjihadt untuk menghilangkan terorisme, tetapi tidak dengan sebaliknya terorisme  tidak boleh menjadi jalan yang benar dalam rangka menegakkan jihad.

Bila korupsi, narkoba dan terorisme tak tertangani dengan baik, dan malahan semakin meraja lela di Indonesia, maka bukan tidak mungkin negara Indonesia dalam jangka tertentu akan tinggal namanya saja sebagai negara yang besar yang  pernah ada, negara yang memiliki penduduk (warga negara) dengan  falsafah hidup yang relgius dan pluralis. Mudah-mudahan kita semua, terutama aparat hukum tidak bermain-main dalam penanganan kasus-kasus yang tergolong jenis kejahatan ekstara ordinary crime itu.  Sebab terkesan selama ini ada pelaku kejahatan dugaan koruptor dan narkoba masih bisa bebas berkeliaran seolah tak tersentuh oleh hukum, pada hal bukti awal sudah ada untu dikembangkan penanganannya.

Ada masalah di bangsa ini, ketika ada proses hukum yang berlangsung, tiba-tiba muncul pernyataan “ya persoalan salah atau  benar, berbuat jahat atau tidak”  kita lihat nanti dalam proses hukumnya.  Entah siapa dan dari mana asal muasalnya yang mengembang biakkan pernyataan demikian itu.  Pada hal mau diakui atau tidak hidup  di jagad raya ini, manusia dipagari atau diawasi dengan beberapa  kaidah/norma yang dalam bahasa hukum disebut kaidah/norma sosial, yaitu kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan (adat kebiasaan, kearifan loka) dan kaidah hukum. Jadi kaidah/norma hukum hanyalah salah satu dari kaidah/norma sosial.

Fungsi kaidah-kaidah sosial dalam kehidupan manusia (individu dan kelompok) adalah dalam rangka mewujudkan apa yang disebut dengan   tertib sosial. Tertib sosial adalah satu keadaan  suasana kebatinan manusia (individu dan kelompok) tercipta secara aman, tenteram, tidak ada perbuatan semena-semena merugikan hak dan kepentingan orang lain (secara individu dan kelompok). Jika tertib sosial terwujud dipastikan hidup manusia (individu dan kelompok) akan tercipta keadilan bagi setiap individu serta kesejahteran dan kemakmuran secara bersama. Keadaan demikian itu rasanya tidak mungkin (mustahil) akan tercipta 100%, namun yang pokok adalah upaya keras dan sungguh-sungguh menuju kearah itu, oleh karena  inti dari  kaidah/norma sosial untuk mengatur hidup manusi secara benar, baik secara individu maupun secara sosial, baik dalam hubungannya dengan sesama manusia maupun dalam hubungan antara manusia dengan sang penciptanya.  

Kurang dapat dimengerti dan tidak masuk akal jika pelaku kejahatan yang menurut perhitungan bukti awal sudah  terindikasi kuat keterlibatannya dalam kejahatan yang sedang ditangani aparat hukum, namun proses hukumnya menjadi hilang.  Jika menggunakan norma/kaida-kaidah sosial yang ada sebagai barometer di samping kaidah hukum,  bersangkutan pasti sudah tahu dirinya apakah terlibat atau tidak tanpa perlu berlindung dibalik pernyataan “salah atau tidaknya” nanti proses hukum yang menentukan. Kejahatan itu bukan hanya bisa diukur dari norma hukum, tetapi norma sosial lainnya juga dengan kuatnya bisa  menentukan tindakan manusia salah atau tidak, benar atau tidak benar, dll.

Kaidah-kaidah sosial diluar hukum dibeberapa negara seperti Jepang, China, Korea sangat penting dan pengaruhnya di masyarakat dan dipemerintahan sangat kuat. Tidak jarang kita mendengar dan melihat seorang oknum pejabat publik mundur dari jabatannya, bahkan memberi saknsi dirinya dengan cara gantung diri sebelum ada proses hukum karena merasa dirinya sudah bersalah secara sosial. Ia menilainya bahwa norma/kaidah hukum merupakan kaidah/norma sosial yang paling belakangan lahir setelah norma-norma sosial lainnya. Sungguh kontras  di bangsa ini, pelakunya sudah tertangkap tangan membawa narkoba, tapi masih mengatakan bahwa barang haram itu dititip oleh orang lain, atau milik temannya. Sudah terendus melakukan korupsi, tapi masih mengatakan bahwa itu adalah kesalahan administrasi, bahwa uang itu adalah pinjaman sementara, bahwa uang itu hanya sebagai uacapan terima kasih dan tidak pernah dipaksakan.  Pesan yang ingin disampaikan dalam paragraf ini adalah mestinya kita sedikit demi sedikit dari hari ke hari mengurangi perilaku berbohong kita dan memulainya pekerjaan dan tugas kita secara jujur. 

Salah satu kelemahan dalam sistem peradilan kita,  kurang memperhitungkan norma lain bahkan mungkin tidak sama sekali dalam penyelesaian kasus kejahatan. Tidak pernah kita mendengar dalam proses hukum (mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada pengambilan putusan hukum, mencoba mengajak pelaku kejahatan itu dengan nasihat bahwa, tahu kita disamping ada hukum, juga ada kesusilaan, ada kultur dan kearifan lokal (adat kebiasaan), dan ada  agama yang kesemuanya itu sangat tegas  melarang kejahatan.

Sistem hukum dan sistem peradilan kita mengandalkan  bukti fisik (bukti yuridis) ketimbang etika, moral dan agama, atau dalam istilah kalangan terpelajar, lebih mengutamakan mencari keadilan dan pembenaran secara prosedural dari pada menegakkan keadilan dan kebenaran secara substansial.  Keadilan prosedural lebih mengandalkan pada bukti dan keterangan yang terperiksa, akibatnya peluang pelaku untuk berbohong, menyogok, mark up dan memanipulasi data/bukti  sangat besar.  Bahkan peluang untuk dihukum dengan ringan, malahan mungkin (bisa) bebas dari hukuman (sanksi yuridis)  sangat mungkin. Ini terjadi karena longgarnya hubungan antara norma hukum dengan norma/kaidah sosial lainnya dalam proses peradilan sejak dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai pada tingkat penuntutan dan putusan). Tentu juga yang turut menentukan itu semua adalah perilaku dan mentalitas serta  SDM penegak hukum.

Akibat dari longgarnya antara norma/kaidah  hukum dengan norma/kaidah sosial lainnya  dalam penanganan kasus-kasus korupsi dan narkoba termasuk  jenis kejahatan yang lainnya, maka seorang oknum yang sedang terperiksa sangat berani dan enteng untuk berbohong, dan melakukan pembelaan cukup hanya  menggunakan 3 pilihan kalimat saja yaitu, “Saya tidak tahu”, “Saya tidak ingat”, dan “Saya tidak kenal”. Ketiga kalimat ini senjata paling ampuh ketika berhadapan dengan aparat hukum. Ketiga kalimat ini paling laris manis bagi seorang terperiksa, tersangka, terdakwa dihadapan penegak hukum. Entah kalimat-kalimat itu murni lahir dari inisiatip terperiksa karena kebiasaan berbohong atau  diajarkan oleh orang lain, termasuk dari pengacara  jika kebetulan yang terperiksa  menggunakan jasa pengacara.

Kalimat-kalimat sandiwara dihadapan hukum itu, biasanya dipakai ketika terperiksa disuruh menceriterakan kejadian  peristiwa hukum yang menyeretnya. Atau untuk mengkonprontir adanya tanda tangan terperiksa di kwitansi fiktif, didokum palsu, ataukah di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ataukah untuk mejawab pertanyaan yang berhubungan dengan orang-orang yang  sebelumnya  bekerja sama dalam melakukan kejahatan, misalnya terperiksa mengatakan, saya tidak kenal dengan saksi, saya tidak kenal  direktur CV  A, atau kontraktor B, dst. Wallahu A’lam.

Penulis, Doktor Hukum UGM Yogyakarta dan dosen Ilmu Hukum STAIN Wtp





Perda Pelibatan Masyarakat Dalam Pembuatan Perda, Perlukah ?

23 06 2012

 Perda Pelibatan  Masyarakat Dalam Pembuatan Perda, Perlukah ?

 

Dr. A. Nuzul                       

 

Beberapa waktu lalu penulis pernah diundang sebagai salah  seorang stake holder sekaligus peserta diskusi yang diselenggarakan KOPEL (Komite Pemantau Legislatif) Sulawesi pada  Focus Group Discussion (FGD)  yang bertajuk “Program Penguatan Parlemen dan Pemberdayaan Institusi Lokal di Sulawesi Selatan”, secara bergilir dilaksanakan di delapan kabupaten/kota se Sulawesi Selatan termasuk Kab. Bone, bekerjasama dengan  Partnership For Governance Reform in Indonesia dan Uni Eropah (UE).  Pada FGD tersebut muncul wacana perlunya merancang peraturan daerah (perda) tentang pelibatan  masyarakat secara langsung dalam pengambilan dan penentuan  kebijakan (keputusan) publik serta pembuatan perda,  sehingga   berbagai permasalahan urgen di daerah bisa teratasi secara bersama dengan baik.  Ide ini  juga mengemuka waktu itu seiring semakin menurunnya kepercayaan rakyat terhadap wakilnya karena berbagai sebab dan alasan.

 Juga besok,  Selasa, 19 Juni 2012 saya diundang dalam  Pelatihan Advokasi Se Kab. Bone sebagai nara sumber, panitianya  Komisariat IMM STIKIP Muhammadiyah Bone dengan tema,  Strategi Pengawasan Kebijakan Publik. Kedua tema di atas  sama-sama melihat pentingnya kebijakan publik di satu sisis terus berjalan dan di sisi yang satunya lagi masyarakat dapat terlibat dalam merumuskannya kebijakan publik dan pembuatan perda.

Belakangan ini, kebijakan publik seringkali tidak menguntungkan rakyat, bahkan   hampir selalu ada konfigurasi permainan politik antara kepentingan eksekutif dengan kepentingan legislatif yang tidak menguntungkan rakyat secara ekonomi, hukum,  sosial,  demokrasi dan politik.     

Sejatinya yang mengawal kebijakan publik secara kelembagaan ada  ditangan  anggota dewan, tetapi kenyataannya   sulit menyerahkan sepenuhnya kepada dewan untuk urusan masyarakat. Fenemone yang ada, anggota dewan terlalu sering mengabaikan tanggung jawab itu, terutama ketika anggota dewan yang partainya sedang berkuasa malah menjadi bamper penguasa  dan  menjadi lawan dari rakyat pada hal dia ada karena rakyat. Belum lagi dewan selalu disorot karena beberapa oknum  terlilit kasus hukum dan susila; anggota dewan jarang masuk kantor dan mengikuti sidang/rapat,  di samping karena tak berdaya mengahadpi eksekutif (pimpinan eksekutif) itu sendiri.  Eksekutif tak jarang berhasil menyumbat mulut vokalnya anggota legislatif dengan  uang dan fasilitas lainnya. Di beberapa daerah,  anggota dewan sering keciprat  bagi-bagi proyek, fasilitas dan  sampai naik umrah dari biaya pemerintah daerah sebagai barteran dalam meloloskan kebijakannya.   

Legislatif dan eksekutif  daerah adalah penyelenggara pemerintahan di daerah, kedudukannya sama, dan masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab yang melekat,  serta tidak bisa saling menjatuhkan. Eksekutif (gub/bupati/walikota) tidak bisa memecat anggota dewan, dan begitu sebaliknya legislatif tidak bisa menurunkan gub/bupati/walikota.  Kedua lembaga pemerintahan daerah ini,  di masa otonomi daerah seperti sekarang ini sama-sama berasal dari rakyat, di lahirkan dari rahim rakyat, dipilih secara langsung oleh rakyat  melalui pemilihan legislatif dan pemilukada. Akan tetapi nampaknya ke dua lembaga ini sampai  saat ini masih sering  diragukan keseriusan dan perjuangannya  untuk rakyat.

Keseriusan  anggota dewan legislatif daerah dalam perjuangkan kepentingan rakyat untuk menegakkan hak-hak, keadilan dan kemakmuran bersama bagi rakyat daerah sejak bergulirnya otonomi daerah dari tahun 1998 tampak belum memadai, masih sebatas lip service,  pada hal  hak-hak rakyat  sering kali dirampas tanpa pembelaan dari dewan. Kalau pun ada diantara anggota dewan yang perjuangkan nasib rakyat itu hanyalah segilintir saja secara orang perseorangan.  Pada hal yang dinginkan  oleh rakyat, harusnya secara institusi lembaga legislatif berani memasang dada di depan eksekutif jika berani merugikan rakyat dalam setiap kebijakan publik.

Seorang anggota dewan tergolong cerdas dan berkarakter, jika nyata keberpihakannya dalam  mewujudkan kepentingan masyarakat banyak, dan  berani membuka ruang dialog dengan pemilihnya. Dan yang paling  pokok adalah, membuka  ruang aksebilitas yang seluas-luasnya  pada proses penyiapan atau pembahasan   ranperda melalui berbagai macam cara, seperti konsultasi publik, mendorong prakarsa masyarakat secara langsung dan sebagainya.  Jika anggota dewan tak mampu menunjukkan perhatiannya kepada kepentingan masyarakat maka  akan mudah bagi masyarakat menarik mandatnya dengan  cara tidak memilih kembali dalam  pemilu legislatif akan datang.   

Memang faktanya, sejumlah DPRD) Kab/Kota telah menghasilkan beberapa Peraturan Daerah (Ranperda) yang sifatnya partisipatif (perda partisipatif) sebagai peraturan Daerah (PERDA), seperti Perda Pelarangan Minuman Keras, Perda Zakat, Sadaqah Dan infaq, Perda busana Muslim, dan sebagainya. Perda-perda semacam ini, masyarakat menyambutnya dengan baik sepanjang subtansi, dan sistem pengaturannya  tidak bertentangan dengan hukum, termasuk hukum agama  karena ia merupakan suatu terobosan baru yang sebelumnya tidak pernah kita dapatkan,

Perda tentang pelibatan masyarakat dalam pembuatan perda adalah konsekwensi dari terbukanya kran demokrasi, dan kecerdasan masyarakat itu sendiri sudah mulai nampak, sehingga sudah semestinya dilibatkan secara langsung dalam setiap pengambilan keputusan dan pembuatan regulasi, seperti perda. Masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat, para stake holder, mahasiswa dan akademisi saatnya  dilibatkan secara langsung  dalam membicarakan kepentingan publik, dan setiap perancangan dan pembuatan perda. Keharusan melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap pengambilan keputusan publik, termasuk perancangan dan pembuatan perda  adalah amanah undang-undang.  Dasar hukumnya sangat jelas, yakni  Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara hirarkis menurut UU ini, perda merupakan sumber tertib hukum (Pasal 7 ayat [1], menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat.

Pada Bab X, Pasal 53 UU no. 10 tahun 2004 disebutkan,  “masyarakat berhak memberikan secara lisan atau tertulis  dalam rangka  penyiapan atau pembahasann rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah”.  Hal yang sama disebutkan pula pada Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah bahwa, “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Jadi tinggal bagaiman cara  agar tetap tertata  dan tidak kebablasan, rambu-rambunya dirumuskan secara baik agar  hasil partisipasi masyarakat secara langsung ini bisa efektif dan maksimal.

Muatan materi perda pelibatan masyarakat  pada pembuatan perda,  mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan pelibatan masayarakat; bentuk dan cara pelibatannya; bagaimana mekanismenya; tata tertibnya; tujuan dan harapan;  kapan dan saat mana waktunya (pada tahapan mana) masyarakat mulai terlibat pada  perancangan dan pembuatan Perda; siapa/golongan masayarakat mana yang memenuhi syarat untuk ikut berpartisipasi seacara langsung dalam perancangan dan pembuatan perda dll.

Perda pelibatan masyarakat pada pembuatan perda merupakan wujud kecerdasan dalam berdemokrasi, karena dengan kehadiran perda seperti itu,  masyarakat turut secara sadar dan  bertanggung jawab dalam mengamankan dan melaksnakan setiap keputusan publik dari pemerintah dan dewan daerah. Ide ini bukan sesuatu yang mustahil dapat terwujud jika political will  dari dewan  dan pemerintah daerah   sudah benar-benar telah berpihak pada kepentingan rakyat.  Wallahu A’lam.

Penulis adalah Doktor Hukum UGM Yogyakarta, dan dosen Ilmu Hukum STAIN Watampone

 





Katakan tidak (pada hal) korupsi

23 06 2012

Korupsi, Dan Perilaku Petualangan Hukum

 

Dr. A. Nuzul

 

Korupsi semakin marak, dari Sabang hingga Merauke, dari pusat pemerintahan hingga daerah, diikuti dengan  berbagai modus operandi yang semakin canggih. Pelakunya mulai dari eksekutif hingga  legislatif berlanjut ke yudikatif, kepolisian, kejaksaan hingga di perguruan tinggi, dll. Korupsi ditubuh anggota eksekutif punya hubungan dengan korupsi ditubuh anggota legislatif bahkan berakhir di tubuh anggota yudikatif dan seterusnya. Pendeknya, korupsi di pusat memiliki  perselingkuhan dengan korupsi di daerah, dan begitu pula sebaliknya, begitu pula korupsi di beberapa instansi memiliki hubungan dan akar yang kuat dengan jiwa petualangan pimpinan dan pengelola proyek, pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan kontraktor apalagi  mafia proyek.

Koruptor dan para petualangan hukum, hidup di sekitar kita, gentayangan ke sana kemari mencari pencitraan dalam kekuasaan dan pemerintahan. Mirip dengan korupsi dan petualangan hukum adalah perilaku amatiran hukum, sama-sma menjadi perusak  sistem moral, dan hukum. Orang-orang yang berperilaku demikian, bekerja berdasarkan  orientasi keuntungan materil semata dengan mengabaikan skill dan profesionalisme. Korupsi, amatiran dan petualangan ibaratnya virus-virus perusak sistem yang menggoroti (menginfeksi) program-program kerja negara untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi orang-perorangan atau kelompok. Sebagai kelompok yang bersekonkol dengan petualangan, dan amatiran maka koruptor  adalah mereka yang bekerja dengan cara mengacak-acak keuangan negara, sebab yang  menjadi target mereka adalah uang dan bagaimana mengelabui orang.

Sudah sepatutnya perilaku amatiran, petualangan serta korupsi  tidak berkembang di inegeri ini, apalagi sampai melibatkan oknum di lembaga pemerintah, tak terkecuali institusi penegak hukum. Pada hal seharusnya perilaku  dan cara bekerja kita se arah dengan  kepentingan dan kebutuhan negara dan masyarakat, karena negara dan masyarakat selalu berjalan di atas cita-cita untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan, termasuk kemakmuran sosial dan keadilan hukum. Karena dengan cara itu akan memberi arah pada  kebenaran/keadilan secara substansial pada pelaksanaan hukum. Sudah saatnya  pelaksanaan pembangunan memberi manfaat sebesar-besarnya kepada jumlah yang sebanyak-banyaknya orang atau masyarakat (the greatest good of the greatest  number) secara benar. Dan dalam waktu bersamaan  saatnya pulalah masyarakat dilindungi dari praktik korupsi,  dan petualangan hukum.

Dari sisi penegakan hukum, faktanya ditemukan cara penegakan hukum secara  benar,  dan yang tidak benar. Berhukum secara benar berarti mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang secara substansial melahirkan keadilan, sedangkan berhukum dengan cara tidak benar adalah berhukum dengan memutarbalikkan prinsip-prinsip kebenaran hukum, mengabaikan nilai keadilan. Sekadar mengungkapkan contoh dua cara berhukum seperti di atas,  adalah  penuturan  Prof. Muchsan, Guru Besar Emiritus FH UGM Yogyakarta yang penulis sering  dengar langsung  semasa kuliah di UGM (S2 dan S3).  Prof. Muchsan,  sang profesor yang banyak guyonan itu, selalu saja berpesan kepada promovendusnya bahwa, “jadilah saudara sebagai ahli hukum yang berperumpamaan kereta api berjalan diatas rel, dan janganlah saudara menjadi ahli hukum berperumpamaan bus malam yang selalu mencari jalanan pintas (potong kompas) untuk menghindari buruan petugas”.

Penegakan  hukum yang diberi perumpamaan “kereta api”  berjalan di atas rel, akan menarik gerbon yang di dalamnya berisi ratusan penumpang. Gerbon yang berjalan di atas rel, akan membantu membawa banyak orang sampai  pada tujuannya. Gerbon yang bias diumpamankan dengan lembaga penegak hukum, melaksanakan ketentuan hukum secara substansial adil dan sesuai  koridor hukum (berjalan di atas rel). Penegak hukum yang berjalan di atas rel, memberi kewibawaan (wisdom) terhadap hukum dan  penegak hukum itu sendiri, akan menjadi contoh teladan bagi masyarakat.

Jika hukum berjalan sesuai kaidah dan normanya, juga menjadi dasar penjatuhan  hukuman kepada penjahat yang setimpal dengan kejahatan yang diperbuatnya.  Sekali pun dunia akan kiamat besok,  penjahat (misalnya koruptor) terakhirpun hari ini tetap harus diproses hukum dan dihukum secara setimpal dengan perbuatannya. Pada penegakan hukum yang baika berlaku prinsip lex dura sed tamen scripta, artinya hukum itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya. Lebih lanjut dipahami prinsip hukum ini bahwa, hukuman harus dijatuhkan kepada siapapun yang melanggar hukum secara adil dan tanpa pandang bulu. Prinsip hukum dari barat ini, tidak bertentangan dengan ketegasan Muhammad Rasul Allah ketika mengatakan, “,…sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka  tetap  akan ku potong tangannya…” (al-hadis).  

Membantu sekuat tenaga dan kepada sebanyak-banyaknya orang, adalah perbuatan terpuji,  namun harusnya dilakukan dengan cara-cara yang sepatutnya menurut hukum.  Seperti halnya kereta api menarik banyak gerbong, yang di dalamnya ratusan bahkan ribuan orang menjadi penumpangnya, tapi  kereta  api tetap harus  berjalan di atas relnya. Kereta api adalah satu jenis   kendaraan yang selalu di atas relnya, dan hampir tidak pernah mengalami keterlambatan sampai di stasiun tujuan. Kereta api harus berjalan pada jalur dan arah tujuannya, karena tidak ingin gerbong kendaraan yang ditariknya terjungkal ke luar rel sehingga mengakibatkan penumpang  menjadi korban atau binasa.

Kemudian jika hukum atau penegak hukum yang diberi perumpamaan sebagai “sopir bus malam” maka dia berperumpamaan  negatif, karena sopir bus malam biasanya banyak jalanan alternatifnya dan biasanya si sopir lebih suka menempuh jalan pintas untuk sampai pada tujuan meskipun ada rambu-rambu lalu lintas yang melarang melewati arah jalanan tersebut. Sopir bus malam sangat mahir menghindari pos penjagaan polisi, terkesan tidak khawatir bila ditangkappetugas,  bila perlu traffic light (lampu jalan) diterobos dan main kucing-kucingan dengan aparat.

Baru-baru ini ada pernyataan mengejutkan dari salah seorang Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas bahwa, korupsi itu berlangsung dengan rapi, sistematis, dan melibatkan sebuah jaringan yang saling terhubung. Dan yang tak kalah menariknya katanya bahwa, sejumlah orang tersangka kasus korupsi yang diperiksa KPK justru bersikap tenang kendati penyidik telah mengantongi bukti keterlibatannya. Pelaku-pelaku korupsi sekarang itu smooth (lembut), cool (dingin), tenang dan kalau dalam bahasa agama saya itu disebut khusyu. Beberapa (tersangka) yang kami lihat ketika diperiksa di kantor melalui monitor, itu ada yang tenang saja. Ini aneh sekali, bisa tenang sekali” (Tribun Timur, 26 Mei 2012).

Pernyataan Busyro di atas itu, menarik diamati mengapa terjadi demikian, apa  penyababnya, dan bagaimana seharusnya demi mengurangi tindak korupsi. Karena ada kekhawatiran, jika sudah ada dibenak koruptor,  bahwa melakukan korupsi saat ini bukan lagi dipandang  sebagai perilaku amoral, penyakit sosial  yang harus dijauhi/dibasmi. Lebih  mengkhawatirkan lagi jika pelaku (koruptor) sudah berada pada sikap mengentengi hukuman yang selama ini dijatuhkan “terlalu sangat rendah” sekalipun koruptornya kelas kakap, maklum akal bulus yang mereka miliki lebih dominan. Karenanya KPK perlu hati-hati, jangan sampai gayanya yang smooth  dan cool itu bagian dari strategis petualangannya.

Ataukah jangan-jangan si koruptornya sudah  tahu “hukumannya” sebelum disidangkan kasusnya yang begitu rendah. Ataukah karena perlakuan istimewa saat  berada di bui KPK,  merasa diperlakukan sangat lembut seperti bukan penggarong uang negara (walaupun memang tetap harus berlaku asas praduga tak bersalah padanya); ataukah merasa  dihormati melebihi penghormatan yang mereka dapatkan ketika masih berada di luar bui KPK.

Belum lagi tempat tidurnya sekelas kamar hotel, sehingga yang mereka rasakan hanyalah pindah tempat tidur saja dari rumah tempat tinggalnya ke kamar tahanan KPK yang sama-sama empuk. Belum lagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya tetap selalu terkontrol, pokoknya pelayanan di dalam tahanan cukup istimewalah. Dengan demikian, apa yang dikemukkan Pak Busyro itu patut dievaluasi dan dicari solusinya, termasuk mengevaluasi hukuman yang begitu rendah karena dengan hukum yang rendah akan  sungguh sulit melahirkan efek jera terhadap yang bersangkutan dan pelaku lainnya.

Bukan apa-apa atas kekhwatiran di atas, oleh karena dari sekian jenis kejahatan yang tergolong tindak kejahatan luar biasa atau Extraordinary crime, seperti teroris, narkoba, makar pada NKRI,  maka pelaku korupsilah yang paling ringan hukumannya. Faktanya mana ada koruptor yang dihukum seumur hidup, apalagi hukuman mati, sebaliknya umumnya hukuman koruptor sangat rendah, jika dibandingkan dengan rusaknya nama baik Indonesia di dunia internasional gara-gara korupsi, hingga Indonesia menyandang  sebutan salah satu negara paling terkorup di dunia.  Wallahu a’lam.

Penulis adalh Doktor Hukum UGM Yogyakarta, dan dosen Ilmu Hukum STAIN Wtp.





KESADARAN HUKUM : Landasan Memperbaiki Sistem Hukum

25 02 2009

PAKAR hukum UGM Yogyakara, RM. Sudikno Mertokusumo (Artikel , 2008: 2) mengatakan bahwa kesadaran hukum menunjuk pada kategori hidup kejiwaan pada individu, sekaligus juga menunjuk pada kesamaan pandangan dalam lingkungan masyarakat tertentu tentang apa hukum itu, tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat dalam menegakkan hukum atau apa yang seyogyanya tidak kita lakukan untuk terhindar dari perbuatan melawan hukum. Problema dari kesadarn hukum sebagai landasan memperbaiki sistem hukum adalah, kesadaran hukum bukan merupakan pertimbangan rasional, atau produk pertimbangan menurut akal, namun berkembang dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti faktor agama, ekonomi, politik dan sebagainya, dan pandangan ini selalu berubah. Oleh karena itu kesadaran hukum merupakan suatu proses psikhis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin tidak timbul. Akan tetapi, tentang asas kesadaran hukum, ada pada setiap manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan. Begitu pentingnya kesadarn hukum di dalam memperbaiki sistem hukum, maka tak heran dari tokoh-tokoh mazhab sejarah seperti Krabbe dan Kranenburg bersikukuh mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan satu-satunya sumber hukum. Bahkan Paul Scholten sendiri yang melahirkan teorinya tentang kesadaran hukum disebut Rechtsgefuhl atau Rechtsbewustzijn dengan tegasnya menyatakan bahwa, kesadaran hukum adalah dasar sahnya hukum positif (hukum tertulis) karena tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum, karenanya kesadaran hukum adalah sumber dari semua hukum. Selengkapnya Paul Scholten mengatakan: Met den term rechtsbewustzijn meent men niet het rechtsoordeel over eenig concreet geval, doch het in ieder mensch levend bewustzijn van wat recht is of behoort te zijn, een bepaalde categorie van ons geestesleven, waardoor wij met onmiddellijke evidentie los van positieve instellingen scheiding maken tusschen recht en onrecht, gelijk we dat doen tusschen waar en onwaar, goed en kwaad, schoon en leelijk. (Pandangan Scholten di atas pada intinya menjelaskan kepada kita bahwa istilah kesadaran hukum, tidak dipandangnya sebagai penilaian hukum mengenai suatu kejadian konkrit, melainkan suatu kesadaran yang hidup pada manusia mengenai apa yang hukum, atau apa yang seharusnya hukum. Kesadaran hukum masuk kategori tertentu dari kehidupan kejiwaan kita, yang menyebabkan kita dengan evidensi melepaskan diri dari lembaga-lembaga hukum positif, dalam membedakan antara hukum dan bukan hukum, seperti kita membedakan antara benar dan tidak benar, baik dan buruk, cantik dan jelek). Di Indonesia masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang sangat penting di dalam pembangunan sistem dan politik hukum, dan kesadaran hukum merupakan salah satu asas dari pembangunan nasional. Dalam Program Pembangunan Nasional di Bidang HukumPROPENAS 2000-2004; RPJMN 2004-2009) menyebutkan bahwa: Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum. a. Kesadaran hukum masyarakat yang menurun ? Secara teori maupun kenyataan, yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat Indonesia secara kultural dan keagamaan adalah terdiri atas kelompok besar dan bersifat majemuk. Begitu pula fakta mengenai kebutuhannya, dan kepentingan manusia. Di dalam memenuhi kebutuhannya yang begitu banyak itu, senantiasa dalam ancaman dan boleh jadi menimbulkan gesekan yang tidak diharapkan. Karenanya yang sangat diperlukan adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum sejatinya adalah kesadaran akan hak dan kewajiban dari individu-individu, kesadaran akan tanggung jawab sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat. Fenomena kesadaran hukum di masyarakat kita, cenderung menurun untuk menghindari ungakapan semakin karuan. Menurunnya kesadaran hukum dari bangsa ini, menyemntuh semua elemen dan lapisan masyarakat, mulai dari hilir sampai hulu, alias dari rakyat jelata hingga penguasa, dari yang kaum terdidik hingga kaum putus sekolah. Betapa banyak dari kaum bangsa ini menggunakan cara kekerasan atau main hakim sendiri (eigin rechting) untuk memenuhi kepentinganya, entah itu pencurian, korupsi, pemerkosaan, selingkuh, pembunuhan dsb. Yang melakukannya itu, tak berbilang dari orang biasa, dan orang penting, bahkan untuk mencapai maksud jahatnya, menyewa orangpun tak masalah, jika ia orang berduit. Kini banyak produk hukum berupa undang-undang dan peraturan lainnya yang sudah ditetapkan, tapi tidak dijalankan dengan baik, bahkan belum dijalankan, atau paling tidak belum ada PPnya yang keluar, UUnya sudah diamandamen llagi. Akhir-akhir ini, yang fenomenal kasusnya adalah, pelanggaran atas UU paket politik. Contoh, caleg-caleg yang sudah jelas-jelas mendapat hukuman atau ancaman hukum 5 tahun keatas, masih saja mendaftar sebagai calon legislator, bahkan ngotot dan mengancam untuk diloloskan, karena jika tidak, akan menurunkan massa untuk mengacaaukan jalannya pemilu. Pada hal ia tahu bahwa peraturan tersebut dibuat oleh dewan, atau dibuat oleh institusi tempatnya kelak bekerja (UU. no. 10 tahun 2008). Pada hal tidakkah mereka sadar, dan tidakkah mereka membaca undang-undang tersebut sebelum mereka melamar jadi caleg. Belum lagi penyelenggara Pemilu, juga banyak dilanggar, seperti ketika sudah menjadi anggota BAWASLU (Panwas), atau anggota KPU, maka pekerjaan-pekerjaan sebelumnya sudah harus ditinggalkan (nonaktif). UU no. 22 tahun 2007. Bahkan rekomendasi dari atasan pun (bagi mereka dari instansi Pemerintah, BUMN, BUMD) sudah dikeluarkan, tapi toch kesadaran hukumnya belum juga muncul, sehingga yang didapat dilapangan adalah rangkap jabatan, tentunya juga rangkap gaji. Jadi selain yang bersangkutan melanggar, juga atasan yang sudah mengeluarkan rekomendasi pun ikut melanggar hukum, lantaran membiarkan masalah ini berlangsung terus. Konsekwensi pelanggaran aturan di atas, adalah timbulnya resiko berupa pelanggaran hukum dan pembengkakan keuangan negara, karena dari tempat kerjanya semula gajinya pun berjalan, juga ditempat barunya juga dapat gaji baru. Oleh karena itu apa yang diharapkan dari adanya Pemilu yang banyak menelan biaya, waktu, tenaga, bahkan (mungkin) korban nyawa, bagi kemajuan demokrasi untuk bangsa, negara dan masyarakat; untuk perbaikan sendi-sendi hukum, dan kesejahteraan secara lahiriyah jikalau pelaksana dan out futnya (produknya: anggota DPR/DPRD, DPD; Presiden dan Wakil Presiden), tidak menuntaskan masalah dalam dirinya sendiri b. Bagaimana Membangun Kesadaran hukum yang baik ? Membangun sistem hukum adalah penting, tapi membangun kesadaran hukum masyarakat adalah lebih penting, karena kesadaran hukum menyangkut pemahaman, penerapan dan pelaksanaan hukum. Sedangkan membangun sistem hukum terkait dengan tiga hal, yakni struktur hukum; substansi hukum dan budaya hukum. Tiga unsur dari sistem hukum ini diteorikan Lawrence M. Friedman sebagai Three Elements of Legal System. Struktur hukum menurut Friedman, adalah rangkanya atau kerangka, dan sebagai bagian-bagian dari hukum yang tetap senantiasa bertahan, atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum, seperti Lembaga Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian. Jumlah Hakim Agung, dan umur seorang Hakim Agung misalnya 70 tahun. Subtansi atau materi hukum, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Subtansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluargkan, aturan baru yang mereka susun. Subtansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya pada aturan yang ada dalam kiba hukum (law in books). Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Budaya hukum juga mencakup suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar dikeranjang, bukan seperti ikan hidup berenang di laut. Cara lain dalam mengambarkan 3 (tiga) unsur hukum itu oleh Friedman, adalah struktur hukum diibaratkan seperti mesin; subtansi hukum diibartakan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaiaman mesin tersebut digunakan. Dalam menjadikan kesadaran hukum sebagai landasan dalam memperbaiki sistem hukum, Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1980) mengajukan 4 (empat) indikator, yaitu; kesadaran tentang ketentuan-ketentuan hukum; kesadaran tentang pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum; kesadaran akan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum; dan kesadaran pada penaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Mengenai (empat) indikator itu masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, dalam menuju adanya pengetahuan hukum, pemahaman hukum; sikap dan pola prilaku/penerapan hukum. yang bukan saja menjadi milik bagi sarjana hukum, atau penegak hukum, tetapi milik semua masyarakat, karena dimasyarakatlah hukum dilaksanakan. Untuk membangun sistem hukum yang lebih baik, bukan semata membangun ketiga unsur sistem hukum yang sudah dikemukakan di atas, bukan pula hanya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga membina kesadaran hukum masyarakat. Terkait dengan terkhir ini, RM. Sudikno Mertokusumo (2008:2-3) menawarkan 2 (dua) sikap penting untuk dipelihara, karena kedua hal itu berimplikasi positip terhadap cara berhukum seseorang sebagai akibat dari pembinaan kesadaran hukum, yaitu sikap tepo sliro dan kesadaran akan kewajiban hukum. Tepo sliro, berarti bahwa seseorang harus mengingat, memperhatikan, memperitungkan dan menghormati kepentingan orang lain, dan terutama tidak merugikan orang lain, karenanya penyalah gunaan hak atau abus de droit bertentangan dengan sikap tepo sliro. Adapaun kesadaran akan kewajiban hukum artinya tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum untuk taat terhadap ketentuan undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis., yang dalam bahasa reformasi hukum adalah menghargai dan memelihara kearifan lokal, dan sebaliknya tidak berkiblat pada hukum barat. Banyak nilai-nilai hukum lokal patut diangkat untuk membangun sistem hukum, selain tepo seliro, tetapi juga seperti siri napacce, sipakatau, sipakainge, sipakalebbi dsb. Nilai-nilai hukum ini diharapkan tetap menjadi kesadaran hukum masyarakat, karenanya menghargai kearifan lokal berarti menghargai kebudayaan bangsa yang majemuk ini, sedangkan kebudayaan yang majemuk itu merupakan suatu ”blueprint of behaviour” yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum. Wallahu A’lam. G. Kesadaran Hukum. 1. Pengertian Kesadaran Hukum. Berbicara masalah kesadaran hukum menurut Sunaryati Hartono (1991, 151) berarti berbicara dalam masalah budaya, khusunya pada nilai-nilai sosial dan budaya hukum bangsa. Menurut Paul Scholten dalam Sudikno Mertokusumo (http://sudiknoartikel.blogspot.com, 2008:1) bahwa kesadaran hukum adalah: Kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Selanjutnya Paul Scholten (1934: 166) mengungkapkan sebagai berikut: Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Bukankah hukum itu merupakan kaidah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia?. Oleh karena itu menurut Sudikno Mertokusumo (http://sudiknoartikel.blogspot.com, 2008:2) kesadaran hukum adalah: Kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap tepo sliro atau toleransi. Juga pendapat Soekanto dan Mustafa Abdullah, (1980: 210) bahwa,. Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan/atau hukum yang tidak baik. Penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum tadi adil atau tidak adil, oleh karena keadilan yang diharapkan oleh warga masyarakat. Permasalahan kesadaran hukum timbul di dalam kerangka mencari dasar sahnya hukum yang merupakan konsekwensi dari masalah yang timbul di dalam penerapan tata hukum atau hukum positif. Dengan demikian, berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa kesadaran hukum merupakan suatu kategori penilaian, berdasarkan kenyataan tertentu yang sesungguhnya hidup dalam kejiwaan manusia yang menyebabkan manusia dapat memisahkan antara hukum (kebenaran) dan yang bukan hukum (kebatilan), jadi tidak ubahnya mana yang benar dan yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang buruk. 2. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Dalam berbagai TAP MPR (PROPENAS 2000-2004; RPJMN 2004-2009) disebutkan bahwa, pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo (http://sudiknoartikel.blogspot.com, 2008:2) bahwa, berbicara tentang peningkatan kesadaran hukum masyarakat, maka akan timbul pertanyaan, apakah kesadaran hukum masyarakat sudah sedemikian merosotnya, sehingga perlu ditingkatkan dan bagaimana cara meningkatkannya?. Karena jumlah manusia itu banyak, maka kepentingannyapun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis. Oleh karenanya dibutuhkan peningkatan kesadarn hukum masyarakat, agar kehidupan lebih terjamin dari rasa aman dan tenang. Sehubungan dengan di atas, Sudikno Mertokusumo (http://sudiknoartikel.blogspot.com, 2008:2) berpendapat: Bahwa Kepentingan-kepentingan manusia itu selalu diancam oleh segala macam bahaya berupa pencurian terhadap harta kekayaannya, pencemaran terhadap nama baiknya, pembunuhan dan sebagainya. Maka oleh karena itulah manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Salah satu perlindungan kepentingan itu adalah hukum. Dikatakan salah satu oleh karena disamping hukum masih ada perlindungan kepentingan lain berupa kaedah kepercayaan, kaedah kesusilaan dan kaedah kesopanan. Dalam melindungi kepentingannya masing-masing, maka manusia di dalam masyarakat harus mengingat, memperhitungkan, menjaga dan menghormati kepentingan manusia lain, jangan sampai terjadi pertentangan atau konflik yang merugikan orang lain. Tidak boleh kiranya dalam melindungi kepentingannya sendiri, atau dalam melaksanakan haknya, berbuat semaunya, sehingga merugikan kepentingan manusia lain (eigenrichtig). Bagi masyarakat yang sedang berkembang, termasuk masyarakat Indonesia, bahwa masalah kesadaran hukum kian bertambah rumitnya, oleh karena berbagai faktor yaitu; bahwa masyarakatnya sedang mengalami masa transisi di mana sistem norma-norma yang lama ingin ditinggalkna, akan tetapi sistem norma-norma yang baru belum terbentuk secara mantap (Soekanto dan Mustafa Abdullah (1980: 208). Bahkan kesadaran akan kewajiban hukum ini sering timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata. Kalau suatu peristiwa terjadi secara terulang dengan teratur atau ajeg, maka lama-lama akan timbul pandangan atau anggapan bahwa memang demikianlah seharusnya atau seyogyanya dan hal ini akan menimbulkan pandangan atau kesadaran bahwa demikianlah hukumnya atau bahwa hal itu merupakan kewajiban hukum. Suatu peristiwa yang terjadi berturut-turut secara ajeg dan oleh karena itu lalu biasa dilakuan dan disebut kebiasaan, lama-ama akan mempunyai kekuatan mengikat (die normatieve Kraft des Faktischen). Penekanan mengenai pentingnya memupuk dua hal di atas, oleh Sudikno Mertokusumo (http://sudiknoartikel.blogspot.com, 2008:5-6) mengatakan sebagai berikut: Kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan.. Dengan demikian maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif dan efisien ialah dengan pendidikan. Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang ”einmalig” atau insidentil sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinyu dan intensif dan terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum ini akan memakan waktu yang lama. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat kita lihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 18 atau 19 tahun lagi. Ini bukan suatu hal yang harus kita hadapi dengan pesimisme, tetapi harus kita sambut dengan tekad yang bulat untuk mensukseskannya. Dengan pendidikan sasarannya akan lebih kena secara intensif daripada cara lain yang bersifat drastis. Pendidikan yang dimaksud di sini bukan semata-mata pendidikan formal disekolah-sekolah dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, tetapi juga pendidikan non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas. Yang harus ditanamkan baik dalam pendidikan formal maupun non formal ialah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi masyarakat Indonesia yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus tahu tentang undang-undang yang berlaku di negara kita. Tidak tahu undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf (ignorantia legis excusat neminem). Asas ini yang lebih dikenal dengan kata-kata bahasa Belanda dengan ”iedereen wordt geacht de wet te kennen” berlaku di Indonesia harus ditanamkan dalam pendidikan tentang kesadaran hukum. Ini tidak hanya berarti mengenal undang-undang saja, tetapi mentaatinya, melaksanakannya, menegakkannya, dan mempertahankannya. Lebih lanjut ini berarti menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum serta kewajiban hukum, tidak boleh berbuat merugikan orang lain dan harus bertindak berhati-hati di dalam masyarakat terhadap orang lain. Suatu pengertian yang pada hakekatnya sangat sederhana, tidak ”bombastis”, mudah dipahami dan diterima setiap orang. Sesuatu yang mudah dipahami dan diterima pada umumnya mudah pula untuk menyadarkan dan mengamalkannya. Tawaran selanjutnya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah pengejawantahan rasa keadilan dalam masyarakat, sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto (1980: 210) yang mengatakan bahwa, rasa kadilan merupakan asas dari kesadarn hukum, dan setiap manusia memiliki kesadaran hukum oleh karena dalam diri setiap manusia mempunyai rasa keadilan. Lanjut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1980: 211) mengatakan: Penilaian tentang adil tidaknya suatu hukum positif (tertulis) senantiasa tergantung pada taraf persesuaian antara rasa keadilan pembentuk hukum dengan rasa keadilan warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya diatur oleh hukum tadi. Namun demikian, bagaiaman pun juga di lain segi sebagai fakta, bahwa pembaruan hukum selalu terjadi disetiap masyarakat, baik dalam masyarakat yang terbilang maju (modern) maupun pada masyarakat yang tergolong masih terkebelakang. Dengan demikian dalam upaya pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral diperlukan sebagai manisfestasi dari kesadaran hukum masyarakat yang menghendaki perlunya pembinaan di bidang hukum ini agar dapat terwujud keadilan. Di dalam kenyataannya bahwa pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral dengan fokus pada relevansi beberapa asas dari hukum kewarisan menurut KUHPerdata, menurut hukum Islam dan menurut hukum Adat yang merupakan hukum positif, bukan saja terpaut pada faktor kesadaran hukum, tetapi juga faktor agama, adat dan kepercayaan serta sifat kekerabatan masyarakat yang turut menentukan perlu dan tidaknya diadakan pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral. Dengan demikian, pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral agar sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, maka berbagai faktor di atas menjadi bagian yang sepatutnya diintegrasikan dalam perumusan peraturan hukumnya. 3. Kesadaran Hukum Sebagai Landasan Memperbaiki Sistem Hukum. Dengan demikian, di dalam rangka menjadikan kesadaran hukum sebagai landasan memperbaiki sistem hukum, maka menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1980: 216-219) diperlukan 4 (empat) faktor sebagai berikut: 1. Pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan hukum, artinya secara tradisional ada suatu peraturan-peratura yang say secara legislative, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Setidak-tidaknya menjadi suatu asumsi umum bagi para pembentuk hukum. 2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, artinya pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum tertentu berarti bahwa mereka mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya adanaya suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentua-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa pada pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, memiliki tingkatan kesadaran hukum lebih tinggi dibandingkan dari sekadar pengetahuan belaka. 3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, artinya bahwa ketentuan-ketentuan hukum berlaku karena dihargai oleh masyarakat. Suatu ketentuan-ketentuan hukum dihargai atau tidak dihargai karena disebabkan dengan beberpa hal, yaitu: a) Ketentuan-ketentuan hukum tertulis tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan masyarakat yang terjadi. b) Hukum tidak sesuai dengan sistem nilai yang berlaku. c) Khususnya mengenai hukum baru, dapat timbul perbedaan oleh karena hukum tadi berhasil mengubah pendapat umum masyarakat. d) Adanya perbedaan-perbedaan antara apa yang dikehendaki dari hukum dengan apa yang dikehendaki masyarakat umum. 4. Penaatan/kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, artinya bahwa dengan diumumkannya suatu ketentuan hukum, dengan sendirinya masyarakat akan mengetahuinya dan selanjutnya mematuhinya. Kesadaran hukum sebagai landasan di dalam memperbaiki sistem hukum, yang terpenting pula adalah kesesuaian antara nilai-nilai yang ada pada diri seseorang dan masyarakat dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga pada gilirannya peraturan hukum yang berlaku tersebut memiliki kedaulatan. Seperti dikatakan Lili Rasyidi (1990, 59) bahwa, “kalau ada peraturan hukum berlaku secara efektif berarti peraturan hukum tersebut sesuai dengan nilai bathin yang terdapat dalam diri individu-masyarakat yang terjelma dalam peraturan hukumnya”. Jadi suatu peraturan hukum dapat “tegak dan dipatuhi anggota masyarakat, karena didasari atas faktor kesadaran hukum, selain faktor-faktor karena takut kena sanksi apabila melanggar peraturan hukum; atau karena faktor kepentingannya merasa dijamin oleh peraturan hukum tersebut” (Manan, 2005, 90). Berdasarkan dengan berbagai pendapat yang dikemukakan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum tercermin pada sikap bathin manusia dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dengan demikian faktor kesadaran hukum menjadi faktor utama dalam menunjuk keberhasilan penegakan hukum dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan menjadi landasan dalam memperbaiki sistem hukum, sebab tanpa kesadaran hukum amatlah sulit mencapai apa yang dinamakan supremasi hukum. Diungkapkan Bagir Manan dalam Abdul Manan (2005, 91) bahwa, “faktor kesadaran hukum merupakan salah satu penyebab dapat tegaknya supremasi hukum, yang diwujudkan melalui tiga hal yakni kepastian hukum, kemanfaatn dan keadilan. Penganut mazhab sejarah juga telah menempatkan kesadaran hukum sebagai satu-satunya sumber hukum, sebagaimana diungkapkan Krabbe dalam Paul Scholten (1934: 166) bahwa “menurut ahli bahwa kesadaran hukum adalah sumber dari semua hukum”. Pandangan mazhab sejarah ini di ilhami dari pendapat von Savigni yang mengatakan: Das Recht wird nicht gemacht, est und wird mit dem volke, artinya hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (Rasyidi, 2004: 65). b) Teori Lawrence M. Friedman. Landasan teoritik dari Friedman ini, digunakan sebagai Middle Range Theory, yang berkaitan dengan variabel hukum kewarisan sebagai sistem hukum atau sub sistem hukum dari sistem hukum yang berlaku positip di tanah air kita. Friedman (2001: 7-8) Penggunaan teori Friedman dalam penulisan ini, adalah sebagai alat atau penuntun dalam menganalisis fungsi sistem hukum kewarisan sebagai kontrol sosial. Seperti dikatakan Friedman (2001: 11) bahwa: Sistem hukum sebagai bagian dari sistem sosial, menjadi kontrol sosial, sehingga semua sistem yang lain kurang lebih menjadi sekunder atau berada di bawah sistem hukum. Setiap masyarakat, atau setiap negara, mempunyai norma hukum, dan karenanya selalu saja ada pendapat mengenai hukum, namun demikian menurut Friedman (2001:8-9) bahwa “dengan itu, tidak berarti bahwa setiap orang dalam suatu komunitas memberikan pemikiran yang sama. Karena ada banyak sub-sub budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bahkan bukan hanya berbeda, tetapi juga terus mengalami perubahan. Namun ada bagian-bagian dari hukum, perubahannya terjadi dengan sangat cepat, dan ada pula perubahannya lambat, bahkan cenderung bertahan untuk tidak berubah. Bahwa bagian hukum yang cenderung bertahan atau tidak berubaha itulah struktur hukum” (Friedman (2001: 8). Agar pembaruan bidang hukum kewarisan berjalan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat sebagai yang dipersyaratkan dari sebuah pembaruan hukum, maka dalam upaya pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral, unsur subtansi atau materi serta budaya hukum hukum dari hukum kewarisan menjadi fokus analisis. Oleh karena itu subtansi hukum kewarisan yang diharpakan adalah subtansi hukum yang memiliki norma hukum berpijak pada perilaku yakni sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum kewarisan yang terus mengalami pertumbuhan dan kemajuan, seiring dengan pertumbuhan dan kemajuan masyarakatnya. Dengan demikian, subtansi hukum sebagai unsur dari sistem hukum menurut teori Friedman di atas, akan digunakan untuk menguraikan upaya pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral. Untuk struktur hukum dikesampingkan, mengingat bahwa struktur hukum (Friedman, 2001: 7) adalah kerangka atau rangkanya dari suatu kelembagaan hukum yang senantiasa bertahan atau tidak mengalami perubahan. Dengan demikian struktur hukum dimaksud tidak masuk dalam wilayah kajian dalam upaya pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral.





PERLUKAH MAHKAMAH KONSTITUSI DI DAERAH DAN BAGAIMANA KEWENANGANNYA?

31 01 2009

Mahkamah Konstitusi Dalam Catatan Sejarah
Salah satu produk penting  legislatif senayan belakangan ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sehingga kehadiran Mahkamah Konstitusi semakin mempertegas kembali jati diri negara Indonesia  sebagai negara hukum (Recht Staate).  Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu  lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia, mempunyai peranan penting  dalam usaha menegakkan hukum dan prinsip-prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Penegakan konstitusi merupakan amanat konstitusional dalam Undang-Undang Dasar  tahun 1945, karenanya  dalam menegakkannya diperlukan satu lembaga yang disebut Mahkamah Konstitusi. Dahlan Thaib mengatakan bahwa, dalam berbagai lieratur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang  ruang lingkup paham konstitusi yang bisa diperankan oleh Mahkamah Konstitusi menunjuk pada dimensi yang terdiri atas, yaitu:

1.  Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum.
2.  Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
3.  Peradilan yang bebas dan mandiriu.
4. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai  sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Ke empat prinsip atau ajaran di atas merupakan “maskot” bagi suatu pemerintahan yang konstitusional yang harus dimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan negara. Oleh karna itu peranan Mahkamah Konstitusi dalam menguji perundang-undangan, adalah suatu praktik konstitusional.

Subtansi penting perubahan UUD tahun 1945 adalah amanat tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfunsi menangani perkara-perkara tertentu dibidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Karenanya keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggara pemerintahan negara yang stabil, juga untuk koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan masal lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Catatan histories timbulnya lembaga Mahkamah Konstitusi, sebenarnya merupakan proses sejarah  panjang dan selalu saja menarik untuk dikaji. Karena keberadaannya  dari sisi fungsi dan kewenangannya, lembaga  ini  cukup signifikan memiliki kewenangan dalam percaturan politik ketatanegaraan setiap negara. Mahkamah Konstitusi di beberapa negara, paling tidak ditemukan 78 negara  sekarang ini telah memiliki  Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi Indonesia merupakan “varian baru” dari model-model Mahkamah Konstitusi yang ada dibeberapa negara tersebut.

Kalau Mahkamah Konstitusi yang ada di Amerika Serikat, dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung,  demikian juga dengan Venuzuela, di mana Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari Mahkamah Agung, atau istilah lainnya merupakan salah satu kamar dari Mahkamah Agung. Sedangkan  di negara Perancis Mahkamah Konstitusinya diberi nama  Dewan Konstitusi, sedangkan fungsii dan kewenangannya dalam konteks  judicial reviewi hanya terbatas pada undang-undang yang belum diundangkan secara resmi.  Sedangkan di Belgia sama dengan di Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi tersendiri atau terpisah dari  Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi di Indonesia
Keberadaan Mahkamah Konstitusi kita ini bila dikaji secara teoritik, secara jujur bisa dikatakan modelnya belum begitu mapan dan konsisten dengan aturan yang ada, atau paling tidak model ini belum begitu sepenuhnya sejalan dari kehendak pembentuk Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga yang diharapkan  berdiri sendiri dan terpisah dari Mahkamah Agung. Mengapa demikian ?. Bila memperhatikan dengan cermat  ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi kita  kedudukannya dapat diartikan terpisah dari Mahkamah Agung. Akan tetapi bila dikaitkan dengan  Pasal 24 ayat (2) UUD tahun 1945 hasil amandamen dan kemudian dihubungkan dengan  Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Ketentuan- Ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa, organisasi, administrasi keuangan badan-badan peradilan ada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, berarti termasuk Mahkamah Konstitusi (Pasal 11 UU No. 35 tahun 1999). Dengan demikian dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung menjadi bagian dari Mahkamah Agung. Ini mengandung konsekwensi, bahwa pesan Pasal 24 ayat (2) UUD tahun 1945 hasil  amandamen, lalu dihubungkan dengan  Undang-undang Nomor 35 tahun 1999, di mana  Mahkamah Konstitusi kita seolah-olah menjadi  bagian satu kamar dari Mahkamah Agung, berarti pula mengikuti varian dari Mahkamah Konstitusi Amerika Serikat dan Venuzuela. Berarti pula belum lahir konsistensi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, dan belum terpenuhinya harapan dari  yang melahirkan lembaga ini yang harus terpisah dan berdiri sendiri dari Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Tinggi Negara
Meskipun pada tulisan yang lalu dikatakan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi belum mapan dan belum konsistensi sejalan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD tahun 1945 hasil amandamen maupun dengan undang-undang yang mengaturnya, namun dari lain sisi, dipandang dari kemajuan ketatanegaraan kita, lahirnya Mahkamah Konstitusi menandai suatu era baru dan perkembangan cukup mendasar kalau tidak ingin dikatakan reformasi cukup tajam dalam ketatanegaraan bangsa Indonesia. Perkembangan yang cukup penting ini  terjadi tat kala di lakukan amandamen pada UUD tahun 1945, yakni tepatnya pada pasca amandamen ketiga UUD tahun 1945, para wakil rakyat kita di senayan telah melahirkan Lembaga Tinggi Negara  yang namanya  Mahkamah Konstitusi.

Secara signifikansi mahkamah peradilan  baru ini telah mengurangii kekuasaan penuh wakil rakyat dan eksekutif untuk melahirkan regulasii dalam  bentuk perundang-undangan. Karena secara  kewenangan Mahkamah Konstitusi berhak melakukan pengujian (judicial revieuw) atas  Undang-Undang terhadap UUD tahun 1945 yang dapat dikatakan selama ini (sebelum UUD tahun 1945 dilakukan amandamen) sesuatu kemustahilan (tabu) untuk dilakukan. Sehingga dewasa ini,  dapat dikatakan bahwa ditangan Mahkamah Konstitusi ini, sebuah undang-undang bukan hanya dimungkinikan dapat diamandamen, melainkan  memungkin untuk dihapus/dicabut. Termasuk lewat Mahkamah Konstitusi dapat ditentukan mengenai hidup matinya partaii politik;  menyelesaikan kewenangan antar lembaga negara;  kewenangan menyelasaikan sengketa/perselisihan hasil pemilu dan memungkinkan Presiden dan Wakil presiden  bisa ditetapkan untuk diberhentikan darii jabatannya berdasarkan usul dari DPR RI, dengan kata lain kewenangan dalam memutus upaya impeachment dari DPR  karena dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan.

Kewenangan yang signifikan dari Mahkamah Konstitusi kita dapat dilihat pada Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003. yaitu 1)  Unadng-Undang dapat dimohonkan untuk diuji ( Pasal 50) (Undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD tahun 1945); 2) Permohonan pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh beralkunay suatu undang-undang (dapat diajukan perorangan WNI; Badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara (Pasal 51); 3)  menyelasaikan perseteruan /sengketa antara lembaga negara, (Pasal 61); 4) Kewenangan dalam menangani pembubaran Parpol (Pasal 68);5) kewenangan dalam menangani  perselisihan hasil pemilihan umum (Pasal 74); 6)  Kewenangan dalam memutus  upaya impeachment dari DPR RI terhadap Presiden dan /atau Wakil Presiden atas adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan ( Pasal 80).

Jadi jelas di sini, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangqn yang sangat penting dan strategis dalam rangka untuk mengawal penyelengaraan pemerintahan dan politik serta menyelasaikannya atas terjadinya konflik-konflik konstitusional yang dimaksud. Karena itu Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusionalnya sudah sepatutnya mendapat pengawalan dan pemantauan dari seluruh elemen bangsa ini terutama darii masyarakat. Karena bila tidak, dikhawatirkan akan terjadi kontaminasi “kontra produktif” dari fungsinya sebagai lembaga tinggi negara dari pihak dan oknum tertentu. Dengan perkataan lain agar kewenangan yang strategis ini tidak mengalami intervensi dan pengaruh dari kekuatan-kekuatan lain di luar dari dirinya yang ingin mencari keuntungan untuk kepentingan golongan tertentu pula.

Mungkinkah Mahkamah Konstitusi terbentuk Di Daerah
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Uud tahun 1945 hasil amandamen. Dan Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip-prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Kini saatnya menjawab judul yang ditawarkan oleh penggagas yang menurut hemat penulis sekaligus sebagai keinginan penggagas  untuk menempatkan  Mahkamah Peradilan yang baru ini terjangkau sampai di daerah, atau konkretnya “perlukah Mahkamah Konstitusi di daerah”?

Sepintas pertanyaan ini amat berguna, jika ingin melihat keberadaan Mahkamah Konstitusi  dalam rangka menjaga terselenggaranya negara yang stabil, sekaligus menjadi koreksi atas pengalaman kehidupana ketatanegaraan yang masa lalu seperti yang penulis sudah singgung  di awal-awal tulisan. Akan tetapi dalam konteks ini, tidak harus didekati dengan pendekatan praktis seperti praktisnya pertanyaan di atas, melainkan harus diletakkan pada proporsional Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Tinggi negara yang meiliki fungsi dan kewenangan yang sangat tertentu dalam ketatanegaraan kita.

Di samping juga  bahwa Mahkamah Konstitusi dalam sejarah ketatanegaraan  negara-negara di dunia selalu saja menempatkan Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota negara, sepertii halnya lembaga-lembag tinggi negara lainnya. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi,  Kedudukan dan susunannya sudah sangat jelas, yaitu “ Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, selanjutnya disebutkan “Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota  Negara Republik Indonesia” (Pasal 2 dan 3 UU No. 24 tahun 2004).

Memperhatikan kembali kewenangan yang ada dimiliki Mahkamah Konstitusi sebagaiman yang sudah dikemukakan di atas, menunjukkan  posisi Mahkamah   Konstitusi sesuai pada tempatnya, sebagai lembaga tinggi negara oleh karena kasus yang ditanganinya, adalah kasus-kasus yang dampak politisnya dalam ketatanegaran kita cukup strategis. Artinya Mahkamah Konstitusi adalah  dibentuk dengan tujuan khusus dalam menangani  bidang-bidang ketatanegaraan dan politik tertentu yang terjadi di bangsa ini. Karena itu dikatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” dalam soall tertentu yang sudah digariskan secara tegas dalam undang-undang (sekarang menurut UU. No. 24 tahun 2004 Pasa l0).

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara penting tertentu, dan hakim mahkamah ini  secara limitatif hanya berjumlah 9 orang, (1 orang Ketua  merangkap anggota, seorang Wakill Ketua merangkap anggota dan selebihnya menjadi anggota hakim konstitus). Hakim-hakim dimaksud merupakan hakim pilihan yang ditetapkan berdasarkan dengan Keputusan Presiden. (Pasal 4 UU. No. 24 tahun 2004).

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara sangat tidak mungkin untuk keberadaannya di daerah, dan dengan berkedudukan di Ibu Kota Negara, tidak mengahalanginya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah menjadi kewenangannya yang justeru penerapannya berada di daerah-daerah, seperti Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review  atas suatu undang-undang yang diterapkan  diseluruh daerah di Indonesia; memutus pembubaran partai politik yang bukan hanya partai politik tersebut berada di pusat melainkan  ada di seluruh tingkatan sampai di ranting desa; memutus  perselisihan tentang hasill pemilihan umum yang sesungguhnya awal kejadiannya dimulai dari kesalahan di tingkat daerah pemilihan, dsb.

Penutup

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang kewenangannya menyelesaikan konflik konstitusional   sudah sangat jelas diatur dalam undang-undang, sudah sepatutnya dalam perjalanannya mendapat pengawalan dan pengawasan yang ekstra ketat dari segenap  komponen bangsa. Karenanya  dalam menjaga tidak terjadinya intervensi dan campur tangan pihak lain atas penyelenggaran kewenangannya, tidak perlu lagi diberi tugas tambahan, di luar yang sudah diatur dalam undang-undang. Yang saya maksudkan,adalah Mahkamah Konstitusi tidak perlu memberi fatwa atas sesuatu masalah yang diajukan oleh pihak tertentu karena di luar dari kewenangannya seperti selama ini terjadi. Apalagi  sebuah fatwa  pada prinsipnya tidak memiliki kekuatan mengikat, tidak sama dengan  putusan hakim konstitusi harus bersifat final dan mengikat. Selain dari itu untuk menjaga  wibawa (wisdom) lembaga ini   agar terhindar dari kepentingan golongan.Wallahu A’lam





MENGGAGAS HUKUM KEWARISAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF BILATERAL

15 01 2009

11_a_nuzul5

Abstrak
Hukum Kewarisan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralistis. Pluralistis, yaitu Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Islam, dan Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata. Pluralistis tidak lepas dari latar belakang kebhinekaan etnis atau suku, kekerabatan, agama, dan adat istiadat masing-masing penduduk.
Keinginan untuk membentuk Hukum Kewarisan Nasional dengan perspektif bilateral adalah dalam rangka kodifikasi dan unifikasi dibidang Hukum Kewarisan, sehingga hanya ada satu bentuk Hukum Kewarisan yang mengatur seluruh warga negara. Akan tetapi kodifikasi dan unifikasi ini tidak dimaksudkan untuk menghapus atau meniadakan perbedaan-perbedaan yang sifatnya prinsipil yang memang tidak mungkin untuk disatukan dari ketiga jenis sistem Hukum Kewarisan di atas, melainkan perbedaan-perbedaan yang ada itu tetap harus ada, dihargai, dan berlaku bagi masing-masing penganutnya namun di dalam wadah Hukum Kewarisan Nasional. karenanya  pola penyusunannya akan mengikuti pola penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci: Menggagas Hukum Kewarisan Nasional, dan Perspektif Bilateral

I
PENDAHULUAN
Garis Politik Hukum Nasional untuk dewasa ini  menghendaki terbentuknya kodifikasi dan unifikasi pada tiap-tiap bidang hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Kodifikasi adalah penggolongan jenis hukum tertentu berdasarkan asas-asas tertentu ke dalam buku undang-undang yang baku (Sudarsono, 1999: 222). Atau dalam kamus Black’s Law Dictonary (Bryan A. Garner, 1999: 252) menyebutkan bahwa kodifikasi meliputi:

  1. The process of compiling, arranging, and systematizing the laws  of a given jurisdiction, or of a discrete branch of the law, into an ordered code.
  2. The code that results from this process.

Adapun unifikasi adalah penyatuan atau penyeragaman jenis hukum tertentu, sehingga jenis hukum tertentu itu  berlaku untuk seluruh warga negara (Sudarsono, 1999: 528).  Unifikasi hukum  terkait dengan upaya pembentukan hukum pada  bidang hukum tertentu menjadi seragam, oleh karena itu unifikasi dapat dilakukan melalui  jalan kodifikasi dan  pembaharuan hukum.
Kodifikasi hukum dilakukan untuk memenuhi dan mencapai tujuan tertentu, (Soekanto, dan Mustafa Abdullah, 1980: 74), yaitu; pertama, untuk mencapai kesatuan dan keseseragaman hukum (rechseenheid); kedua, untuk mencapai kepastian hukum (rechszekerheid); dan yang ketiga, untuk penyederhanaan hukum (rechsvereenvoudiging).
Di dalam mengadakan kodifikasi hukum, maka ketiga dari tujuan minimal kodifikasi seperti dikemukakan di atas tidak berdiri sendiri, karena tujuan kodifikasi tidak akan mungkin tercapai, bila hanya satu atau dua tujuan yang dalam kenyataan benar-benar terwujud (Soekanto, dan Mustafa Abdullah, 1980: 74).
Dalam konteks kodifikasi Hukum Kewarisan, maka tujuan yang dimaksudkan (A. Nuzul, Tesis, 2001: 132) adalah, pertama,agar tercipta  keseragaman pedoman bagi masyarakat dalam waris mewaris; kedua, agar lahir nilai-nilai hukum Kewarisan sesuai yang diinginkan secara bersama dari kesadaran hukum masyarakat; dan ketiga, agar ada pedoman secara seragam sebagai rujukan bagi aparat penegak hukum (Hakim Peradilan) di Indonesia.
Keinginan untuk kodifikasi dan unifikasi pada  bidang Hukum Kewarisan adalah sesuai dengan amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara telah tertuang di dalam berbagai Ketetapan MPR (MPRS) misalnya pada TAP MPRS No. II/MPRS/1960, TAP No.IVMPR/1973, TAP MPR.No. IV/MPR/1978, TAP MPR. No. II/MPR/1983, dan TAP MPR. No. IV/MPR/1999). Misalnya di dalam TAP MPR. No. IV/MPR/1973 disebutkan bahwa:
Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan:

  1. Peningkatan dan penyempurnaan Pembinaan Hukum Nasional antara lain dengan mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang–bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
  2. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
  3. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.

Kemudian pokok-pokok kebijaksanaan dalam bidang pembinaan hukum selanjutnya dimuat dalam setiap rencana pembangunan nasional di bidang hukum tertentu beserta proyeknya.
Selanjutnya di dalam TAP MPRS. No. II/MPRS/1960 pada lampiran A  angka 402 huruf  C 2 dan 4 dalam nomor 38 disebutkan bahwa;   “Mengenai  penyempurnaan Undang-Undang Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat, dan lain-lainnya” (Panitia Pembina Djiwa Revolusi: Tudjuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi, Bagian Ringkasan TAP MPRS. No. II/MPRS/1960: 83). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan keluarnya TAP MPRS. No. II/MPRS/1960 ini merupakan  dasar hukum di dalam pembentukan Hukum Kewarisan Nasional, meskipun TAP MPRS ini sudah dicabut berdasarkan TAP MPRS no. XXXVIII/1968, akan tetapi secara substansi hukum dalam membentuk hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem  bilateral, semangat TAP MPRS no. II/MPRS/1960 di atas tetap relevan.
Disadari adanya, bahwa sampai saat ini Hukum Kewarisan yang berlaku bagi masyarakat Indonesia masih bersifat pluralistis, yaitu:

  1. Hukum Kewarisan yang terdapat dalam Hukum Adat dan berlaku bagi golongan Indonesia Asli (bumiputra).
  2. Hukum Kewarisan yang terdapat di dalam Hukum Islam dan berlaku bagi golongan Indonesia Asli yang bergama Islam dan golongan –golongan bangsa lain yang beragama Islam di luar dari golongan Indonesia asli yang bergama Islam.
  3. Hukum Kewarisan yang terdapat di dalam KUH Perdata dan berlaku bagi golongan  Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, orang-orang Timur Asing Tionghoa dan orang-orang Timur asing lainnya, serta orang-orang Indonesia asli yang melakukan penundukan diri pada Hukum Eropa.

Menyusun Hukum Kewarisan Nasional  untuk seluruh warga negara, memang terasa berat dan memerlukan waktu serta kehati-hatian, mengingat akan sifat pekanya bidang hukum ini karena erat hubungannya dengan faktor agama,  kepercayaan dan kebudayan masyarakat. Selain itu, agar tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat di mana nantinya bidang hukum ini berlaku. Lebih dari itu pula  sistem kekeluargaan yang berlaku bagi penduduk Indonesia Indonesia, tidak hanya bersifat bilateral atau parental melainkan terdapat juga sistem kekeluargaan yang bersifat patrilineal  dan matrilineal. Pada hal sistem kekeluargaan atau kekerabatan itu sendiri mempengaruhi sifat hukum kewarisan, sebagaimana  dikemukakan Hazairin (1982: 11) bahwa, sistem kekeluargaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat akan mencerminkan hukum kewarisan dan hukum perkawinannya.
Gambaran Hukum Kewarisan yang masih bersifat pluralistis itu, adalah sebagai akibat  dari keberanekaragaman hukum (hukum Adat, hukum Eropa, dan hukum Islam) yang berlaku bagi setiap penduduk (masyarakat) di Indonesia, di samping karena kebijakan politik Pemerintah Penjajah sejak lama pernah membagi-bagi penduduk Indonesia ke dalam berbagai golongan. Pada zaman Hindia Belanda, penduduk Indonesia (Hindia belanda) dibagi kepada 3 (tiga) golongan sesuai dengan Pasal 163 IS tahun 1925 yang mulai berlaku 1 Januari 1926 yaitu, golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumiputra (Soepomo, 1997: 25).
Akan tetapi pada saat ini penduduk Indonesia telah diatur berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan RI  Nomor 62 tahun 1958 jo UU.No. 3 tahun 1976; jo UU. RI no. 12 tahun 2006 yang pada intinya mengatur bahwa  penduduk Indonesia hanya dibedakan kepada; pertama, Warga negara  Indonesia  dan kedua, Orang Asing (penduduk yang bukan warga negara Indonesia).
Dengan  undang-undang tersebut berarti di Indonesia saat ini sudah tidak  ada lagi penggolongan warga negara seperti masa sebelum undang-undang tersebut dibentuk. Apalagi dengan adanya penegasan melalui Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966 menyangkut hal untuk tidak menggunakan penggolongan-penggolongan warga negara Indonesia, serta  Surat Edaran bersama Departemen Kehakiman RI dan Departemen Dalam Negeri No. Pemdes 51/1/3 J.A.2/2/5  tanggal 28 Januari 1967 perihal Perlaksanaan Keputusan Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966.
Dengan dihapuskan penggolongan warga negara Indonesia berdasarkan keturunan atau clas menjadi hanya hanya 1 (satu) golongan warga negara  yakni golongan warga negara Indonesia tanpa diembel-embeli, maka sudah pada tempatnya  berlaku pula hukum kodifikasi untuk  golongan warga negara tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya sampai saat ini cita-cita untuk membentuk Hukum Kewarisan Nasional belum juga terujud. Suasana pluralistis Hukum Kewarisan, kenyataannya masih tetap mewarnai sistem dan penerapan Hukum Kewarisan di Indonesia. Pada hal sebagai  negara  yang  telah  lama  merdeka  sudah   pada    tempatnya  apabila Hukum Kewarisan yang berlaku di dalam masyarakat berbentuk kodifikasi dan unifikasi. Karena dengan hukum kodifikasi dan unifikasi dapat menjadi sarana efektif di dalam mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, di samping untuk menciptakan kepastian dan ketertiban hukum di dalam masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip atau kaedah-kaedah agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat. Berdasarkan dengan hal-hal di atas, maka dalam tulisan ini diajukan permasalahan sebagai berikut: Apakah dimungkinkan terbentuknya suatu Hukum Kewarisan Nasional di dalam tatanan masyarakat Indonesia, mengingat pluralistis Hukum Kewarisan serta berbagai ragam sifat kekeluargaan atau kekerabatan masih saja berlaku ? Apakah Hukum Kewarisan Nasional yang akan dibentuk di kemudian hari itu memungkinkan bersifat  bilateral ?

II
SIFAT KEKERABATAN MASYARAKAT INDONESIA DAN KEADAAN HUKUM KEWARISANNYA.
A.  Keadaan Dan Perkembangan Hukum Kewarisan Adat
Dalam Hukum Kewarisan Adat sendiri terdapat  berbagai sistem yang sesungguhnya dipengaruhi oleh bentuk etnis diberbagai daerah lingkungan hukum adat. Seperti diketahui bahwa di Indonesia menurut Van Vollenhoven di dalam Bushar Muhammad (1981: 99) menyebutkan, “terdapat 19 (sembilan belas) lingkungan hukum adat (rechtskring)”. Dengan wilayah lingkungan hukum adat sebanyak itu sudah tentu sistem kekerabatnnya beraneka ragam pula keadaannya. Dengan sistem kekerabatan yang beragam itu, maka pengaruh selanjutnya adalah, terjadinya sistem Hukum Kewarisan yang berbeda-beda pula  bagi masing-masing golongan masyarakat adat. Karena itu,  G.H.S.L.Tobing (1989:27) berpendapat bahwa, “kalaupun dikatakan bahwa Hukum Kewarisan Adat bukan berarti bahwa hukum adat itu seragam atau sama untuk seluruh Indonesia, melainkan keadaannya adalah beragam walaupun juga terdapat persamaan yang luas”.
Ketentuan yang mengatur mengenai pewarisan menurut hukum adat mempunyai hubungan yang cukup erat dengan sifat kekeluargaan, termasuk juga di dalam menentukan jenis harta benda yang dapat diwariskan, sedangkan cara peralihannya dapat dipengaruhi oleh perbuatan atau keputusan (amanat) dari pewaris sebelum meninggal dunia, misalnya harta benda  untuk sementara waktu tetap dibiarkan dalam keadaan utuh (tidak dibagi-bagi atau dipisah-pisah) untuk masing-masing ahli waris, karena sesuai dengan keputusan (amanat) pewaris kepada seluruh ahli warisnya.
Menurut Wirjono Prodjodikoro (1983: 15-16) bahwa di antara orang-orang Indonesia asli ditemukan 3 (tiga) macam golongan kekeluargaan atau kekerabatan yaitu; pertama, golongan kekeluargaan yang bersifat Kebapakan (Patriachaat, Vaderrechtelijk); kedua,  golongan kekeluargaan yang bersifat keibuan (Matriachaat, Moderrechtelijk); ketiga, golongan kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan (Parental,Ouderrechtelijk).
Pada susunan kekeluargaan yang bersifat kebapakan (Patriachaat, Vaderrechtelijk) atau istilah Patrilineal (Tobing, 1989: 27) menganut paham bahwa hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris, oleh karena anak perempuan setelah ia kawin, keluar dari lingkungan keluarganya yang semula, yaitu lingkungan patrilinealnya yang semula (Tobing, 1989: 29). Jadi anak laki-laki di dalam sistem kekeluargaan kebapakan ini mendapat warisan dari bapak maupun ibunya. Kekelurgaan yang bersifat kebapakan ini terdapat di daerah Tanah Gayo, Alas, Batak, ambon, Irian, Timor, dan Bali (Prodjodikoro, 1983: 16).
Dalam susunan kekeluargaan yang bersifat keibuan (Matriachaat, Moderrechtelijk) atau istilah Matrilineal (Tobing, 1989: 27) yang menjadi ahli waris adalah semua anak dari  si isteri, dan si suami turut berdiam di rumah si isteri atau keluarganya. Si suami sendiri tidak masuk keluarga si isteri, dan si ayah pada hakekatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya (Prodjodikoro, 1983: 16). Anak-anak keturunannya hanya di anggap kepunyaan ibunya saja, bukan kepunyaan ayahnya. Jika si suami  meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya adalah saudara-saudara perempuannya beserta anak-anak mereka (Tobing, 1989: 30). Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini, di Indonesia hanya terdapat di Minangkabau (Prodjodikoro, 1983: 16).
Kemudian dalam susunan kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan (Parental ouderrechtelijk) yaitu, pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara suami dan isteri perihal kedudukannya dalam keluarga masing-masing. Si suami berbagai akibat dari perkawinan menjadi anggota keluarga si isteri, dan si isteri juga menjadi anggota keluarga si suami. Jadi masing-masing suami isteri, sebagai akibat suatu perkawinan, masing-masing mempunyai 2 (dua) kekelurgaan, sedangkan dalam kekeluargaan dari orang-orang tuanya mereka masing-masing juga mempunyai  2 (dua) kekeluargaan, yaitu dari ayahnya dan ibunya. Demikian juga seterusnya untuk anak-anak keturunannya tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, antara cucu laki-laki dan cucu perempuan (Prodjodikoro, 1983: 17). Juga pada susunan kekeluargaan ini dikenal pula adanya penggantian tempat (Plaatsvervulling) (Tobing, 1989: 30).
Sifat kekerabatan kebapak-ibuan atau parental  (bilateral) bagi masyarakat hukum Indonesia menurut Sudarsono  (1991: 174) adalah bahagian dari budaya hukum masyarakat Indonesia, karena sifat kekerabatan bilateral  inilah yang sangat dominan di seluruh Indonesia. Kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan ini adalah paling merata terdapat di Indonesia, yaitu, Di Jawa, Madura, Suimatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok (Prodjodikoro, 1983: 17).
Sistem Hukum Kewarisan Adat sendiri dikenal dengan 3 (tiga) macam sistem yaitu, Sistem Kewarisan Kolektif, Kewarisan Mayorat, dan Kewarisan Individual, sekalipun di antara ketiga sistem kewarisan tersbut dalam kenyataannya ada yang bersifat campuran (Hadikusuma, 1992: 212-213).
Sistem Kewarisan Kolektif yaitu, sistem kewarisan di mana para ahli waris tidak diperbolehkan memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan hanya diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya, (di ambon seperti tanah dati yang diurus oleh kepala dati, di Minagkabau dengan ganggam bauntut). Pada sistem Kewarisan Kolektif pada umumnya terdapat harta peninggalan harta  leluhur yang disebut dengan harta pusaka.
Sistem kewarisan mayorat yaitu, apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya (pria dan wanita) sampai mereka dapat berdiri sendiri, seperti; adat pepaduan di daerah Lampung di mana seluruh harta peninggalan jatuh pada anak tertua laki-laki yang disebut anak Punyimbang, dan hal sama juga terdapat di Irian Jaya (Papua) dengan anak mayorat laki-lakinya. Di daerah Semendo Sumatera Selatan harta peninggalan dikuasai oleh anak perempuan yang disebut dengan Tunggu Tubang (penunggu harta) yang didampingi oleh Payung jurai  sebagai mayorat wanita.
Pada sistem Kewarisan individual yaitu, apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perseorangan dengan hak milik. Sistem kewarisan  ini  berlaku dikalangan masyarakat yang parental,  juga dianut dalam Hukum Kewarisan Barat (KUH Perdata), dan Hukum Kewaraisan Islam.

B. Keadaan Dan Perkembangam Hukum Kewarisan  Islam
Sesungguhnya di dalam  Hukum kewarisan Islam pun, banyak pula ajaran yang ditemukan seperti ajaran kewarisan Islam menurut Ahlus Sunnah Waljamaah dan ajaran kewarisan menurut Syi’ah. Di dalam ajaran kewarisan menurut Ahlus Sunnah Waljama’ah sendiri terdapat 4 (empat) Mazhab atau aliran yaitu, Mazhab Syafii’, Mazhab Hanafi, Mazhab Hanbali, dan Mazhab Maliki. Untuk di Indonesia, Hukum Kewarisan Islam yang dianut adalah ajaran Hukum Kewarisan menurut  Ahlus Sunnah Waljama’ah,  dan dari ajaran Ahlus Sunnah Waljama’ah  ini pun yang paling dominan  dianut adalah ajaran kewarisan menurut Mazhab  Syafii’ (Ramulyo, 1994: 2).
Selain dari  Hukum Kewarisan ajaran Ahlus Sunnah Waljama’ah yang tergolong Pluralistis itu, dalam masyarakat Islam Indonesia sejak tahun  1950 (Ramulyo, 1994: 2), ternyata ajaran Hukum Kewarisan yang bercorak bilateral, yang diperkenalkan Hazairin cukup besar pula pengaruhnya. Ajaran Hukum Kewarisan Hazairin  (bilateral)  inilah  kenyataannya yang akan dikembangkan dalam menuju pembentukan Hukum Kewarisan Nasional. Untuk  sekarang ini telah ada 1 (satu) Kompilasi Hukum Kewarisan yang berlaku bagi kalangan interen umat Islam Indonesia  yaitu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan INPRES No. 1 tahun 1991 yang meliputi Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakapan, dan ternyata Hukum Kewarisan menurut KHI tersebut menganut sistem Hukum Kewarisan bilateral.

C. Keadaan Dan Perkembangan Hukum Kewarisan KUHPerdata
Kemudian pada bidang Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata, diatur  dalam Buku II Bab XII s d  Bab XVII dari Pasal 830 s d  Pasal 1130. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang di dalamnya meliputi Hukum Kewarisan, oleh Pemerintah Belanda dinyatakan   berlaku di Indonesia (Hindia Belanda saat itu)   sejak 1 Mei 1848 sesuai    pengumuman tanggal 30 April 1847  dengan Staatsblad (S) nomor 23, sedangkan di Negri Belanda  sendiri Burgerlijk Wetboek mulai berlaku sejak 1838.
Hukum Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia semula hanya berlaku bagi golongnan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan dengan asas konkordansi (Concordantie Beginsel) yang dinyatakan dalam Pasal 131 IS (Indische Staatsregeling) ayat (2) sub a (Safioedin, 1990: 3). Pada ketentuan pasal tersebut disebutkan bahwa terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya. Pada perkembangan berikutnya dengan melalui ketentuan Pasal 131 IS jo S. 1917 No.129 jo S. 1924 No.556, jo S. 1924 No. 556, dan jo S. 1925 No. 92  maka Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata tersebut berlaku juga bagi golongan:

  1. Orang-orang Timur Asing Tionghoa.
  2. Orang-orang Timur Asing bukan Tionghoa, namun hanya untuk      pewarisan berdasarkan testamen, sedangkan pewarisan berdasarkan Undang-Undang (ab-intestato) tidak berlaku.

Kemudian selanjutnya, dengan melalui Pasal 13 IS ayat (4), yang diperkuat dengan  S. 1917 no. 12  kemudian staatsblad ini diubah dengan S. 1926 no.360 yaitu, “Regeling of de vrijwillige onderwerping aan het Europesch privaatrecht” ternyata orang-orang bumiptra secara perseorangan dapat pula memberlakukan Huku.m Kewarisan menurut KUH Perdata dengan jalan menghapuskan berlakunya hukum adat terhadap dirinya sendiri dengan cara penundukan diri atas kemauannya  sendiri (Soepomo, 1997: 124; Safioedin, 1990: 9).
Pada hal apabila orang Indonesia asli melakukan penundukan diri secara sukarela pada KUH Perdata, dapat saja menimbulkan berbagai kesulitan. Kesulitan-kesulitan itu timbul sebagai akibat perbedaan sifat kekerabatan, nilai-nilai budaya dan kepercayaan orang Indonesia asli yang tercermin di dalam hukum adat dengan sistem kekerabatan yang diatur dalam KUH Perdata, terutama sekali bagi masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal.
Sebenarnya berlakunya ketentuan Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata bagi golongan Indonesia asli dengan penundukan diri atas kemauannya sendiri (S. 1917 No. 12 jo S. 1926 No. 360) merupakan suatu strategi dari politik Belanda yang berusaha untuk menjauhkan orang-orang Indonesia asli dari hukum adatnya, dan orang Indonesia asli yang beragama Islam dari hukum agamanya. Bahkan antara hukum adat dengan hukum Islam melalui politik hukumnya yang licik itu  di adu dengan melalui penerapan Theori Receptio, sehingga orang Indonesia asli yang bergama Islam tidak boleh menerapkan hukum agamanya, karena hukum Islam menurut teori tersebut  bukanlah hukum, dan hukum Islam baru dapat diakui sebagai hukum jika hukum Islam itu telah berubah menjadi hukum adat (Hazairin, 1968: 5). Maka tidak mengherankan, jika Theori Receptio ini oleh Hazairin (1968: 5) disebutnya  sebagai teori iblis.
Sekalipun sebagian besar wilayah di Indonesia, masyarakatnya menganut sistem kekeluargaan parental, seperti halnya kekerabatan masyarakat barat di dalam KUH Perdata yaitu, sistem kekerabatan yang garis keturunannya ditarik baik dari garis laki-laki maupun dari garis perempuan, karena itu kedudukan anak laki-laki sama dengan kedudukan anak perempuan. Akan tetapi segera pula muncul perbedaan yaitu, saat  akan dilakukan pewarisan, karena menurut kekerabatan parental atau bilateral berdasarkan hukum adat, terlebih dengan sistem kekerabatan bilateral menurut hukum Islam, di mana antara anak laki-laki dan anak perempuan sama kedudukan dalam keluarga dan dalam mewaris, akan tetapi tetap ada porsi yang berbeda dalam perolehan harta warisan yakni, porsi 2: 1 (dua berbanding satu). Artinya  dua untuk perolehan anak laki-laki dan satu untuk perolehan anak perempuan. Porsi pembagian ini dianut Hukum Kewarisan Islam dan Hukum kewarisan Adat. Misalnya di dalam Hukum Kewarisan Adat, dikenal dengan istilah sepikul segendong untuk di daerah Jawa (Sukisno, Penelitian, 1988: 5), atau istilah majjujung mallempa untuk di daerah Bugis. Menurut Ahyar (1998:48), bahwa adanya perbedaan porsi pembagian (2:1) tersebut, selain karena petunjuk akidah (agama) dan kepercayaan yang mereka anut, juga perbedaan porsi pembagian itu harus pula dikaitkan dengan hukum imbalan yang akan diberikan (diterima) wanita berupa mahar dan nafkah, sedangkan menurut KUH Perdata dengan sistem kekerabatan bilateral nya tiada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam mewaris. Antara anak laki-laki dan anak perempuan  mempunyai kedudukan dan perolehan harta warisan yang sama (Pasal 852 ayat (1) KUH Perdata). Antara anak laki-laki dan perempuan memiliki persamaan hak dan kemanusian serta nilai ekonomis (Ahyar, 1998: 48).

III
LANDASAN HUKUM PEMBENTUKAN HUKUM KEWARISAN NASIONAL

Pluralistis Hukum Kewarisan  sampai saat ini masih terlihat, karena dalam bidang hukum ini terdapat  keanekaragaman sistem hukum (Hukum Adat, Hukum Islam, dan KUH Perdata). Di dalam hukum adat sendiri terdapat beberapa macam sistem yang dianut masing-masing masyarakat adat (Sistem Parental, Matrilineal, dan Sistem Patrilineal), juga dalam Hukum Islam terdapat beberapa mazhab (aliran) fikih yang berbeda satu sama lain. Dalam KUH Perdata, walaupun masih digunakan oleh masyarakat pemilihnya dan belum pernah dicabut berlakunya, akan tetapi sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyetujuinya karena tidak sesuai dengan budaya dan kesadaran hukum masyarakat  pada umunya.
Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN 1978, 1983, 1988, dan 1999) antara lain menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan hukum perlu peningkatan dalam upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu dengan membentuk sedapat mungkin kodifikasi hukum dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu, serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan, menata sistem hukum nasional yang menyuluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender, memperhatikan tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.
Kemudian dalam ketentuan Wawasan Nusantara, disebutkan bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Dari ketentuan yang tercantum dalam GBHN dan Wawasan Nasional tersebut terlihat jelas, bahwa arah pembinaan hukum adalah menuju pembangunan hukum berupa pembaharuan hukum tertulis atau suatu kodifikasi dan unifikasi hukum.
Kerena itu berkenaan dengan Hukum Kewarisan, tercatat adanya politik hukum Pemerintah Indonesia dalam bidang hukum ini melalui TAP MPRS. No. II/MPRS/1960 yang menghendaki adanya produk Hukum Kewarisan yang bersifat nasional dan bercorak bilateral, dengan tetap memperhatikan hukum agama, adat, dan lain-lainnya. Dengan memperhatikan petunjuk dan arahan TAP MPRS tersebut, kemudian dihubungkan dengan politik hukum yang tertuang dalam GBHN, maka terlihat dengan jelas adanya komitmen untuk membangun masyarakat Indonesia di atas pundasi Hukum Kekeluargaan  yang berwawasan Nusantara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pemikiran ke arah pembentukan Hukum Kewarisan Nasional, telah dimulai sejak tahun 1960 yakni dengan lahirnya TAP MPRS No. II/MPRS/1960 (Lampiran A angka 402 huruf C 2 dan 4 nomor 38)
Setelah adanya keputusan yang dihasilkan LPHN (BPHN) seperti dikemukakan di atas, kemudian dilanjutkan dengan berbagai penyelenggaraan forum ilmiah (seminar, simposium, lokakarya) dalam bidang hukum ini yang juga dilakukan oleh BPHN antara lain:

  1. Seminar Hukum Nasinal pertama yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) pada tahun 1963. Dalam seminar (khususnya di dalam bidang Hukum Kewarisan) tesebut melahirkan kesepakatan untuk membentuk Hukum Kewarisan Nasional dengan cara mengadakan kodifikasi dan unifikasi Hukum Kewarisan Nasional untuk seluruh rakyat Indonesia.
  2. Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan kesepakatan dalam seminar tersebut, oleh Hazairin telah diselesaikan satu RUU Hukum Kewarisan Nasional pada tahun 1963.
  3. Kemudian pada tahun 1973 telah pula disusun satu Draft Hukum Kewarisan Nasional oleh Lembaga Pembinaan Hukum nasional (LPHN).
  4. Pada tahun 1985/1986, tahun 1993/1994, dan atau  tahun 1995  BPHN telah membentuk tim penyusun naskah akademis tentang peraturan perundang-undangan Hukum Kewarisan Nasional. Dari tim ini Pada lahirnya RUU Hukum Kewarisan beserta Naskah Akademiknya.

Patut  untuk dikemukakan di sini mengenai hasil kesimpulan seminar Hukum Nasional pertama pada tahun 1963, karena  selain hasil kesimpulan seminar tersebut  akan dijadikan pedoman dalam pembentukan Hukum Kewarisan Nasional, juga hasil kesimpulan  seminar tesebut selalu menjadi bahan acuan di dalam setiap  penyelenggaraan seminar atau pun setiap simposium dan pertemuan ilmiah lainnya menyangkut rencana pembentukan Hukum Kewarisan Nasional. Hasil kesimpulan dari seminar yang dimaksud ( Nasution, 1992: 59), yaitu:

  1. Dasar Pokok Hukum Nasional RI ialah Pancasila.
  2. Hukum Nasional bersifat kekeluargaan.
  3. Semua hukum sebanyak mungkin dibentuk tertulis.
  4. Mengenai Hukum Kekeluargaan ditetapkan asas-asas;
  • Di seluruh Indonesia hanya berlaku satu sistem kekeluargaan, yaitu sistem parental yang diatur dengan undang-undang dengan menyesuaikan pada sistem-sistem lain yang terdapat dalam hukum adat kepada sistem parental.
  • Dalam setiap perkawinan diakui adanya harta bersama antara suami isteri atas harta benda yang diperoleh dalam perkawinan itu.
  • Hukum Kewarisan untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral-individual, dengan kemungkinan adanya variasi dalam sistem bilateral tersebut untuk kepentingan golongan Islam yang memerlukannya.
  • Sistem keutamaan dan sistem penggantian dalam Hukum Kewarisan pada prinsipnya sama untuk seluruh rakyat Indonesia dengan sedikit perubahan bagi Hukum Kewarisan Islam.
  • Hukum Adat dan yurisprudensi dalam bidang Hukum Keluarga diakui sebagai hukum pelengkap di sisi hukum perundang-undangan.

5.  Hukum Kewarisan dalam kesatuan bulat Tata Hukum Nasional.

6.  Unifikasi dan Kodifikasi Hukum Kewarisan.

7.  Hukum Kewarisan tertulis di zaman Hindia Belanda dicabut seluruhnya

8.  Untuk rakyat yang bukan beragama Islam tidak diadakan variasi dalam sistem kewarisan parental individual.

9.  Janda dan duda sebagai ahli waris.

10. Keutamaan dan penggantian tempat (ahli waris) menurut hukum adat.

11.   Tanggung jawab ahli waris secara terbatas.
Penggarapan mengenai konsep Hukum Kewarisan Nasional yang dilakukan oleh BPHN terus berlanjut walaupun sampai kini masih ada pihak-pihak yang mengingatkan persoalan  ini sebagai cukup sensitif dan peka, karena itu perlu ditangani secara hati-hati (Nasution, 1992: 61). Jadi, sangat dipahami jika ada peringatan seperti itu, mengingat Hukum Kewarisan adalah menyentuh wilayah hukum yang tidak netral karena sangat erat hubungannya dengan hukum agama, adat, dan kepercayaan masyarakat.
Hasil konkret dari kegiatan-kegiatan atau pertemuan ilmiah di dalam kerangka pembentukan Hukum Kewarisan Nasional, antara lain dapat dilihat pada :”Simposium Hukum Kewarisan Nasional Dalam Era Pembangunan Yang  Diselenggarakan BPHN pada tanggal 1 s/d 2 Nopember 1989”, di mana telah disepakati atas beberapa asas-asas Hukum Kewarisan Nasioanal  yang akan dibentuk dikemudian hari (Nasution, 1992: 65), yaitu:

  1. Asas Kekeluargaan
  2. Asas Kemanfaatan.
  3. Asas Keadilan.
  4. Asas Kepastian hukum.
  5. Asas Musyawarah.
  6. Asas Keseimbangan.
  7. Asas Pewarisan diatur menurut hukum yang berlaku untuk pewaris.
  8. Asas Parental-individual
  9. Asas relegius.

Guna mendalami materi hukum Kewarisan Nasional yang akan datang, agar tidak menimbulkan permasalahan dan keresahan dalam masyarakat, maka didalam pembentukannya,  tetap memperhatikan asas-asas hukum tidak tertulis  (asas hukum kewarisan  menurut agama dan menurut hukum adat), dan asas-asas Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata yang relevan untuk menjadi asas-asas hukum dalam wadah Hukum Kewarisan  kodifikasi atau Hukum Kewarisan Nasional.
Kodifikasi dan unifikasi Hukum Kewarisan Nasional sudah merupakan kebutuhan paling tidak untuk beberapa waktu mendatang, karena itu sesuai dengan wawasan pembangunan nasional maka penyusunan Hukum Kewarisan Nasional   menurut Rumonda Nasution (1992: 64) hendaknya berdasarkan kepada:

  1. Wawasan Nusantara yang melihat tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan  bukan hanya dekadar gabungan dari bagian-bagian untuk itu diperlukan adanya hukum nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia.
  2. Wawasan Kebangsaan, yang melihat penduduk Indonesia tidak lagi terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok etnis akan tetapi sebagai bangsa sebagaiamana telah dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, kemudian sejak Proklamasi Kemerdekaan kita sudah menjadi anggota bangsa dan warga negara Indonesia.
  3. Wawasan Bhineka Tunggal Ika yang mengakui adanya perbedaan-perbedaan sepanjang tidak melemahkan wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara.

Pengakuan pada  ke bhinekaan suku, budaya, dan agama di Indonesia sebagai suatu kenyataan tidak boleh dikesampingkan, karena ke bhinekaan seperti itu menjadi ciri kebangsaan bagi bangsa Indonesia, dan kebhinekaan yang dimiliki hendaknya menjadi alat perekat dan penyubur rasa persatuan dan kesatuan. Jadi dalam rangka untuk membentuk Hukum Kewarisan Nasional, maka pluralistis Hukum Kewarisan sebagai kenyataan yang ada tidak boleh dikesampingkan dalam arti  bahwa Hukum Kewarisan yang pluralistis tersebut harus menjadi sumber materinya Hukum Kewarisan Nasional yang dicita-citakan.
Dengan demikian kodifikasi dan unifikasi di bidang hukum tertentu, hendaknya harus dipahami sebagai seruan untuk melakukan pembaharuan  dan pembentukan hukum secara bertahap dan hati-hati, karena dalam kenyataannya memang tidak mungkin dilakukan kodifikasi dan unifikasi hukum secara serentak untuk seluruh bidang hukum yang ada. Diakui oleh G.H.S.L. Tobing (1989: 27) bahwa, “kiranya disadari, bahwa pekerjaan kodifikasi hukum bukan suatu pekerjaan yang mudah dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang pendek”. Karena itu, dalam hal kodifikasi dan unifikasi untuk bidang hukum yang tidak netral memang seharusnya dilakukakan dengan sangat hati-hati serta senantiasa memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, akan tetapi bukan berarti terhadap bidang hukum ini tidak boleh disentuh kodifikasi dan unifikasi. Maka dalam pada itu, G.H.S.L.Tobing (1989: 27) lebih lanjut berpendapat, “betapapun banyaknya faktor penghambat, namun tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak memulai dari sekarang terhadap pelaksanaan kodifikasi dan unifikasi hukum demi untuk meningkatkan rasa kesatuan bangsa dan tercapainya kepastian hukum”.  Senada dengan pendapat  Sunaryati Hartono (2006: 26) yang mengatakan bahwa:
Bagaimanapun juga, akibat munculnya kembali  pemikiran pluralisme, mau tidak mau tidak lagi dapat kita biarkan bagian hukum yang “sensitif” tidak tersentuh, terkatung-katung secara tidak menentu. Sebab hal itu pun juga akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang terdiri dari kaum wanita, nasibnya tidak menentu dan hak asasi manusianya begitu mudah diperkosa, baik secara hukum maupun secara nyata, sebagaimana kini sudah terbuka pengakuan bahwa kekerasan di dalam keluarga kian meningkat. Karena itu, kita harus bertindak sekarang.

IV

HUKUM KEWARISAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF BILATERAL DENGAN POLA PENYUSUNAN MENGIKUTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Kalau dilihat isi dari TAP MPRS No.II/MPRS/1960 yang menyangkut pembentukan Hukum Kewarisan adalah bersifat parental,  maka hakekatnya tidak akan mengalami hambatan dari masyarakat yang terhadapnya berlaku KUH Perdata karena sistem yang dianutnya pula adalah bersifat parental, demikian pula Hukum Islam, kecuali pada masyarakat yang menganut sistem Hukum kekeluargaan patrilineal dan matrilineal karena pada mereka masih ada keinginan untuk mempertahankannya (Nasution,1992: 58).
Membentuk Hukum Kewarisan Nasional atau Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Kewarisan secara bilateral sebagaimana yang diamanatkan di dalam TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tersebut dari waktu ke waktu  terus bergulir, seperti terlihat di dalam berbagai forum ilmiah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang sekarang disebut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Misalnya, Keputusan Badan Perencanaan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) tanggal 28 Mei 1962 mengenai pembentukan Hukum Kekeluargaan dan Hukum Kewarisan antara lain menyebutkan:
a  s/d  e …
f.    Hukum Waris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral individual, dengan kemungkinan adanya variasi dalam sistem bilateral tersebut untuk kepentingan golongan Islam yang memerlukannya.
g.    Sistem keutamaan dan sistem penggantian dalam hukum waris pada prinsipnya sama untuk seluruh Indonesia, dengan sedikit perubahan bagi waris Islam.
h.    Hukum Adat dan Yurisprudensi dalam bidang Hukum Kekeluargaan di akui sebagai hukum pelengkap di sisi Hukum Perundang-Undangan (Hazairin, 1968: 11, BPHN, 1989: 138-139).

Sistem Hukum Kewarisan  secara bilateral akan menjadi acuan dalam pembentukan Hukum Kewarisan Nasional dan telah banyak bukti ke arah itu, misalnya pada seminar  Hukum Kewarisan bagi umat Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama RI, melalui Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Binbaga Islam pada tanggal 22 s/d 26 Mei 1978 yang menghendaki, “agar Lembaran Kerja RUU tentang Hukum Kewarisan Nasional yang diperkenalkan Hazairin dijadikan acuan di dalam membentuk Hukum Kewarisan Nasional dikemudian hari”. Sedang diketahui bahwa Hazairin menghendaki terbentuknya Hukum Kewarisan Nasional dengan sistem bilateral. Bahkan di dalam Panel diskusi dari tim Pengkajian Hukum Islam BPHN pada tanggal 20 Desember 1981 di Yogyakarta secara tegas menyebutkan bahwa, “ Rencana untuk pembentukan Hukum Kewarisan Nasional yang bersifat bilateral individual adalah sesuai dengan asas-asas Hukum Kewarisan Islam”.
Kalau dilihat dari berbagai hasil pertemuan ilmiah tentang keinginan untuk membentuk Hukum Kewarisan Nasional dikemudian hari yang pernah dilaksanakan baik oleh BPHN (Hasil-Hasil Pertemuan Ilmiah BPHN dari tahun 1979 s/d 1983) maupun oleh instansi lainnya, seperti Departemen Agama RI melalui Proyek Pembinaan Badan Peradilan agama Dirjen Binbaga Islam (22 s/d 26 Mei 1978; 5 s/d 8 April 1982), serta dari berbagai pendapat yang berkembang, seperti pendapat Muhammad Daud Ali (2000: 198), G.H.S.L.Tobing (BPHN, 1989: 35) menghendaki agar pola penyusunan Hukum Kewarisan Nasional nantinya mengikuti pola penyusunan Undang-Undang Perkawinan (UU.No.1 tahun 1974). Karena dengan pola penyusunan seperti UU.No 1 tahun 1974 maka nantinya Hukum Kewarisan Nasional yang terbentuk itu tetap memberi ruang perbedaan di dalam pelaksanaannya berdasarkan hukum yang berlaku bagi masing-masing anggota masyarakat. Seperti diketahui bahwa UU. No. 1 tahun 1974 dalam keberadaannya tetap mengakui dan menghormati adanya perbedaan hukum agama dan kepercayaan yang dianut bagi setiap anggota masyarakat (Pasal 2 ayat (1) UU. No. tahun 1974).
Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional secara bilateral kalau ingin diselidiki, sebenarnya tidak  lain adalah komitmen  keinginan  membentuk sistem Hukum Kekeluargaan Nasional, sedangkan sistem kekeluargaan saat ini cenderung ke arah sistem kekeluargaan yang bersifat bilateral atau parental. Menurut Ahyar di dalam Jurnal Hukum dan Keadilan (1998: 54) bahwa, “Hukum kekeluargaan Indonesia menuju ke arah Parental, sedangkan bentuk kekeluargaan dan pengertian keluarga menentukan sistem kewarisan”.
Menuju pembentukan hukum kekeluargaan bilateral tidak lepas dari pengaruh perkembangan masyarakat di dalam berbagai segi kehidupan, terutama di dalam menerima dan memahami perang masing-masing dari anggota keluarganya di dalam memperoleh hak-haknya tanpa membeda-bedakan jenis kelaminnya. Hak dan kesempatan bagi kaum perempuan di dalam setiap keluarga untuk memperoleh atau mendapatkan penghidupan yang layak, akan diberikan sama seperti halnya dengan kaum laki-laki, misalnya di dalam memajukan ekonomi rumah tangga mereka. Bagi masyarakat yang kekerabatannya bilateral baik laki-laki maupun perempuan    mempunyai    hak untuk   sama-sama mewaris (Haryono, 1976: 63).
Apabila Hukum Kewarisan Nasional nantinya menganut sistem  bilateral maka penegakan nilai-nilai kesamaan di dalam setiap anggota keluarga akan semakin nampak. Asumsi ini, akan semakin kuat manakala sistem  bilateral  itu diartikan sebagai fenomena dari asas kesamaan laki-laki dan perempuan di dalam memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kerabatnya (keluarga) terutama di dalam lapangan harta kekayaan, yang sewaktu-waktu akan menjadi harta warisan. Sebab, adilkah misalnya, jika saudara perempuan tidak akan mendapatkan hak apa-apa dalam harta warisan  hanya karena ia secara bersama-sama dengan saudara laki-lakinya  mewaris, sedangkan keadaan semacam ini berlaku di dalam masyarakat yang menganut kekerabatan patrilineal. Ataukah seorang suami tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap anak-anaknya oleh karena anak-anak tersebut bukan kepunyaannya, melainkan hanya kepunyaan sang ibu. Bahkan suami karena perkawinannya dengan keluarga yang menganut susunan kekerabatan matrilineal, mereka (suami) itu tidak masuk menjadi keluarga isteri.
Seperti yang telah disebutkan terdahulu bahwa, menyusun Hukum Kewarisan Nasional  untuk seluruh warga negara, memang terasa berat dan memerlukan waktu serta kehati-hatian, mengingat  faktor ketidaknetralan hukum ini karena faktor agama,  kepercayaan dan kebudayan masyarakat. Oleh karena itu, untuk kepentingan pembentukan Hukum Kewarisan Nasional dalam perspektif bilateral atau parental, maka perlu   dipertimbangan  gagasan di bawah ini yakni:
Agar Hukum waris nasional yang akan disusun nanti tidak perlu seluruhnya bersifat memaksa (dwingen recht) akan tetapi di mana perlu ada bahagian-bahagian yang bersifat mengatur saja (regelend recht).
Pola penyusunannya dapat dilakukan sesuai dengan UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang masih membuka kemungkinan diterapkannya hukum dari masing-masing golongan (Hasil-Hasil Pertemuan Ilmiah  BPHN tahun 1979 s/d 1983,  1983: 227).

Jadi ke arah pembentukan Hukum Kewarisan Nasional ada baiknya pola penyusunannya  mengikuti pola penyusunan Unadang-Undang No. 1 tahun 1974   tentang  Perkawinan  sebagaimana  pendapat Mohammad Daud Ali (200: 198); G.H.S.L. Tobing (BPHN: 35); Hasil pertemuan Ilmiah BPHN dari tahun 1979 s/d 1983 (1983: 227). Mengikuti pola penyusunan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menurutnya merupakan model yang tepat, juga logis  karena antara Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan merupakan dwitunggal yang menyatu dalam Hukum Keluarga. Karena kedua bidang hukum ini sebagai cerminan dari sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.
Mengikuti pola penyusunan UU no. 1 tahun 1974, berarti melahirkan kodifikasi dan unifikasi hukum kewarisan dengan pola penyusunan bersifat differensiasi. Apa yang dimaksud dengan Kodifikasi dan unifikasi differensiasi?. Yang dimaksudkan adalah Kodifikasi dan unifikasi differensiasi  atas hukum kewarisan adalah kodifikasi dan unifikasi yang memberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk kesatuan hukum, namun di sisi lain, tetap terbuka ruang terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum yang dirumuskan dalam kalimat yang bersifat umum sehingga dapat dipergunakan oleh semua kelompok masyarakat yang berbeda karena   tidak ditujukan secara khusus bagi satu golongan saja. Dengan  rumusan ketentuan hukum terhadap kodifkasi dan unifikasi hukum kewarisan  secara differensiasi  berarti  ditekankan:
(a)    Tidak seluruhnya bersifat memaksa (dwingen recht), tetapi  terdapat pula bagian-bagian yang bersifat mengatur saja (regelend recht). Ketentuan hukum yang bersifat memaksa artinya ketentuan hukum yang dibuat mengikat dan tanpa kecuali berlaku untuk seluruh golongan masyarakat. Adapun ketentuan hukum yang sifatnya mengatur berarti, ketentuan hukum  tersebut, penerapannya akan diserahkan  pada kelompok masyarakat mana yang tunduk atas ketentuan yang diatur tersebut.
(b)    Tetap diterapkannya hukum kewarisan berdasarkan hukum agama dan hukum adat atau kebiasaan masing-masing golongan, serta hukum kewarisan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan landasan hukum hukum kewarisan nasional yaitu Pancasila, UUD tahun 1945,  dan Wawasan Nasional.
Sistem  kodifikasi dan unifikasi hukum secara differensiasi  atas hukum kewarisan nasional yang dicita-citakan, tidak bertentangan  pembangunan hukum nasional berdasarkan Pancasila   dan wawasan nasional yang tetap mengakui kebhinekaan masyarakat Indonesia. Atas landasan tujuan negara dan wawasan nasional tersebut, maka upaya pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral  melalui sistem kodifikasi dan  unifikasi secara diferensiasi menjangkau seluruh kepentingan masyarakat di bidang hukum ini, serta tetap memenuhi  sifat umum dari undang-undang yang menurut  pandangan Sudikno Mertokusumo (1996: 15-16) mencakup  4 (empat) bagian, yaitu:

  1. Sifat umum menurut waktu, artinya pada dasarnya peraturan hukum berlaku untuk waktu tidak tertentu (tidak terbatas) sampai dicabut atau ada aturan hukum yang baru.
  2. Sifat umum menurut tempat, artinya sebuah aturan hukum (undang-undang) dalam keberlakuannya tidak dibatasi oleh wilayah (daerah) berlakunya, kecuali dibatasi oleh wilayah negara. Jadi sifat umum ini  berkaitan dengan asas territorial.
  3. Sifat umum menurut orang (normadressaat), artinya aturan hukum pada dasarnya berlaku  pada setiap orang tanpa kecuali, tanpa dibedakan  jenis kelamin, ras/keturunan dan kepercayaan (agama).
  4. Sifat umum menurut isinya, artinya peristiwa yang diberi akibat hukum oleh peraturan hukum tidak boleh hanya terjadi sekali saja (einmalig), tetapi harus ada kemungkinannya terulang.

Berdasarkan berbagai uraian, penjelasan dalam pembahasan di atas, maka kiranya dapat dipahami bahwa upaya pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral  melalui sistem kodifikasi dan unifikasi differensiasi merupakan langkah penyusunan yuridis dari kebutuhan  hukum di bidang hukum kewarisan bagi masyarakat, sehingga dengan demikian baik yang bersifat memudahkan maupun yang bersifat membatasi upaya pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukannya,  agar sungguh-sungguh diterima dan berlaku positif dalam kehidupan bersama masyarakat. Jadi kiranya faktor-faktor yang bersifat menghambat  tidak seharusnya melulu  dijadikan alasan untuk menolak upaya pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral, tetapi perbedaan-perbedaan yang ada kiranya menjadi bahan memperkaya ketentuan-ketentuan hukumnya, dan mencerminkan elastisitas hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral nanti.
Ada pemahaman bahwa pembentukan kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu seperti yang dimaksudkan di dalam TAP MPR No. IV/MPR/1973 di awal tulisan ini  hanyalah ditujukan pada bidang-bidang hukum yang sifatnya netral seperti pada bidang hukum perikatan, bidang hukum jaminan, dan pada bidang hukum benda. Pada sektor hukum yang tidak netral seperti bidang hukum kewarisan tidak perlu diadakan kodifikasi   dan unifikasi mengingat sektor hukum ini termasuk bidang hukum yang sangat sensitif atau peka karena bidang hukum ini sangat erat kaitannya dengan agama, tradisi, dan kepercayaan yang dianut dan berlaku dalam masyarakat. Pandangan seperti ini tidak sepenuhnya  benar bahkan keliru, karena di dalam kenyataannya oleh BPHN (Tobing, 1989: 27),”terus menerus dengan giatnya melakukan upaya-upaya pembinaan tata hukum nasional, seperti usaha menciptakan sistem hukum perdata   yang uniform bagi seluruh rakyat. Hal ini berarti melaksanakan kodifikasi dan unifikasi di bidang hukum perdata yang berarti pula di dalamnya termasuk Hukum Kewarisan”.
Selain dengan alasan di atas, juga dalam kenyataan bahwa Hukum Perkawinan sebagai bidang hukum yang tidak netral seperti halnya Hukum Kewarisan, namun telah ada kodifikasi dan unifikasi yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Apabila pola penyusunan Hukum Kewarisan Nasional di kemudian hari seperti halnya pola penyusunan Undang-Undang No.1 tahun 1974, maka akan mempermudah di dalam penggarapannya. G.H.S.L. Tobing (1981: 34) berpendapat bahwa; “Dengan lahirnya Undanmg-Undang Nomor 1 tahun 1974  akan sangat membantu di dalam penyeragaman di bidang hukum kewarisan, karena Undang-Undang tersebut telah mengadakan penyeragaman mengenai Hukum Harta Benda Perkawinan, seperti yang dimuat dalam Pasal 35 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni, “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedang harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.
Dengan berpedoman pada pola penyusunan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka penyusunan Hukum Kewarisana Nasional nantinya menjadi sebuah bentuk kodifikasi dan unifikasi yang tetap menghormati secara penuh adanya perbedaan berdasarkan agama, adat, dan kepercayaan masing-masing masyarakat, namun dalam kerangka di bawah payung Hukum Kewarisan Nasional. Dengan ini pula, sekaligus bertujuan untuk memperlengkapi segala apa yang tidak ada atau belum diatur secara jelas hukumnya dalam Hukum Kewarisan menurut agama, dan hukum adat. Jadi  walaupun terdapat perbedaan pada masing-masing sistem Hukum Kewarisan yang berlaku didalam masyarakat (Hukum kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Islam, dan Hukum Kewarisan menurut KUH Perdat) selama ini, namun tetap sangat diharapkan diketemukannya asas-asas hukum atau prisnsip-prinsip Hukum Kewarisan yang dapat berlaku secara unifikasi untuk seluruh rakyat, baik diperoleh melalui salah satu dari sitem hukum itu, atau asas-asas hukum itu diperoleh karena kesamaan asas  ataukah asass hukum itu diambil dari asas hukum yang berbeda dari masing-masing sistem hukum itu, namun pada hakekatnya dapat dipertemukan. Sebab kenyataannya dari ketiga sistem hukum yakni, Hukum Adat, Hukum Islam, dan KUH Perdata adalah sumber Hukum Positif di Indonesia

V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Upaya Kodifikasi dan unifikasi Hukum Kewarisan secara bilateral harus diartikan sebagai ujud pembinaan hukum kekelurgaan nasional, yang pada tataran selanjutnya berfungsi  untuk menyempurnakan tatanan hukum nasional dengan  melalui  penciptaan perangkat peraturan perundang-undangan yang sesuai tuntutan zaman. Karena itu, dalam upaya pembentukan hukum kewarisan nasional berdasarkan sistem bilateral, dengan pola differensiasi sebagai kerangka pembinaan Hukum Nasional harus mengandung setidak-tidaknya  3 (tiga) dimensi  yaitu:

  1. Dimensi pemeliharaan berarti, tatanan hukum kewarisan yang bersifat prinsipil berdasarkan agama dan kepercayaan masyarakat yang tidak dapat disatukan harus tetap dipelihara, dihargai dan dihormati agar tidak timbul kekosongan hukum, seperti keberadaan harta pusaka, kedudukan anak angkat pada masyarakat tertentu dsb..
  2. Dimensi pembaharuan berarti, dalam usaha meningkatkan dan menyempurnakan sistem hukum kewarisan yang terasa pluralistis  itu, karena berasal dari ke tiga (3) sistem Hukum Kewarisan menjadi hukum kewarisan nasional harus dilakukan, terutama pada bagian-bagian  yang kemungkinannya  dapat disatukan (diseragamkan), seperti; pengertian hukum kewarisan, unsur dan syarat terjadinya pewarisan, harta warisan, serta beberapa asas yang memiliki kesamaan dari  ke tiga (3) sistem kewarisan, seperti asas individual; asas penderajatan; asas keadilan berimbang; asas bilateral; asas hubungan darah dan perkawinan; maupun asas yang kelihatan berbeda namun dapat saling melengkapi seperti asas plaatvervulling/mawaly (KUHPerdata dan hukum kewarisan Islam) dengan asas musyawarah dalam hukum kewarisan adat; asas individual dalam hukum kewarisan KUHPerdata dan hukum kewarisan Islam dengan  asas kollektif  dalam hukum kewarisan adat, dsb., sehingga akan membuat kuat substansi dan sistem hukum kewarisan nasional secara bilateral nantinya.
  3. Dimensi penciptaan, pada dimensi ini diciptakan peraturan perundang-undangan yang baru di bidang Hukum Kewarisan Nasional yang n sebelumnya belum pernah ada guna menghadapi tuntutan kemajuan zaman dan pengaruh dari masyarakat dunia yang lebih bersifat terbuka atas nilai-nilai baru di dalam masyarakat modern, seperti; tuntutan di dalam kesetaraan pria dan wanita, dan sebaliknya menolak ketidakadilan jender; penegakan Hak Asasi Manusia, dan sebaliknya menolak akan sifat diskriminatif.

B. Saran

  1. Karena Hukum Kewarisan merupakan bidang hukum yang sangat berkaitan erat dengan pandangan atau falsafah hidup serta keyakinan spritual masyarakat, sehingga dalam pembinaaannya ke arah pembentukan Peraturan Perundang-undangan Hukum Kewarisan Nasional perlu dengan sungguh-sungguh memperhatikan kemajemukan masyarakat Indonesia, namun tetap diarahkan mengabdi kepada kepentingan nasional.
  2. Mengingat sifat Hukum Kewarisan yang didasarkan pada kemajemukan masyarakat Indonesia dalam arti luas, maka diperlukan kecermatan untuk menggantinya guna menjembatani berbagai prinsif dan asas-asas yang saat ini nampak adanya pertentangan untuk dapat diatur dalam satu Undang-Undang Hukum Kewarisan Nasional.
  3. Di dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan Hukum Kewarisan Nasional, perlu memanfaatkan hasil-hasil penelitian, pengkajian, seminar dan hasil penyusunan Naskah Akademis dan RUU yang telah diadakan selama ini baik oleh BPHN maupun oleh pihak lain.
  4. Dalam pembentukan Hukum Kewarisan Nasional atau kodifikasi dan unifikasi Hukum Kewarisan, hendaknya tidak berbuat seakan-akan di dalam masyarakat Indonesia belum ada susunan Hukum Kewarisan sehingga keberadaan Hukum Kewarisan menurut agama, adat, dan menurut KUH Perdata diabaikan, pada hal pembentukan Hukum Kewarisan Nasional justeru dimaksudkan ingin memayungi ketiga dari sistem Hukum Kewarisan tersebut.
  5. Agar Hukum Kewarisan Nasional yang akan disusun nanti tidak perlu seluruhnya bersifat memaksa  (dwingen recht),  tetapi  tetap perlu bagian-bagian yang bersifat mengatur (regelend recht) saja, oleh karena  itu dalam penyusunannya, sebaiknya diikuti pola penyusunan  Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang masih membuka kemungkinan berlaku hukum dari masing-masing golongan, karenanya upaya kodifikasi dan unifikasi terhadap hukum kewarisan tepat jika  berbentuk differensiasi.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Ali. 1986. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian. Cet.III. Jakarta: Bina Aksara.
Ali, Mohammad Daud. 2000. Hukum Islam. Cet. VIII. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka.
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)  1983. Hasil-Hasil Pertemuan Ilmiah (Simposium, Seminar, Lokakarya 1979-1983) Jakarta.
______1989. Simposium Hukum Waris,(10 s/d 12 Pebruari 1983). Jakarta.
Hazairin. 1968. Hukum Kekeluargaan Nasional. Et. II. Jakarta: Tintamas.
______  1982. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadith. Cet. VI. Jakarta: Tintamas.
Harjono, Anwar. 1976. Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, (In Memoriam Prof. Dr.Hazairin,S.H). Jakarta: UIP
Hadikusuma, Hilman. 1992. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Cet. I. Bandung: Mandar Maju.
Jurnal. 1998. Hukum Dan Keadilan. Vol.1, Nomor 1 Tahun 1998. Yogyakarta: UII
Perangin, Effendi. 997. Hukum Waris. Cet. II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Nasution, H.Ny. Rumonda.  1992.  Harta   Kekayaan   Suami   Isteri    dan Kewarisannya. Jakarta: BPHN.
Nuzul. A. 2001.Tinjauan Atas Beberapa Asas Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata Di Dalam Kerangka Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional (Tesis). Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
_____. 1999. Kompromistis Hukum Waris KHI Dengan Ilmu Faraid, Hukum Waris Adat dan Barat. Jurnal, Mimbar Hukum, No. 44 tahun X 1999. Pen: Al Hikmah & Ditbibapera  Dep. Agama RI.
Muhammad, Bushar. 1981. Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar).Cet. III. Jakarta: Pradnya Paramita.
Prodjodikoro, Wirjono. 1983. Hukum Waris Di Indonesia. Cet. II. Bandung:Sumur.
Ramulyo, Idris. 1994. Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW). Cet. I. Jakarta:Sinar Grafika.
Soepomo. 1997. Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II. Cet. XV. Jakarta: Pradnya Paramita.
Safioedin, Asis. 1990. Beberapa hal Tentang Burgerlijk Wetboek. Cet. VII. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Sudarsono. 1991. Hukum Waris Dan Sistem Bilateral. Cet. I. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Sadikin. 1995/1996. Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Keluarga Dan waris. Jakarta: BPHN.
Soekanto, Soerjono, dan Mustafa Abdullah. 1980. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. Cet. I. Jakarta: Rajawali.
Tobing, G.H.S.L. 1989. “Pengaturan Hukum waris Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional”. Majalah BPHN  Nomor 1 Tahun 1989. Jakarta.
Usman, Suparman. 1993. Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata (BW). Cet. II. Darul Ulum Press.

Peraturan Perundang-undangan:

Biro Bina Pemerintahan  Setwilda Tingkat I Jawa Tengah. 1989. Himpunan Peraturan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1978 ( TAP. NO.II/ MPR/1978).
______ Tahun 1983 (TAP. MPR. NO.II/MPR/1983).
______ Tahun 1999 (TAP. MPR. NO.IV/MPR/1999).
Panitia Pembinaan Diwa Revolusi. 1961. Tudjuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi. Jakarta.
RUU Hukum Kewarisan Tahun 1995 beserta Naskaha Akademiknya:  BPHN, 1995, Jakarta.
Subekti Dan Tjitrosoedibio. 1996.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet. XXVIII.  Jakarta: Pradnya Paramita.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.

Lain-Lain:

Ranuhandoko, I.P.M. 1996. Terminologi Hukum. Cet. X. Jakarta: Sinar Grafika.
Sudarsono. 1999. Kamus Hukum. Cet. II. Jakarta: Rineka Cipta.
TAP MPRS No. II/MPRS/1960.








Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.